Akhirnya! Waroeng SS Cabut Kebijakan Pemotongan Gaji

pemotongan gaji waroeng ss mojok.co

Ilustrasi gaji pegawai (Mojok.co)

MOJOK.COManajemen Waroeng SS akhirnya membatalkan kebijakan pemotongan gaji bagi karyawan yang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Kasus ini ramai jadi pembicaraan setelah viral di media sosial. 

Pembatalan Surat Edaran Direktur WSS Indonesia Nomor: 0307/WSS/SDM-Kesra/SK-BSU SS/X/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 perihal Penyikapan Bantuan Subsidi Upah (BSU) personel WSS Indonesia dilakukan setelah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY memanggil manajemen pada Kamis (03/11/2022).

“Pimpinan Waroeng SS Indonesia menyatakan bahwa tidak akan melakukan pemotongan upah pekerja yang menerima BSU dari pemerintah,” papar Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi.

Menurut Aria, pimpinan Waroeng SS Indonesia juga menyatakan kesanggupan untuk membayar sisa tunggakan iuran jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu mendaftarkan semua pekerja yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, Disnakertrans tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Waroeng SS. Sebab pemotongan gaji belum dilakukan dan tak ada bukti terjadi pemotongan.

“[Pemotongan gaji] baru rencana saja, sehingga kami tak berikan sanksi,” paparnya.

Namun Disnakertrans DIY tetap melakukan pembinaan dan pengawasan  norma Ketenagakerjaan ke Waroeng SS Indonesia. Juga mendorong penyelesaian pembayaran tunggakan iuran melalui koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Tinggi DIY.

Dengan demikian Waroeng SS dipastikan melakukan pembayaran sisa tunggakan iuran. Hal ini penting agar hak karyawan tidak dirugikan.

“Kami akan tegakan aturan yang ada untuk menjamin pemenuhan hak-hak karyawannya,” tandasnya.

Sebelumnya jagat media sosial geger setelah pemilik Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono membuat surat edaran yang menyebutkan, gaji karyawan Waroeng SS penerima BSU akan dipotong sebesar Rp300.000 per bulan pada periode November dan Desember 2022.  Kebijakan itu diberlakukan dengan alasan asas keadilan.

Kebijakan tersebut keluar dengan alasan tidak semua karyawan mendapatkan BSU. Karenanya karyawan yang menerima BSU akan dipotong gajinya. Kebijakan yang kontroversial tersebut membuat manajemen Waroeng SS harus berurusan dengan Disnakertrans DIY.

Reporter: Yvesta Ayu
Editor: Purnawan Setyo Adi

BACA JUGA Subsidi 2022 Rp100 Miliar, Trans Jogja Tambah Rute ke Palbapang

Exit mobile version