MOJOK.CO – Presiden Jokowi kesal dan menyayangkan banyaknya produk impor dalam belanja pemerintah pusat dan daerah. Terdapat 842 produk dalam e-katalog yang bisa disubstitusi dengan produk lokal.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutan Pembukaan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022. Presiden mempertanyakan alasan jajaran pemerintah tidak menggunakan produk dalam negeri.
“Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak (pemerintah) daerah tidak mau membeli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam. Speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah. Alasannya banyak sekali. Ada 842 produk di dalam e-katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada,” kata Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/6) seperti dilansir dari Antara.
Menurut Presiden belanja pemerintah pusat dan daerah harus mempertimbangkan tiga hal penting, yakni menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan efisien. Hal seperti ini dapat dilakukan dengan membeli produk dalam negeri untuk kebutuhan belanja pemerintah.
Presiden juga menekankan bahwa anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD yang telah dikumpulkan dari pembayaran pajak dan PNBP seharusnya dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri yang menghasilkan nilai tambah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Ini APBN lho. Ini uang APBD lho. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa enggak bodoh orang kita ini?” kata Presiden menegaskan.
Masih dalam forum yang sama, Presiden juga meminta agar jajaran pemerintah pusat dan daerah tetap belanja produk dalam negeri lewat e-katalog meski harganya lebih mahal. Baginya, tidak ada alasan untuk beli produk impor meski harganya sedikit lebih murah.
“Alat mekanik yang impor harganya Rp22,9 juta, dalam negeri harganya Rp28 juta, beli tetap yang produk dalam negeri. Jangan alasan lebih murah yang impor, enggak. Terpaut (harga) sedikit tetap beli yang produk dalam negeri,” kata Presiden.
Ia juga menggarisbawahi belanja pemerintah pusat dan daerah masih didominasi produk impor, yakni senilai Rp722,88 triliun, sedangkan realisasi belanja produk dalam negeri hanya mencapai Rp180,72 triliun.
Presiden meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal agar produk dalam negeri dapat mendominasi belanja pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh memaparkan bahwa sampai triwulan I-2022, produk impor masih mendominasi e-katalog. Namun, kondisi berangsur membaik setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Pada minggu ketiga Mei 2022, produk lokal telah mendominasi e-katalog nasional walaupun secara transaksi produk impor masih lebih tinggi,” kata Yusuf Ateh.
Penulis: Hammam Izzudin
Editor: Purnawan Setyo Adi
