MOJOK.CO – Jokowi merasa dijerumuskan ketika orang-orang di sekitarnya ada yang mengembuskan wacana masa jabatan presiden bakal 3 periode.
Menanggapi soal usulan masa jabatan Presiden sampai 3 periode, Presiden Jokowi merasa dikerjai dan dijerumuskan. Wacana yang muncul ini merupakan bagian dari rencana amandemen UUD 1945.
“Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya produk pemilihan langsung. Saat itu, waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana,” kata Jokowi.
Seperti yang diketahui sebelumnya, masa jabatan presiden pernah tak terbatas (pada era Orde Baru), lalu diamandemen hanya 2 periode (era Reformasi), kali ini muncul wacana 3 periode.
Wacana lain juga muncul dalam pemilihan Presiden kembali lewat MPR, seperti yang pernah disampaikan oleh Bambang Soesatyo (Bamsoet). Menurut Bamsoet, ide itu didapatnya dari usulan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
“Kenyataannya seperti itu kan? Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amandemen (UUD 1945),” tambah Jokowi.
Fokus amandemen UUD 1945 ini menurut Jokowi sudah mulai melebar ke mana-mana. Malah fokusnya terlihat seperti melanggengkan kekuasaan yang saat ini dipegangnya. Meski begitu Jokowi tidak menyebut secara jelas, siapa pihak yang ditudingnya sedang cari muka.
“Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka. Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan,” imbuh Jokowi.
Hal ini semakin ditegaskan dengan kicauan Jokowi lewat akun Twitternya.
Saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Posisi saya jelas: tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden tiga periode. Usulan itu menjerumuskan saya.
Saat ini lebih baik kita konsentrasi melewati tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan. pic.twitter.com/ac5KkUmhTD
— Joko Widodo (@jokowi) December 2, 2019
Menurut Asrul Sani, Wakil Ketua MPR, penambahan jabatan presiden masih seputar wacana saja. Apalagi MPR juga belum melakukan audiensi ke tokoh-tokoh masyarakat soal amandemen UUD 1945.
Meski begitu, Asrul Sani membantah jika wacana penambahan periode jabatan presiden itu berasal darinya.
“Ini bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem,” kata Asrul Sani.
Wacana ini keluar ke publk dari pernyataan Saan Mustofa, Sekretaris Fraksi Nasdem, pada 26 November 2019. Saat itu Mustofa melihat kalau presiden yang sudah baik sebaiknya dilanjutkan. Terutama kalau apa yang dikerjakan sudah hebat.
“Jadi misalnya gini. Kalau kita punya seorang presiden yang baik, yang hebat, ternyata misalnya programnya belum selesai, tiba-tiba masa jabatannya habis, kan sayang. Ketika berganti akan ganti kebijakan, kesinambungannya kan terhenti,” kata Mustofa saat itu.
“Makanya ada wacana, kenapa kita nggak buka wacana satu periode lagi menjadi tiga periode?” kata Mustafa.
Wah, nggak sekalian seumur hidup sekalian nih? Kan cuma wacana ini. Kalau diprotes, tinggal bilang aja, masih dibahas. Beres urusan. Ya kan? (D/F)
BACA JUGA Lain Jokowi Dulu, Lain Jokowi Sekarang atau tulisan dari rubrik KILAS lainnya.
