Gubernur Perempuan di Jogja

Sultan perempuan

Sultan perempuan

Tak ada yang menyangka jika polemik seputar keputusan MK tentang status perempuan yang boleh jadi gubernur Jogja itu bakal memicu perdebatan hebat di dalam rumah tangga Karjo dan Romlah. Maklum, perdebatan terbesar antara keduanya sepanjang mereka menjadi suami-istri sejauh ini hanyalah perdebatan tentang siapa yang bakal tersingkir dari panggung Dangdut Academy Indosiar. Itupun biasanya hanya sebentar, sebab setelah acaranya selesai, keduanya bakal kembali mesra dan seolah lupa dengan perdebatan yang barusan mereka lakukan.

“Putusan MK itu harus dikaji kembali,” ujar Karjo dengan nada yang sok ngintelek, “mosok gubernur Jogja kok perempuan, wagu.”

“E, e, e … dikaji kembali bagaimana maksud kamu, Mas?” kata Romlah agak teriak karena ia sedang berada di dapur.

Demi mengimbangi perdebatan agar lebih sehat, Karjo pun mendekat ke dapur. “Ya itu, dikaji lagi. Jangan sampai Jogja dipimpin sama perempuan.”

“Wooo, jadi kamu beranggapan bahwa perempuan tidak punya hak dan kapasitas buat jadi pemimpin, gitu?” sambut Romlah dengan nada yang mulai keras sambil mengiris cabai dan tomat.

“Ya bukannya gitu, tapi dari dulu, tradisi di Jogja itu, yang namanya raja ya harus laki-laki.”

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memang baru saja mengabulkan gugatan soal syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa syarat cagub dan cawagub Yogyakarta harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Nah, kata ‘istri’ dalam aturan tersebut resmi dihapus karena dinilai diskriminatif sebab kata tersebut menjadikan kondisi yang seolah memberikan syarat bahwa raja dan gubernur di Jogja harus laki-laki.

“Begini, lho, Mas Karjo suamiku tercinta, manusia itu tercipta sama, laki-laki dan perempuan harusnya setara, sama-sama punya hak untuk tampil, termasuk di dalam pemerintah,” kata Romlah yang mulai terlihat jelas jiwa feminismenya.

“Kalau cuma mau tampil ya monggo, tapi nggak usah jadi raja atau gubernur segala, dong. Jadi anggota DPR atau jadi bupati kan bisa, kalau jadi raja, wis tho, itu jatahnya laki-laki”

“Enak saja. Lha wong surga saja adanya di telapak kaki perempuan, apalagi cuma jabatan gubernur di pemerintahan.”

Karjo mulai sadar bahwa perdebatannya adalah tipikal perdebatan yang tak akan berujung, sebab masing-masing punya keyakinan argument yang sama-sama kuat. Maka, pilihan yang paling aplikatif saat itu tentu saja adalah menyudahi debat.

Wis, ah, percuma debat sama kamu, Dek. Ngeyelan!”

“Lha rumangsamu kamu nggak ngeyelan juga apa?” sahut Romlah sambil tetap berkonsentrasi pada cabai dan tomat di atas talenan.

Karjo tidak membalas. Ia langsung balik kanan dan ngeloyor ke teras depan, duduk santai dan kemudian sibuk dengan gajetnya.

Dari dalam rumah, terdengar Romlah berteriak, “Maaaas, tolong ke warung sebentar, belikan brambang bawang, ini ternyata habis!”

“Kamu saja sendiri yang beli, urusan dapur itu jatah perempuan!” jawab Karjo sambil berteriak pula. Jengkel betul ia rasanya.

Demi mendengar jawaban sengak dari Karjo, Romlah pun bangkit dan mendatangi Karjo di teras depan. “Jadi kamu nggak mau dimintai tolong ke warung?”

“Nggak, urusan dapur, itu jatahya perempuan.”

“Ya sudah, biar aku yang beli sendiri,” tukas Romlah, “tapi ingat, nanti malam, jangan harap aku mau ngasih jatah.”

Karjo tergeragap. Ia ciut dengan ancaman mematikan Romlah. Itu adalah ancaman yang jauh lebih mengerikan ketimbang ancaman persekusi dari ormas manapun.

“Eeee … yo jangan gitu, Dek. Sini, mana uangnya, biar Mas yang beli ke warung.”

Romlah tidak menjawab, ia hanya diam sambil mendengus. Karjo merespons dengan cepat. Tanpa menunggu Romlah menjawab, ia ambil uang limaribuan di genggaman tangan Romlah dan langsung meluncur ke warung.

Sepanjang perjalanan ke warung, Karjo semakin yakin bahwa perempuan tak boleh jadi gubernur.

Exit mobile version