MOJOK.CO – Tak perlu senewen kalau Bupati Klaten, Sri Mulyani, memutuskan untuk pakai nama Megawati sebagai nama gedung serba-guna Pemkab Klaten.

Keputusan Bupati Klaten, Sri Mulyani, untuk melanjutkan pembangunan gedung serba-guna dengan menggunakan nama Ketua Umum PDIP, Megawati, memang sempat bikin gemas-gemas-gimana-gitu bagi netizen.

Sebenarnya, membangun gedung serba-guna untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Klaten sih sah-sah saja. Mau pakai duit APBD juga bodoamat. Hanya saja pemilihan nama gedung yang mentolo pakai nama “Megawati” itu memang mancing-mancing dunia perghibahan politik tanah air.

Terutama sekali Sri Mulyani adalah kader PDIP. Blio ini PDIP sejati. Bahkan suaminya sendiri merupakan Bupati Klaten 2015-2016. Dari PDIP pula. Ibarat kata, jika ada keluarga paling PDIP di Klaten, ya keluarga Bu Sri Mulyani ini salah satunya.

Soal kesetiaan terhadap PDIP ini, Bupati Klaten Sri Mulyani ini memang tiada lawan. Sebelum perkara pembangunan gedung serba-guna Pemkab Klaten dengan nama Ibu Megawati, Bu Sri Mulyani pernah menyerahkan motor dinas bermerek Yamaha NMAX ke 401 kepala desa (kades) dan lurah se-Kabupaten Klaten pada 2019 lalu.

Uniknya, ratusan motor dinas yang dibelikan pakai anggaran APBD itu semua-muanya berwarna merah menyala. Sama persis dengan warna kebesaran PDIP. Sudah tentu banyak cibiran yang bermunculan kalau pemberian motor dinas ini kesannya kayak kampanye partai terselubung.

Tentu saja, cibiran itu cuma pepesan kosong. Soalnya kan bisa aja warna merah itu sebenarnya untuk memberi tanda bahwa itu motor dinas. Jika selama ini kendaraan dinas biasanya cuma plat-nya doang yang merah, lah ini sekalian aja motornya dicat merah.

Baca juga:  Prabowo Adalah Bintang Teater Politik Hari Ini

Ini jelas gebrakan revolusioner. Ya apalagi kalau bukan biar kades dan lurah-lurah di Klaten mau pakai motor dinas ini untuk kepentingan pribadi, warga Klaten bisa langsung notice. Lagian toh, Yamaha NMAX warna merah itu kan cukup jarang ditemui di jalanan.

Artinya, Bupati Klaten Sri Mulyani ini justru visioner. Menjaga agar kendaraan dinas Pemkab Klaten semakin sulit digunakan untuk kepentingan pribadi bagi kades dan lurah di Klaten, makanya semua motor dinasnya dikasih yang warna PDIP merah semua.

Ini salah satu contoh gimana warga Klaten bisa dengan mudah mengenali motor dinas mencolok ini.


Soal rencana melanjutkan gedung Grha Megawati di Klaten pula, kita seharusnya paham bahwa ini kan demi kebaikan Klaten juga.

Grha Megawati sendiri dibangun di atas tanah seluas 5.000 meter per segi. Terdiri dari gedung utama yang rencananya akan berkapasitas 3 ribu orang, dan pendopo yang bisa menampung seribu orang. Yah, cukup bisa lah kalau mau dimanfaatkan untuk kampanye PDIP kegiatan warga Klaten.

Soal anggaran yang dihabiskan, Bu Sri Mulyani secara terbuka menyebut kalau Pemkab Klaten sudah habis bermiliar-miliar.

“Sampai selesai total sempurna ya kurang lebih Rp88-90 miliar,” katanya.

