Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa dia mendukung Palestina merdeka lewat solusi dua negara. Ia mengulang seruan “Free Palestine” di Gontor pada 19 September 2026. Tapi seperti ada kerikil di sepatu karena di saat yang sama, Indonesia duduk berdampingan dengan Israel di Board of Peace (BOP). Pengamat UGM Muhadi Sugiono menilai kedua sikap itu sulit berjalan searah.
Ribuan santri menyaksikan Prabowo berseru tiga kali di resepsi 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. Setelah itu, ia memeluk Duta Besar Palestina. Gestur itu bikin banyak orang menggaruk kepala yang tidak gatal.
Palestina merdeka sudah lama menjadi sikap resmi politik luar negeri Indonesia. Dasarnya ada di konstitusi, karena Pembukaan UUD 1945 menolak penjajahan di atas dunia. Prabowo meneruskan sikap itu lewat rumus solusi dua negara yang ditawarkan oleh sebagian besar negara barat, yaitu Palestina merdeka yang hidup berdampingan dengan Israel.
Pada Sidang Umum PBB 23 September 2025, ia berjanji mengakui Israel begitu Israel mengakui Palestina. Lalu di Amman pada 25 Februari 2026, ia menyebut solusi dua negara sebagai satu-satunya solusi yang langgeng. Dengan begitu, sikap Indonesia bergantung pada timbal balik dari Israel.
Utang Sejarah Ketika Palestina Mendukung Indonesia
Palestina merupakan salah satu pihak yang menyatakan dukungan awal atas kelahiran Republik Indonesia. Pada 6 September 1944, Mufti Besar Palestina Amin al-Husaini menyatakan bahwa negaranya mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Siaran radio berbahasa Arab itu mengudara dari Berlin. Karena itu, banyak catatan sejarah menyebutnya pengakuan de facto.
Sukarno kemudian membalas pengakuan itu pada 1955. Ia mengundang delegasi Palestina ke Konferensi Asia Afrika di Bandung, padahal Palestina belum punya status resmi sebagai negara.
Sang Mufti hadir mewakili Palestina. Dalam pidato pembukaan, Sukarno menyebut Palestina di antara wilayah yang masih mengalami kolonialisme. Komitmen itu berlanjut ketika Presiden Joko Widodo menyuarakannya lagi pada peringatan 60 tahun KAA di Bandung tahun 2015. Sebelas tahun kemudian, Prabowo kembali meneriakkan “Free Palestine” di hadapan ribuan santri. Makanya tidak heran apabila masyarakat Indonesia menagih konsistensi pemerintah terkait hal ini.
Lalu Bagaimana Sikap Israel sendiri?
Di atas kertas, solusi dua negara bisa berjalan apabila dua belah pihak setuju. Nah masalanya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak berdirinya negara Palestina.
Pada 12 September 2025, di permukiman Maale Adumim, ia berkata tidak akan ada negara Palestina. Sebelas hari kemudian, Prabowo berjanji di PBB mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina. Padahal dari awal Netanyahu sudah menolak pengakuan semacam itu. Pusing kan?
Lima hari setelah Indonesia meneken piagam BOP, Netanyahu mengulang penolakan itu pada 27 Januari 2026. Ia menyebut dirinya bakal jadi penghalang utama berdirinya negara Palestina. Pada 22 Agustus 2026, ia berjanji tidak akan ada negara Palestina “yang dikendalikan Iran” di Gaza maupun Tepi Barat. Menurut dia, janji itu berlaku selama ia menjabat.
Alasan Pemerintah dan Dukungan untuk Palestina Merdeka
Pemerintah Indonesia menyebut BOP sebagai pintu untuk memperjuangkan kepentingan Palestina di tingkat global. Prabowo menyatakan Indonesia bergabung di BOP demi perdamaian di Palestina. Menurut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Prabowo memaparkan langkah itu sebagai pilihan realistis. MUI juga menyatakan dukungannya, tapi dengan syarat bahwa keterlibatan Indonesia harus menjamin tidak ada lagi penjajahan Israel terhadap Palestina. Karena itu, seruan “Free Palestine” perlu dilihat bersama dengan langkah Indonesia di dalam BOP.
Di sisi lain, Muhadi Sugiono melihat celah besar. Menurut dia, Israel menolak kemerdekaan Palestina, sehingga agenda itu buntu di dalam BOP. Baginya, seruan Palestina merdeka di depan para santri sebagai retorika domestik tanpa langkah nyata.
Kritik serupa datang dari kampus hukum. Prof. Heru Susetyo dari Fakultas Hukum UI mencatat keikutsertaan Indonesia memicu kontroversi. Tulisannya menekankan agar fokus tetap pada penghentian genosida dan kemerdekaan Palestina. Posisi ini mirip warga yang membela korban penggusuran, lalu rapat berulang kali bersama pihak penggusur tanpa ada hasil nyata.
Cara Menguji Seruan Palestina Merdeka dengan Ukuran Konkret
Debat mengenai Palestina di media sosial sering berhenti pada pertanyaan apakah pemerintah Indonesia benar-benar mendukung Palestina atau tidak. Padahal, klaim seperti itu bisa diuji dengan ukuran yang lebih konkret.
1. Lihat apa yang Indonesia tuntut di dalam BOP.
MUI meminta pemerintah mendorong BOP agar Israel mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Maka ukurannya bukan lagi seruan menggebu “Free Palestine” sambil gebrak meja.
Tapi apakah tuntutan tersebut benar-benar dibawa ke dalam forum? Apakah tercatat dalam pernyataan resmi? Apakah Indonesia mengajukan usulan tertentu? Dan bagaimana respons BOP terhadap usulan tersebut?
2. Lihat mandat pasukan Indonesia.
Wacana mengenai keterlibatan pasukan TNI juga perlu diuji secara konkret. Wakil Ketua Umum MUI KH Muhammad Cholil Nafis mengingatkan agar pasukan perdamaian Indonesia tidak berbalik melawan Hamas.
Karena itu, publik bisa melihat kiprah pasukan TNI di Palestina mulai dari apa saja tugasnya, kepada siapa mereka bertanggung jawab, apa aturan keterlibatan mereka, bagaimana perlindungan terhadap warga sipil dijalankan, dan bagaimana posisi mereka terhadap berbagai pihak dalam konflik.
3. Lihat apakah Palestina benar-benar memiliki suara.
Ini ukuran yang sederhana namun sering dilupakan. Jika BOP ikut menentukan masa depan Gaza dan Palestina, maka pertanyaannya adalah seberapa besar representasi Palestina di forum itu dan apakah mereka memiliki ruang untuk menentukan masa depan mereka sendiri?
4. Lihat apa yang dilakukan Indonesia jika BOP bergerak berlawanan dengan posisi Indonesia.
Pada 3 Februari 2026, di hadapan para ulama, Prabowo menyatakan Indonesia tidak akan mengikuti keputusan BOP yang menyimpang dari kepentingan Palestina. Ia bahkan menyatakan Indonesia siap keluar apabila tidak mampu mengubah arah BOP.
Jika suatu saat BOP mengambil keputusan yang menurut pemerintah Indonesia bertentangan dengan kemerdekaan Palestina, apakah Indonesia punya keberanian menolak keputusan tersebut? Apakah Indonesia akan berusaha mengubahnya? Dan jika tidak berhasil, apakah Indonesia benar-benar akan mempertimbangkan keluar seperti yang pernah disampaikan Prabowo?
Nah kira-kira nilai kamu berapa buat pemerintah Indonesia?
