MOJOK.COTak masalah kok Gibran Rakabuming di Pilkada Solo dianggap bukan sebagai politik dinasti, cuma prosesnya itu lho.

Pada mulanya publik terhenyak kagum ketika Gibran Rakabuming Raka putra Presiden Jokowi bilang tak tertarik politik. Sebelumnya rakyat Surakarta juga terkagum-kagum ketika katering usahanya menolak pesanan Pemkot Surakarta ketika sang bapak masih menjabat Walikota Solo.

Benar-benar anak muda jempolan, tak mau memanfaatkan jabatan bapaknya.

Sayangnya, sejak “dikompori” Unisri (Universitas Sriwedari) Surakarta lewat survei bahwa Gibran punya popularitas tertinggi untuk calon Walikota Surakarta di Pilkada Serentak 2020, mendadak semuanya berubah.

Bagai Raden Ontorejo yang dikompori Pendita Durna, tiba-tiba timbul keinginan untuk terjun ke medan laga demi menggapai tahta.

Awalnya Gibran masih angin-anginan, tapi begitu DPC PDIP Solo menutup pendaftaran dan jago PDIP untuk Pilwalkot Surakarta sudah terdaftar atas nama Ahmad Purnomo, eh tahu-tahu unclug-unclug Gibran menemui FX Hadi Rudyatmo Ketua DPC PDIP Solo sekaligus Walikota Solo saat ini.

Dengan kumisnya yang tebal seperti Gatutkaca WO Sriwedari, FX Rudyatmo mungkin berpesan, “Maaf Dik Gibran, pendaftaran sudah ditutup, dan paslon sudah ditetapkan.”

Jika orang itu bukan Gibran, bisa jadi FX Rudi bakal mendapat jawaban takzim, “Nggih sampun Pak Rudi, dalem nyuwun pamit!”

Akan tetapi Gibran bukan orang seperti itu, Gibran tipe pengusaha katering dan martabak yang tak biasa menyerah. Pepatah lama mengatakan, masih banyak jalan menuju Roma, apalagi hanya jalan menuju Solo. Masih bisa lewat Mbekonang dari timur, atau Kreteg Mbacem lewat selatan.

Karena itulah Gibran kemudian mak clorot menghadap Ketum PDIP Megawati di Jl. Teuku Umar, Jakarta. Ternyata oleh Mbokde malah “dikuliahi” bahwa Gibran masih muda, belajar politik dulu. Publik pun menduga, mentok sudah ambisi seorang Gibran Rakabuming Raka.

Selain pintu pendaftaran sudah tertutup, merujuk pada AD/RT partai, Gibran juga memang tidak memenuhi syarat. Sebab untuk bisa diusung sebagai jago yang dicalonkan partai, minimal harus jadi anggota PDIP 3 tahun. Sedangkan Gibran baru hitungan bulan.

Akan tetapi seorang Gibran Rakabuming Raka tetap tak menyerah. Harapan pun muncul ketika Sekjen PDIP Hasto Kristanto memberi angin. Putra sulung Jokowi ini bisa mendaftar lewat DPD PDIP Jateng di Semarang. PDIP telah memberikan jalan tol bebas hambatan sekaligus karpet merah bagi Gibran.

Baca juga:  Dianggap Lalai Tangani Corona, Jokowi Digugat Warga ke Pengadilan

Dan lewat DPD PDIP Jateng semuanya lancar jaya. Boleh saja semua elite PDIP mengatakan bahwa Gibran anak muda pintar dan pengusaha sukses, tapi jika Gibran hanya pengusaha martabak dan katering saja, mungkinkah PDIP mau meliriknya?

Kader lainnya pastilah merangkak dari bawah, ibarat kata jadi tukang setel sound system atau bagian jaga parkir motor dulu, ketika mau ada rapat partai.

Jadwal semula Pilkada Serentak adalah 23 September 2020, tapi gara-gara pandemi corona, KPU memundurkan menjadi 9 Desember 2020. Membaca gelagatnya, ketimbang pencalonannya dieleminir, Ahmad Purnomo memilih mundur dari pencalonan dengan alasan akan fokus urus Covid-19.

Menjelang penetapan ulang jago PDIP untuk Pilwalkot Solo tanggal 17 Juli, sehari sebelumnya Purnomo dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara.

Seperti yang sudah diduganya, di situ dia hanya diberi tahu bahwa jago PDIP untuk Pilwalkot Surakarta nantinya Gibran Rakabuming Raka, bukan Ahmad Purnomo.  Tambah menyakitkan lagi ketika Ahmad Purnomo dipesani agar Gibran dibimbing.

