MOJOK.CO – Demi mempersiapakn Ibukota baru, Jokowi bakal menunjuk Kepala badan otorita ibukota baru. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk menjadi salah satu kandidat.
Rencana besar pemerintah Jokowi untuk memindahkan Ibukota ke Kalimantan memang bukan rencana main-main. Jokowi diketahui sudah mulai mencari Kepala badan otorita ibukota baru yang nantinya akan bertugas untuk melaksanakan persiapan, pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan ibukota baru nanti.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa jabatan Kepala badan otorita ibukota baru ini nantinya merupakan jabatan setingkat menteri.
Hari Senin tanggal 2 Maret yang lewat, Jokowi bahkan secara resmi sudah mulai menyaring daftar nama yang potensial untuk menduduki jabatan tersebut. Jokowi secara tegas menyebut empat kandidat utama, yakni Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, eks gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama alias Ahok, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyana, dan Bupati Banyuwangi Azwar Anas.
“Untuk badan otorita ibu kota negara memang kami akan segera tanda tangan peraturan presiden, di mana nanti ada CEO-nya (pemimpin). Kandidatnya ada, namanya banyak. Satu, pak Bambrodj (Bambang Brodjonegoro). Dua, pak Ahok. tiga, pak Tumiyono. Empat, pak Azwar Anas,” terang Jokowi.
Masuknya nama Ahok dalam bursa kepala badan otorita tentu saja langsung memancing polemik.
Sejumlah alumni Aksi 212 yang menamakan diri Mujahid 212 secara tegas menolak Ahok sebagai salah satu kandidat Kepala badan otorita ibukota. Penolakan ini salah satunya didasarkan pada rekam jejak Ahok yang menurut mereka dianggap kurang baik dan bermasalah.
“Sebagai calon kepala daerahnya adalah Ahok, maka Kami katakan dan nyatakan secara tegas. Kami menolak keras Ahok lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah,” terang Ketua Mujahid 212 Damai Hari Lubis kepada CNN Indonesia.
Tentu saja tak berlebihan jika banyak Alumni 212 yang menolak Ahok. Maklum saja, dua pihak ini memang punya sejarah pertentangan yang panjang. Pemicunya tak lain dan tak bukan adalah kasus penodaan agama pada masa kampanye Pilgub Jakarta 2017 yang saat itu melibatkan Ahok.
Kasus tersebut melahirkan demo berjilid-jilid yang dilakukan oleh kelompok yang kelak dikenal luas sebagai alumni 212 atau oleh banyak pendukung Ahok sering diplesetkan sebagai alumni Monas University.
Ah, Jokowi ini memang nggak sensi sih, sudah tahu Alumni 212 susah susah-susah menjegal Ahok menjadi Gubernur Ibukota yang lama, eh, sekarang malah bakal dikasih jabatan di Ibukota yang baru. Kan pedih, cyin.
Memang Jokowi ini betul-betul kok.
