MOJOK.CO – Banyak orang nekat mudik di tengah wabah corona, hal ini salah satunya karena tidak adanya ketegasan Pemerintah terkait dengan aturan mudik.
Ada banyak kebijakan dari Pemerintah yang dianggap tidak tegas terkait dengan penanggulangan wabah corona. Salah satu yang cukup menjadi sorotan adalah ketidaktegasan Pemerintah dalam mengatur perkara mudik.
Seperti diketahui, sejauh ini, pemerintah baru melarang mudik hanya terbatas pada aparatur sipil negara, termasuk Polri, TNI, dan juga para pegawai BUMN. Sedangkan untuk masyarakat luas, pemerintah masih sebatas mengimbau agar tidak mudik.
Ketidaktegasan terkait dengan kebijakan mudik ini tak pelak mendapat banyak kritik dari berbagai pihak.
Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Rusli Cahyadi, salah satunya.
“Jadi satu hal yang harus diperhatikan, dan tidak mudah dalam polemik ini adalah karena pelarangan mudik tidak tegas,” terang Rusli dalam sebuah diskusi online bertajuk Pandemik Covid-19: Mudik atau Tidak? seperti dilansir Kompas.com, “Minta untuk masyarakat tidak mudik. Tapi kita minta kebijakan dan kejelasan dari pemerintah itu harus tegas.”
Sebelum LIPI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga sudah lebih dulu mengkritik sikap pemerintah yang dianggap kurang tegas.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menilai, tak hanya soal ketegasan, Pemerintah juga dianggap membingungkan, sebab banyak pernyataan-pernyataan para pejabat tinggi pemerintah terkait mudik saling bertubrukan.
“Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan mudik haram, tetapi Presiden Jokowi menyatakan boleh,” terang Tulus.
Akibat ketidaktegasan ini, banyak masyarakat yang kemudian berani mudik dari wilayah Jabodetabek (yang saat ini sudah menjadi zona merah) ke kampung halamannya masing-masing.
Menurut Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono, sampai saat ini, setidaknya sudah ada sekitar 900 ribu orang yang curi start mudik ke daerah asal mereka dari wilayah Jabodetabek.
“Saya kemarin rapat dengan Kemenhub datanya sudah 900 ribu orang sudah mudik. Persoalannya adalah dia bisa jadi orang dalam pemantauan (ODP) bisa saja tersebar virus ke daerah,” kata Agus dalam sebuah diskusi online.
Menurut Agus, masih ada sekitar 1,3 juta orang berpotensi mudik.
“Ada 1,3 juta orang yang dianggap ada potensi mudik. Ke mana mereka menyebar? Jabar 13%, Jateng-DIY 41%, dan Jatim 20%. Lalu yang ke Sumatera itu sekitar Sumsel dan Lampung ada 8%, sisanya ke tempat lain.”
Agus Khawatir, jika Pemerintah tak segera mengambil langkah tegas terkait dengan mudik ini, maka bukan mustahil jumlah 1,3 juta orang ini juga bakal berani mudik dan kemudian bisa menyebabkan penyebaran wabah corona semakin tak terkendali.
Yah, dalam hal ini, tentu saja bukan hanya Agus Ketua Umum MTI yang khawatir terhadap ketidaktegasan Pemerintah, tapi juga puluhan ribu Agus-Agus yang lain. Termasuk juga Budi, Prayit, Ratih, Muklis, Yanto, Hartati, dan ratusan juta warga Indonesia lainnya.
