MOJOK.CO – Banyak desa wisata di DIY namun sistem manajemen lingkungan dan pengelolaannya sangat kurang. Akibatnya, pengembangan wisata justru merusak lingkungan desa setempat.
Menurut data Dinas Pariwisata DIY tercatat ada 145 desa wisata pada tahun 2022, baik desa wisata maju, desa wisata berkembang maupun desa wisata tumbuh. Selain itu ada 164 kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang juga tengah berkembang tahun ini.
Namun sayangnya pengelolaan sebagian desa wisata tersebut tidak diiringi dengan perencanaan lingkungan yang baik. Akibatnya, keberadaan desa wisata justru merusak lingkungan desa setempat.
“Ada beberapa kejadian di mana pengembangan turisme di desa malah merusak lingkungan. Padahal [pengembangan wisata di desa harus] menjaga lingkungan senatural mungkin, tidak mengubah tatanan lingkungan sama sekali agar tetap natural. Contohnya, penanaman padi tanpa menggunakan bahan-bahan kimia,” papar Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) DIY, GKR Bendara dalam Workshop Empowering Women and Youth Sustain Cultural Tourism di Stipram Yogyakarta, Kamis (08/09/2022).
Kerusakan lingkungan akibat pariwisata, menurut Bendara juga terjadi sebagai dampak peningkatan wisatawan ke desa. Peningkatan jumlah sampah seringkali terjadi saat peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke desa. Sementara masih banyak desa yang belum mampu melakukan pengolahan sampah secara benar. Akibatnya tumpukan sampah bertebaran dan merusak lingkungan desa.
“Kita harus waspada dengan peningkatan turis dan dampaknya terhadap peningkatan sampah. Hal ini [harus] dipikirkan dengan serius dengan membuat sistem pengolahan sampah secara mandiri. Minimal di desa-desa telah disiapkan tempat untuk melakukan daur ulang sampah. Lalu menjaga air agar tetap bersih menjadi perhatian di wilayah-wilayah tersebut,” tandasnya.
Putri bungsu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X itu menambahkan, carbon footprint atau jejak karbon pun juga harus menjadi perhatian dalam pengembangan pariwisata di DIY. Sebab banyak wisatawan luar kota yang membawa bahan makanan dari daerah lain.
“Yang paling jelas adalah dengan membawa bahan-bahan makanan dari daerah-daerah lain, maka transportasi akan meningkat sehingga berpotensi meningkatkan angka carbon footprint dari kendaraan bermotor,” ungkapnya.
Kenaikan BBM sebabkan masyarakat enggan bepergian
Sementara Ketua Perhimpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (Hildiktipari) DIY, Suhendroyono mengungkapkan, kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa menjadi salah satu penyebab masyarakat enggan berpergian, termasuk masyarakat lokal jadi enggan berkunjung dan belajar ke tempat-tempat lain. Hal ini bisa menghambat perkembangan pariwisata lokal.
“Kesinambungannya adalah dengan naiknya harga BBM menjadi ada alasan untuk menaikkan tarif dan sebagainya, begitupun untuk sisi-sisi kehidupan di bidang pariwisata,” paparnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, sektor pariwisata harus memiliki strategi. Diantaranya dengan meningkatkan layanan dan fasilitas pariwisata.
“Mari kita dukung apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah ini, jangan sampai setiap saat selalu menentang. Berpikirlah secara positif bahwa ini adalah kepentingan nasional juga,” imbuhnya.
Reporter: Yvesta Ayu
Editor: Agung Purwandono