Untung saja Ahmad Purnomo sudah membaca kemungkinan buruk itu, karenanya maklum kalau dia hanya mengiyakan. Andaikan saja yang dihadapi bukan Presiden ceritanya pasti berbeda.

Tak urung Presiden Jokowi jadi bulan-bulanan karena itu. Sangat tidak etis jika Istana Negara dipakai untuk kepentingan partai. Jokowi bisa menjadi ora kajen (tak dihormati) di mata rakyat. Apalagi undangan untuk Ahmad Purnomo merupakan penugasan dari partai, bukan tugas negara. Kalau Istana Negara udah berganti nama jadi Istana Partai sih tidak apa-apa.

Menanggapi selentingan itu, Jokowi beralasan bahwa keikutsertaan Gibran dalam Pilwalkot Solo bukan untuk mendirikan dinasti. Segencar apapun dalih diluncurkan, Jokowi sebagai presiden yang priyayi Solo terlihat telah kehilangan rasa dan etika Jawa-nya. Presiden telah menihilkan rasa tepa slira dan nepakke awake dhewe dari sanubarinya.

Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi pernah mengutip filosofi Jawa: yen sira landep aja natoni, yen sira sekti aja mateni, tapi ketika berhadapan dengan Ahmad Purnomo yang telah dijegal secara semena-mena oleh Gibran putranya (melalui partai tentu saja), mendadak filosofi kebanggaannya itu gagal teraplikasikan dengan sempurna.

Bila Presiden Jokowi masih setia pada filosofi Jawanya, mestinya beliau menolak dengan tegas “penugasan” mengundang Ahmad Purnomo semacam itu dari partai. Kalaupun penugasan itu turun langsung dari Megawati sendiri, mestinya Jokowi bisa menjawab santun.

Baca juga:  Filosofi Santri Agar Tak Mudah Jadi Pembenci

Ampun kula nggih Bu, sanese kemawon. Awit Gibran punika anak kula piyambak, kula mboten sekeca.”

Tapi yang terjadi, Ahmad Purnomo benar-benar dipermalukan. Bagaikan “Luka di atas luka”-nya Evi Tamala. Namun kita tahu, Presiden Jokowi tak suka lagu dangdut, selera beliau lebih metal. Jadi perasaan sakit Ahmad Purnomo mungkin tak bisa beliau rasakan.

Dari semua parpol pendukung Gibran, Partai Gerindra sempat belum memberikan dukungannya secara tertulis. Namun ketika Gibran sowan ke Prabowo Subianto, surat dukungan resmi itu pun sudah diperoleh.

Bagi Prabowo rikuh (tak enak) lah jika tak mendukung Gibran, karena Prabowo sudah diizinkan untuk menjadi menteri Jokowi (Menhan). Sebuah strategi politik yang unik untuk menjaga popularitasnya sampai 2024 mendatang.

Gibran pernah membantah bahwa apa yang dilakukannya adalah dinasti politik. Sebab—menurutnya—warga Solo boleh untuk tidak memilihnya. Namun kita tahu, perspektif orang Jawa masih begitu kental rasa feodalnya. Memilih seorang pemimpin hampir sama kayak memilih pasangan. Ada bibit, bebet, dan bobotnya.

Bedanya, ketika memilih pasangan melacak lewat bibit, bebet, dan bobotnya, sedangkan untuk memilih pemimpin kadang-kadang bibitnya lebih diutamakan. Keturunan siapa ia? Bapaknya siapa? Keluarganya siapa? Baru bebet dan bobotnya ikut kemudian.

Orang pilih Megawati karena yang dikampanyekan adalah gambar dan kata-kata mutiara Bung Karno, pilih AHY karena yang dilihat adalah kehebatan-kehebatan SBY, dan sudah jelas pula kalau memilih Gibran Rakabuming Raka adalah karena beliau putra Presiden Jokowi.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, UU Pilkada No. 8/2015 pun tak mampu membendung anak presiden ikut Pilwalkot Solo. Maka jika nantinya Gibran terpilih, ya itu memang sudah menjadi peruntungannya.

Cuma yang disayangkan, kenapa dalam prosesnya dia tega “nyelak” begitu saja? Dan Ahmad Purnomo pun harus mengakui bahwa pepatah Jawa asu gedhe menang kerahe adalah fakta yang nyata.

BACA JUGA Ironi PSI, Katanya Anti Politik Dinasti, tapi Siap Dukung Anak Jokowi atau tulisan Gunarso TS lainnya.