Para pekerja bisa menjangkau biaya hidup di kota pelajar
Perkara pertama yang sering mengganggu isu kenaikan upah adalah urusan biaya hidup. Apakah dengan kenaikan upah yang signifikan, biaya hidup di Jogja akan ikut meroket? Berdasarkan realitas, jawabannya adalah tidak!
Jogja hari ini mengalami defisit gaji. Artinya, upah yang diterima belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan kurang. Namanya saja defisit. Makanya, kenaikan upah yang signifikan hanya untuk menutup defisit ini. Jadi jangan mengira kenaikan 10% bisa membuat warga kota gudeg langsung foya-foya. Jangan lupa, biaya hidup di sini mulai setara dengan kota-kota besar.
Perkara pangan bisa menjadi contoh sederhana. Rerata kenaikan pangan 3 tahun terakhir sebesar 5,3%. Berarti, angka kenaikan ini lebih besar daripada kenaikan upah minimum. Kenaikan kebutuhan hidup lain malah lebih parah. Misal kenaikan biaya pendidikan yang menyentuh angka 15%. Jadi, kenaikan upah minimum bukan berarti hidup bergelimang harta. Semata-mata hanya membawa hidup masyarakat menjadi lebih layak.
Jurang kesenjangan akan menyempit
Salah satu dampak upah minimum Jogja setara Jakarta adalah perkara kesejahteraan sosial. Kita patut mengingat bahwa angka kemiskinan ekstrem di Jogja termasuk tinggi. Lebih parah lagi, angka kesenjangan sosial di sini pernah jadi yang paling parah se-Indonesia pada 2022 dan 2023. Upah minimum yang naik signifikan tentu bisa menjawab perkara ini.
Upah minimum yang lebih layak membuat kita jadi punya kemampuan belanja lebih baik. Termasuk ketika berhadapan dengan investor maupun pendatang. Misalnya, untuk perkara ruang hidup, warga Jogja kini lebih mampu membeli tanah dan hunian (agak bisa) bersaing dengan orang dari Jakarta atau kota besar lainnya. Meskipun kenaikan tanah menembus 20% tiap tahun, namun warga Jogja kini lebih mampu untuk menguasai lahan.
Jika upah minimum Jogja setara Jakarta, maka jurang kesenjangan warisan upah murah akan mulai menyempit. Syukur-syukur ikut menekan gini ratio. Kita jadi tidak lagi kesulitan memenuhi kebutuhan hidup paling dasar.
Mengalami pergeseran model industri
Salah satu “kambing hitam” rendahnya upah minimum Jogja adalah perkara industri. Sektor pendidikan, pariwisata, dan UMKM masih memegang dan menjadi kekuatan industri. Ketiga industri tersebut tidak mampu bersaing dengan industri besar di daerah lain dengan upah tinggi. Nah, misalnya, jika besaran upah menjadi setara Jakarta, industri di Jogja akan ikut bergeser.
Model industri baru dengan margin profit besar akan masuk menggantikan industri lama. Tidak harus manufaktur, namun industri lain seperti perbankan maupun fintech yang kini populer. Perusahaan teknologi multinasional juga bisa mengisi sektor baru industri. Namun ini akan jadi PR besar bagi pemerintah daerah.
Berbagai intensif yang mengundang industri harus dirilis pemerintah. Pembangunan infrastruktur pendukung juga harus dilakukan untuk menarik minat industri. Tentu pemerintah juga harus menggeser doktrin pembangunan. Dari pembangunan berbasis pariwisata menjadi ramah industri. Dari transportasi sampai teknologi harus menjadi prioritas Pemerintah DIY.
Maka, dengan begitu, Jogja akan punya wajah baru. Mungkin tidak lagi romantis seperti dongeng-dongeng influencer, tapi lebih efisien bagi masyarakatnya. Eits, tenang saja, masih ada UU Keistimewaan yang menjaga kita semua, kok. Ya, kan? Ya, dong! Masak warganya nggak dijagain, sih?
Menjadi harapan baru
Upah Jogja yang setara Jakarta juga akan menggerakkan daerah di sekitarnya. Terutama kabupaten satelit DIY seperti Klaten, Magelang, dan Kebumen. Tentu masyarakat Jawa Tengah akan berbondong-bondong mencoba peruntungan di Jogja. Daerah Istimewa ini akan berubah, dari tanah lahir perantau menjadi tujuan perantau.
Sebenarnya perkara ini tidak akan jadi kejutan sosial yang besar. Mengingat selama ini, Jogja juga sudah menampung banyak perantau dari luar daerah. Namun dengan upah minimum setara Jakarta, pasti akan membuat persaingan kerja juga semakin keras. Tentu kita sudah punya modal awal dan lebih siap mengingat kita sudah jadi produsen banyak tenaga ahli di kota-kota besar.
Saya bisa saja membahas lebih jauh tentang skenario ini. Namun yang pasti, Jogja akan jadi lebih baik. Tidak ada salahnya upah minimum naik, bahkan bersaing dengan Jakarta. Pertanyaannya, apakah Jogja siap untuk itu? Dari pemerintah daerah sampai masyarakat harus memantaskan diri untuk hidup lebih layak dan sejahtera.
Saya pikir masyarakat sudah siap, bahkan rindu hidup sejahtera. Kini tinggal pemerintahnya. Siap tidak membawa Jogja ke masa lebih sejahtera? Nek kene onone mung siap, ndan!
Penulis: Prabu Yudianto
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Menjelaskan ke Orang Jakarta bahwa Jogja itu Bukan Murah, tapi Agak Salah Urus dan analisis menarik lainnya di rubrik ESAI.
