Pakar UGM Mempertanyakan Garis Kemiskinan di DIY

kemiskinan di diy mojok.co

Ilustrasi Kota Jogja (Mojok.co)

MOJOK.COBeberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengumumkan angka kemiskinan di DIY mencapai 11,49 persen. Angka ini menjadikan DIY sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa.

Data ini sontak mengundang beragam respon. Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fisipol UGM, Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi mengatakan, banyak hal bisa dipertanyakan terkait data kemiskinan itu. Angka kemiskinan DIY memang tertinggi di pulau Jawa, akan tetapi indikator-indikator lain justru menunjukkan hasil yang berkebalikan.

Sebut saja angka kebahagiaan di DIY yang mencapai 71,75 persen. Tertinggi setelah Jawa Timur. Ini menandakan masyarakat memiliki kepuasaan hidup, perasaan, dan makna yang cukup baik selama tinggal di Yogyakarta.

Indikator lain yang justru menunjukkan tren positif adalah angka harapan hidup di DIY menjadi yang tertinggi yakni rata-rata 75 tahun.

Indikator-indikator yang tidak selaras dengan tingginya angka kemiskinan di Yogyakarta itu menunjukkan adanya persoalan terkait garis kemiskinan, patokan yang selama ini digunakan untuk menggolongkan penduduk miskin dan tidak miskin.

Mempertanyakan garis kemiskinan

Penduduk miskin didefinisikan sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini berperan krusial karena bisa menggolongkan masyarakat ke dalam penduduk miskin ataupun tidak miskin. Oleh karenanya, diperlukan dukungan data pengeluaran dengan validitas tinggi.

Angka pengeluaran setiap keluarga memang menjadi tolak ukur internasional untuk menentukan angka kemiskinan. Namun, menurutnya hal ini perlu dilihat lebih cermati kembali. Pengukuran ini tidak memperhatikan sistem kesejahteraan komitas sehingga nilai-nilai yang mendasi sistem kehidupan sosoial yang diatur dengan ketentuan informal.

Ini mengapa, walau angka kemiskinan DIY tinggi tetapi tingkat kebahagiannya dan indikator-indkator lainnya juga masih baik. Di wilayah-wilayah yang memiliki sifat komunitas yang masih kuat, kebahagiaan tidak hanya diukur dari pengeluaran, tetapi juga dari nilai-nilai sosial lainnya.

“Yogyakarta masih bersifat guyub, menolong sesama dan sebagainya. Itulah dukungan sosial di tengah masyarakat yang bisa mempengaruhi,” jelas dia dalam diskusi Pemikiran Guru Besar UGM: Solusi Atasi Kemiskinan DIY yang digelar secara daring, Selasa (31/1/2023).

Kesenjangan yang tinggi

Kalau ada yang perlu disoroti dari ramainya isu kemiskinan di Yogyakarta, tidak lain adalah kesenjangannya yang sangat besar. Asal tahu saja, di DIY garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp551.342. Garis Kemiskinan ini lebih tinggi dibanding Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang masih berada di angka Rp400.000-an. Garis Kemiskinan itu menandakan pengeluaran penduduk DIY lebih tinggi dibanding tiga provinsi di Jawa tadi.

Data lain menunjukkan, DIY menduduki posisi nomor satu dengan rata-rata pengeluaran per kapita non-makanan tertinggi, mencapai 60,53 persen. Porsi pengeluaran non-makanan yang besar menandakan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Ini menandakan masyarakat memiliki cukup dana untuk menabung investasi, pendidikan, hiburan, kesehatan, dan sebagainya.

Sementara itu, tingkat ketimpangan alias rasio gini di DIY  tercatat tinggi. Mengutip data semester II 2022, DIY menjadi provinsi dengan ketimpangan pengeluaran atau rasio gini 0,43 persen, tertinggi dibanding provinsi-provinsi lain.

Membaca data-data itu, Tadjuddin mengartikan, ada ketimpangan yang sangat dalam antara penduduk DIY yang pengeluarannya tinggi dan pengeluarannya rendah. Jarak yang besar itulah yang menjadi salah satu faktor persentase jumlah penduduk miskin di Yogyakarta cukup tinggi.

Melihat kenyataan ini, Tadjuddin melihat perlu ada bantuan yang sifatnya menaikkan daya beli masyarakat, sehingga nilai konsumtif yang masih rendah bisa terkerek. Selain itu, kemiskinan sebenarnya dapat didekati dengan “Delinking Strategy” yakni meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan penciptaan peluang kerja untuk anggota keluarga miskin guna memutus mata rantai kemiskinan.

Penulis: Kenia Intan
Editor: Purnawan Setya Adi

BACA JUGA Kemiskinan di DIY Tertinggi Sudah Tahunan, Ekonom Curiga Dipolitisasi 

Exit mobile version