MOJOK.CO – Pada saat kemiskinan meningkat karena pandemi corona, DPRD DKI Jakarta malah minta naik gaji sampai 4 kali lipat. Waw, mantap.
Langit Ibukota sedang cerah beberapa hari belakangan, orang-orang membagikan hasil potret terbaiknya di internet; mereka tampak bahagia dan bersuka cita.
Kualitas udara Jakarta agaknya menjadi perhatian penting sebab kemiskinan dan kelaparan, kesengsaraan, dan kemelaratan, sudah menjadi rahasia umum yang tak lagi seksi untuk diekspose—kecuali untuk sinetron.
Sedikit orang yang mau ambil peduli pada urusan kemiskinan, atau cita-cita hidup layak bagi warga Jakarta. Dan di antara yang sedikit itu, para legislator adalah orang paling gigih memperjuangkannya.
Para anggota DPRD DKI Jakarta tampaknya terus berupaya menjauhkan hampir sebelas juta kepala manusia dari garis edar kemiskinan, dan saya bangga menemukan fakta bahwa masih ada orang-orang mulia semacam itu.
Masalahnya, masih saja ada orang dengki yang malu-malu kucing mengakui kemuliaan para legislator. Baru-baru ini misalnya, DPRD DKI Jakarta memberi pelajaran kepada kita tentang pentingnya memperjuangkan hak hidup paling minimal.
Ilmu berharga itu terangkum dalam rancangan anggaran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021, di mana nominal yang mereka ajukan sebesar 8 miliar per anggota per tahun.
Dengan kata lain, paling tidak Negara Kesatuan Republik Investasi Indonesia perlu menyiapkan uang receh sejumlah Rp888.861.846.000 untuk 106 orang anggota DPRD DKI Jakarta.
Itu jumlah yang tak sedikit, bahkan kuat dugaan saya bisa buat mentraktir keranjang Shopee ribuan orang—tentu masih ada kembalian yang bisa ditawari buat sekalian donasi.
Orang-orang menganggap permintaan itu sebagai perilaku yang nirempati dari anggota DPRD DKI Jakarta.
“Di tengah wabah harusnya paham kondisi, apalagi angka kemiskinan di Jakarta bertambah,” kata sebagian dari mereka yang sinis.
“Justru karena wabah, tunjangan untuk transportasi dan kunjungan ke daerah harusnya ditekan, sebab bisa melalui daring,” kata sebagian yang ingin terlihat solutif.
Mereka lupa, justru karena wabah inilah kebutuhan untuk menghamburkan uang kian bertambah berkali lipat. Para anggota DPRD DKI Jakarta yang terhormat—beserta sanak dan famili—jelas lebih konsumtif belanja daring.
Dan, ingat, ini penting untuk memutar roda ekonomi negara.
Memang rumah orang miskin model kita doang yang layak digedor kurir pos saban sehari sekali? Horang-horang kaya di gedung DPRD DKI Jakarta juga boleh dong menggelindingkan roda ekonomi kaum bawah ke Palung Mariana.
Anehnya, sosok seperti Lucius Karus, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), justru mengasosiasikan kenaikan gaji—yang menyentuh 400%—ini dengan perilaku korupsi legal.
Hadeh. Itu ucapan yang sangat tidak bertanggung jawab dan melukai jiwa kepahlawanan anggota DPRD DKI Jakarta. Gini lho, Rus, Karius. Harusnya sebagai masyarakat, kita bisa menilai bahwa itulah harga yang setimpal buat kerja DPRD DKI Jakarta yang maha-berat.
Mewakili masyarakat Jakarta yang cenderung heterogen dan berjiwa metropolitan itu berat lho. Belum dengan angka kemiskinan yang terus naik sepanjang pandemi. Untuk itu, demi bisa mewakili daya beli masyarakat yang menurun, kemampuan itu sudah selayaknya diwakili mereka-mereka ini.
Mau makan enak, sudah diwakili. Mau belanja jam Rolex atau tas Herpes Hermes sudah diwakili. Bahkan sekadar bisa kerja di ruang ber-AC aja lho, sudah diwakili.
Orang-orang di luar gedung DPRD DKI Jakarta memang banyak yang tak paham urusan menghargai hasil kerja seperti ini. Berat lho kerja begini. Dan banyak orang masih meremehkannya.
Apalagi, menurut Ketua Komisi A DPRD Jakarta, Mujiyono, permintaan kenaikan gaji semacam ini wajar belaka. Katanya, hal ini normal karena DPRD DKI belum pernah mengalami penyesuaian gaji sejak tiga tahun terakhir.
Tiga tahun bukan waktu yang singkat lho, Man, Sulaiman.
UMP Jakarta saja naik secara berkala. Tahun lalu lonjakannya menyentuh 3,27%, masa iya DPRD DKI Jakarta minta naik gaji 400% aja perhitungan banget begitu sih.
Lagian sekarang semuanya sudah berubah. Janda bolong saja harganya sudah naik sekian persen, sepeda bagus juga harganya minimal ratusan juta ke atas, mana mampu terborong dengan upah bersih anggota dewan yang cuma 111 juta per bulan seperti sekarang?
Buat beli mobil terbaru pakai duit apa dong? Jalan-jalan ke luar negeri mau pakai uangnya siapa? Uangnya mbahmu? Uang ekspor benur? Kan nggak bakal cukup kalau nggak dinaikin gajinya.
Nanti begitu gaji dan tunjangan nggak cukup, terus terpaksa sampai ada yang korupsi gimana? Ngana mau tanggung jawab? Hah?
Makanya, jadi orang nggak usah iri dan dengki gitu dong. Ingat, kebutuhan hidup anggota dewan terhormat yang emang butuh banyak biaya.
Jadi, gini lho.
Mbok ya kalian itu mikir dikit. Kaya dan miskin itu murni urusan mental, orang-orang yang sering menyandarkan problem itu pada perkara struktural jelas kurang bergaul dan akan tetap berkubang di lumpur yang sama.
Beruntung anggota dewan ini pada mau peduli dan mengajarkan pada kita bagaimana tata cara memaksimalkan kemampuan lobi di masa-masa pandemi.
Kerja delapan jam sehari sampai tulang rontok para pekerja Jakarta, tapi hati terus iri dan dengki kepada anggota DPRD DKI adalah mental orang miskin. Mental orang sukses dan kaya itu ya modelan kayak jajaran DPRD DKI eneee. Kerja minimal, bayaran maksimal.
Lalu minta naik gaji untuk kinerja yang tidak diketahui hasilnya di mana, dengan siapa, dan dihabisin buat apa.
Benar-benar sesuai dengan slogan Pak Anies kemarin waktu kampanye; “Maju kotanya, bahagia anggota legislatifnya warganya!”
BACA JUGA Merindukan Ahok dan “Pemahaman Nenek Lo” tentang APBD Jakarta dan tulisan Muhammad Nanda Fauzan lainnya.
