Mengubah Ragam Nada Menjadi Orkestrasi Melawan Pandemi Corona

jokowi pandemi virus corona sri mulyani bpjs kesehatan agus mulyadi gibran rakabuming calon wali kota solo mojok.co dijatuhkan presiden jokowi puthut ea opini tulisan nonfiksi esai mojok.co analisis politik angkatan 2019

jokowi pandemi virus corona sri mulyani bpjs kesehatan agus mulyadi gibran rakabuming calon wali kota solo mojok.co dijatuhkan presiden jokowi puthut ea opini tulisan nonfiksi esai mojok.co analisis politik angkatan 2019

MOJOK.COLima hal yang perlu segera dilakukan pemerintah agar bisa kompak dengan masyarakat melawan pandemi virus corona.

Sudah hampir dua minggu suara publik dan pemerintah tak menemukan titik temu yang selaras. Saya punya keyakinan, jika pemerintah bijak dan cermat membaca pertanda sosial ini, segalanya akan bisa diperbaiki dengan cepat. Lalu apa yang seyogianya dilakukan pemerintah?

Pertama, mengubah paradigma berpikir bapak-anak. Paradigma Orba semacam ini sudah banyak dikritik oleh para sarjana kita. Bapak dianggap tahu, anak dianggap tidak tahu. Bapak punya perintah, anak harus nurut. Bapak yang mencari makan, anak yang menghabiskan makanan. Dst. Ini bukan relasi yang sehat di dalam masyarakat sipil. “Bapakisme” ala negara Orba ini sebetulnya sudah mulai ditinggalkan, apalagi saat yang Gus Dur menjabat sebagai presiden. Saya secara pribadi berharap, panggilan mesra “Pakde” kepada Presiden Jokowi tidak sedang menggeser kembali ke pola relasi bapak-anak ke pakde-keponakan. Karena strukturnya mungkin lebih cair, tapi sesungguhnya substansinya bakal sama.

Kedua, kalau diperiksa, suara keras warga negara terhadap cara penyelesaian versi pemerintah sebetulnya muncul karena peduli. Mereka peduli pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Jadi jangan dicurigai sebagai upaya delegitimasi kekuasaan. Mereka sedang memberikan suara dan argumentasi. Bukan sedang membangkang. Itu artinya, secara substantif, pemerintah dan warga sedang sama-sama mencari solusi. Tapi belum ketemu di tingkat strategi. Kalaupun ada suara yang ngawur, tendensius ke arah delegitimasi, itu angkanya nisbi kecil. Hanya saja yang kecil seperti ini mendapat exposure besar karena ditabuh dan dilawan secara berlebihan oleh para buzzer. Akibatnya, dalam riuh-rendah nada, nada yang bening terkotori oleh kebisingan nada yang tidak jelas.

Ketiga, pola atas-bawah yang instruktif, sudah saatnya digeser ke bawah-atas yang lebih aspiratif. Karena dalam situasi seperti ini, pola aspiratif lebih memungkinkan bekerja dengan optimal. Penggeseran wewenang ke gubernur, segera didistrisbusikan ke tingkat desa. Hanya dari wilayah seperti desalah pandemi ini akan lebih mudah diatasi. Desa beserta aparat wilayah yang lebih kecil (kepala lingkungan, kepela RT, kepala RW, dst) yang lebih sanggup menapis persoalan dari level bawah. Sistem dari lingkungan terkecil dan terbawah, akan mempermudah pelibatan warga. Sehingga kesadaran warga sebagai korban dan calon korban juga bisa digeser sebagai pelaku atau aktor yang bisa ikut serta menangkal pandemi corona.

Keempat, dengan kondisi geografis Indonesia yang sudah punya pengalaman menghadapi bencana, sesungguhnya Indonesia punya barisan relawan bencana yang tangguh. Sebagian mereka ada di lembaga-lembaga seperti SAR, pencinta alam, PMI, dan LSM-LSM serta organisasi rakyat. Ajak duduk mereka. Konsolidasikan mereka. Karena pengalaman mereka dalam menghadapi dan mengatasi bencana sangat diperlukan. Mereka punya pola komunikasi yang lebih cair kepada warga. Kalau situasinya bertambah gawat, kita mungkin butuh ratusan ribu relawan yang terlatih seperti itu. Kalau tidak segera dilakukan komunikasi dengan mereka, maka kita bisa kedodoran.

Kelima, wartawan sebagai salah satu ujung tombak penting dalam mendiseminasikan informasi kepada publik, mesti dirangkul. Jangan berprasangka buruk dulu dengan wartawan. Suara keras mereka sebetulnya karena ingin menyampaikan kecemasan publik. Mestinya cara pandang pemerintah terhadap wartawan juga harus digeser dari rasa curiga menjadi mitra. Para influencer termasuk kategori ini. Kalau pemerintah tepat dalam melihat posisi mereka, maka tidak perlu ada buzzer. Ada ribuan influencer media sosial di Indonesia yang siap bekerja sama, tanpa perlu dibayar. Tidak perlu menghabiskan uang dan energi untuk mengurus hal-hal yang tidak produktif dengan memelihara puluhan buzzer. Habis energi, habis uang, habis waktu.

Jika kelima hal itu secepatnya dilakukan pemerintah, saya yakin situasi akan cepat berubah. Dalam situasi seperti ini, perlu prasangka baik, itikad baik, dan menerima dengan lapang dada masukan yang baik.

BACA JUGA Isu Penggulingan Jokowi di Tengah Pandemi Corona dan esai Puthut EA lainnya di KEPALA SUKU.

Exit mobile version