MOJOK.CO – Serangan Bjorka terhadap data-data milik pemerintah menyita perhatian masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Kendati mampu mengungkap data-data yang diklaim rahasia, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menilai, aksi yang dilakukan Bjorka masih dalam intensitas rendah.
“Kalau dilihat dari kategori atau klasifikasi serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya,” kata Hinsa Selasa (13/9/2022), seperti dikutip dari Antara.
Intensitas ancaman serangan di ruang siber digolongkan menjadi tiga, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Serangan siber dengan intensitas tinggi mampu melumpuhkan infrastruktur informasi vital. Hinsa menjelaskan, infrastruktur informasi vital ini adalah sistem elektronik yang sudah digunakan di objek vital nasional. Dia kemudian menegaskan, secara umum infrastruktur informasi vital nasional masih berjalan dengan baik hingga saat ini.
Oleh karenanya, kepala BSSN itu bilang, masyarakat tidak perlu terlalu resah terhadap isu kebocoran data nasional oleh peretas yang mengaku sebagai Bjorka.
“Secara umum ini adalah masalah data,” imbuhnya.
BSSN sejauh ini telah melakukan proses validasi dan forensik digital terhadap data-data yang beredar. Hasni menjelaskan, walau ada informasi valid dari data-data yang bocor, validitasnya memiliki masa berlaku yang menentukan apakah data tersebut merupakan informasi penting atau data terbaru. Adapun setelah ditelisik, didapati data berulang.
“Jadi saya tidak katakan semuanya tidak valid, tapi ada juga valid, tapi juga ada masanya waktunya,” imbuh dia.
Salah satu pejabat yang mendapat serangan Bjorka adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Bjorka membocorkan identitas berupa nama, NIK, alamat rumah, pendidikan, hingga data vaksinasi. Menanggapi hal itu, Mahfud mengaku tidak ambil pusing dengan serangan bjorka itu.
“Sebab data pribadi saya bukan rahasia. Bisa diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku-buku saya, di LHKPN KPK,” kata Mahfud seperti dikutip dari detik.com.
Selain Mahfud MD, pejabat lain yang “tergocek” serangan Bjorka ada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, dan juga mencolek seorang pegiat media sosial bernama Denny Siregar.
Serangan Bjorka menjadi pengingat
Kendati masih dalam intensitas yang rendah, Hinsa melihat serangan Bjorka beberapa waktu terakhir bisa menjadi pengingat akan pentingnya meningkatkan keamanan siber. Apalagi, ancaman serangan siber bisa terus berkembang seiring dengan majunya teknologi.
Beberapa hal yang menurut Hinsa perlu dilakukan untuk membangun keamanan siber:
Pertama, perlu optimalisasi sumber daya manusia (SDM) dalam membangun keamanan siber. Hal itu menjadi sangat penting karena muncul paradigma baru dalam bermasyarakat yang kini hidup dalam era digital atau era ruang siber.
Kedua, perlu optimalisasi prosedur, peraturan, sistem tata kelola, maupun standar-standar tertentu. Terkait hal tersebut, Hinsa berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dapat segera disahkan, termasuk pentingnya merumuskan RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS).
“Ketiga baru teknologinya,” imbuh dia.
Senada, Mahfud mengungkapkan peristiwa Bjorka akan menjadi pengingat bagi pemerintah. Walau hingga saat ini Mahfud meyakini tidak ada data rahasia pemerintah yang bocor, mereka akan tetap berhati-hati. Sejauh ini pemerintah telah membentuk Satgas dan melakukan pembahasan penyelesaian kasus peretasan oleh Bjorka.
Mahfud mengungkapkan, terdapat dua hal yang mendasari pembentukan Satgas tersebut. Selain peristiwa peretasan Bjorka, pembentukan Satgas merupakan amanat dari UU PDP yang akan segera disahkan oleh DPR RI.
Identitas Bjorka sudah teridentifikasi
Kabar terbaru, identitas Bjorka sudah diketahui. Mahfud menjelaskan, Badan Intilejen Negara (BIN) dan Polri sudah memiliki gambaran peretas yang dikabarkan berasal dari Polandia itu. Mahfud menambahkan, identitas peretas dapat diketahui melalui alat pelacak.
“Kemudian, kita terus menyelidiki karena sampai saat ini memang gambaran-gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh tim dan polisi. Tetapi belum bisa diumumkan,” ujar Menko Polhukam Mahfud Md saat jumpa pers di kantornya, Rabu (14/9/2022) seperti dikutip dari detik.com.
Adapun motif di balik aksi peretasan itu bermacam-macam, seperti motif politik, ekonomi, hingga jual-beli. Mahfud pun menilai motif tersebut tidak begitu membahayakan.
Sumber: Antara, detik.com
Penulis: Kenia Intan
BACA JUGA Bjorka Sukses Telanjangi Kebobrokan Sistem Siber Indonesia dan Kita Semua Menikmatinya