Meski sudah dikerjakan sejak bertahun-tahun lalu, pembangunan gedung ini harus terkendala karena pandemi, jadinya ya nggak kelar-kelar dan sudah habis 50 miliar. Soal penggunaan dana yang besar sekali ini, masyarakat juga tidak perlu protes berlebihan, soalnya DPRD Klaten sudah menyetujui soal penggunaan anggaran.

Baca juga:  Jerinx dan Omelan Mantan: Pelajaran tentang Harapan

Kalau DPRD Klaten sudah setuju, masyarakat berarti setuju dong? Kan DPRD Klaten itu perwakilan dari masyarakat Kabupaten Klaten. Begitu kan, Bu Sri Mulyani?

Apalagi kebutuhan gedung serba-guna seperti ini penting bagi Klaten, soalnya menurut Bu Sri Mulyani, wilayah Klaten itu belum punya gedung representatif.

(((representatif)))

“Tapi di luar itu, kita melihat aspek manfaatnya. Selama ini di Klaten belum ada gedung yang representatif. Selama ini untuk kegiatan nasional, provinsi, kami kesulitan mencari tempat yang layak,” katanya.

Ini memang betul, sebab untuk apa juga duit segitu kalau nggak buat bikin gedung. Kalau ada yang protes, lah kenapa dana itu bukan buat memperbaiki jalanan Kabupaten Klaten yang rusak, terutama yang di daerah utara?

Anu, maklum, beberapa wilayah Kabupaten Klaten (terutama yang dekat lereng Merapi) memang langganan soal jalan rusak. Bahkan pertengahan tahun lalu sempat viral video yang menunjukkan separah apa jalanan di Kabupaten Klaten pinggiran. Daerah-daerah yang minim disentuh oleh Bu Sri Mulyani.

Ini salah satu contohnya:


Uniknya, jalan ini masih masuk pada anggaran pemeliharaan. Yang angka pemeliharaan jalan pun hanya berkisar pada angka 14 miliar untuk semua wilayah Kabupaten Klaten. Nggak ada setengah dari anggaran pembangunan gedung Grha Megawati yang wangun itu.

Baca juga:  Jenis-Jenis Reuni Yang Perlu Ente Ketahui Sebelum Mati

Untuk daerah yang ada di video di atas itu, Pemkab Klaten melalui Solopos.com juga mengonfirmasi kalau daerah-daerah itu rencananya hanya akan ada pemeliharaan jalan dan penambalan jalan doang.

Tentu kita nggak perlu suudzon, kan bisa aja Pemkab Klaten dan Bupati Klaten mau mengupayakan daerah Kemalang (seperti yang ada di video itu) mau dialihkan sebagai tempat wisata off road, bumi perkemahan, atau susur sungai kering.

Lagian, siapa pula yang akan memerhatikan daerah-daerah pinggiran di Klaten begitu. Semua orang dari luar kota juga yang pertama dilihat adalah pusat pemerintahannya dulu. Gedung pemerintahannya dulu. Bagus atau nggak, representatif atau nggak. Itu.

Kalau misalnya suatu waktu Bu Megawati kunjungan ke Klaten, mana mungkin pula Bu Sri Mulyani ngajakin Bu Megawati ke daerah Kemalang atau Tegalmulya di pelosok Klaten yang jalan-jalannya suka rusak. Sudah pasti Bu Megawati bakal diajakin ke gedung baru serba-guna lah. Nama gedungnya aja keren jeh.

Kalau soal jalan-jalan rusak di Kabupaten Klaten buat masyarakat, ya itu biar diurusin sama kades dan lurah-lurahnya lah. Kan udah dikasih motor dinas. Kerja dong makanya. Jangan dikit-dikit kok sukanya ngandelin Bupati terooos.

Biarkan Bupati Klaten Sri Mulyani konsen dulu sama pembangunan gedung Grha Megawati. Sebab, bangunan ini nantinya bakal berguna bagi warga Klaten, baik di dunia maupun di akhirat. Amin.

BACA JUGA Dinasti Politik Mbulet ala Klaten.