Mengapa penerima beasiswa LPDP membuka kelas berbayar?
Guy Standing menggunakan istilah “prekariat” untuk menjelaskan kelompok yang hidup dalam ketidakpastian pekerjaan, pendapatan, dan jaminan sosial. Pendidikan tinggi tidak selalu membebaskan seseorang dari keadaan tersebut.
Seseorang dapat memiliki gelar, pengetahuan, dan jejaring internasional, tetapi tetap menghadapi pekerjaan kontrak, pendapatan tidak menentu, atau karier yang tidak sesuai dengan keahliannya.
Dalam keadaan seperti itu, pengalaman lolos LPDP menjadi modal yang dapat diubah menjadi penghasilan. Status awardee, pengetahuan mengenai tahapan seleksi, serta pengalaman menulis esai dan menjalani wawancara mempunyai nilai jual.
Membuka kelas pendampingan pun menjadi salah satu cara memperoleh pemasukan di tengah ketidakpastian karier.
Akan tetapi, penjelasan tersebut tidak dapat digunakan untuk membenarkan semua bentuk komersialisasi. Memahami alasan ekonomi di balik suatu praktik berbeda dengan menganggap praktik tersebut selalu etis.
Masalah utamanya tetap sama: program yang dirancang untuk memperluas kesempatan pendidikan berisiko dikelilingi industri yang membuat sebagian orang memiliki bekal lebih lengkap hanya karena mampu membayar.
Jangan sampai beasiswa LPDP gratis, tetapi jalannya mahal
Membuka kelas pendampingan beasiswa berbayar dapat menjadi cara untuk memperoleh penghasilan. Para awardee mengubah pengetahuan, pengalaman, jejaring, dan status mereka menjadi modal ekonomi. Praktik ini tidak otomatis benar secara etis.
Namun, persoalan tersebut juga tidak dapat dipandang sekadar sebagai bentuk keserakahan atau sikap oportunis. Masalah kelas berbayar jauh lebih rumit daripada sekadar komersialisasi informasi beasiswa.
Awardee berhak memperoleh penghasilan dan memanfaatkan kompetensinya secara profesional. Komitmen untuk berkontribusi kepada Indonesia juga bukan kewajiban untuk bekerja secara gratis. Mereka tidak harus mengorbankan kebutuhan ekonominya sendiri.
Meski begitu, praktik tersebut tetap memiliki batas etis. Pengetahuan tentang akses terhadap fasilitas publik seharusnya tersedia secara setara. Persoalan muncul saat pengetahuan itu hanya dapat diperoleh oleh orang yang mampu membayar.
Padahal, sebagian pendaftar menjadikan beasiswa sebagai jalan keluar dari keterbatasan ekonomi. Di sinilah letak ironinya. Program yang dirancang untuk memperluas kesempatan justru melahirkan pasar baru di sekitar kesempatan tersebut.
Pada akhirnya, kritik tidak seharusnya hanya diarahkan kepada awardee atau alumni. Negara juga memiliki tanggung jawab. Negara perlu memikirkan kesejahteraan dan keberlanjutan karier para penerima beasiswa.
Dengan begitu, mereka dapat menggunakan ilmu dan keahliannya untuk mendukung pembangunan. Negara tidak cukup hanya membiayai pendidikan mereka. Negara juga perlu menyediakan ruang agar mereka dapat berkarya dan menjalani kehidupan yang layak setelah menyelesaikan pendidikan.
Penulis: Indah Sari Rahmaini
Editor: Agung Purwanono
BACA JUGA: Beasiswa LPDP 80 Persen ke STEM: Negara Ingin Membuat Robot Tanpa Jiwa?
