Ada satu pertanyaan yang kerap muncul berkaitan dengan Pondok Gontor. Pertanyaannya adalah tentang afiliasi atau keberpihkan dengan golongan tertentu. Pertanyaannya berbunyi, “Pondok Gontor itu sebenarnya NU atau Muhammadiyah?”
Pertanyaan tersebut memang tidak muncul tiba-tiba. Iklim keagamaan di Indonesia yang ormas-sentris seakan mengharuskan tiap lembaga untuk punya afiliasi atau keterkaitan dengan organisasi keagamaan tertentu. Terlebih jika bicara konteks pondok pesantren, kebanyakan memang merupakan bagian dari organisasi keagamaan. Mau itu NU, Muhammadiyah, atau yang lainnya.
Pertanyaan tersebut juga kerap jadi gerbang masuk bagi orang-orang awam yang sebelumnya tidak mengenal Gontor. Maka wajar saja jika Pondok Gontor tidak luput dari cecaran pertanyaan semacam itu. Untuk menjawabnya, kita perlu tahu bagaimana sejarah sikap Gontor dari awal berdiri.
Gontor bukan bagian dari NU atau Muhammadiyah
Sejak Pondok Pesantren Modern Gontor (PMDG) berdiri, para pendiri sudah menekankan tentang sikap dan keberpihakan pondok. Sedari awal, Gontor sudah punya prinsip bahwa mereka tidak terafiliasi atau terkait dengan golongan tertentu. Prinsipnya saja “Gontor berdiri di atas dan untuk semua golongan.”
Salah satu pendiri Pondok Gontor dan bagian dari Trimurti, K.H. Ahmad Sahal juga sudah dengan tegas menyampaikan posisi dan keberpihakan Gontor. Menurut beliau, Gontor tidak akan berubah jadi Muhammadiyah walaupun santri dan gurunya Muhammadiyah. Hal yang sama juga berlaku untuk NU.
Sikap ini masuk dalam tujuan pendidikan dan pengajaran Pondok Gontor, yaitu tidak berpartai. Gontor sedari awal sudah terbebas dari keterkaitan dengan golongan tertentu, baik itu dari ormas agama maupun partai politik. Dengan ini, Gontor bisa dengan leluasa untuk bersikap dan tidak tersandera kepentingan golongan tertentu. Selain itu, Gontor juga sangat terbuka menerima siapun dari berbagai golongan.
Gontor bahkan membebaskan para alumninya untuk memilih atau bergabung dengan golongan tertentu. Gontor tidak pernah mengarahkan santri-santrinya untuk ikut organisasi tertentu ketika sudah lulus. Gontor hanya menekankan satu hal, bahwa prinsip sebagai seorang mukmin harus tetap jadi yang utama.
Maka tidak heran jika melihat betapa beragamnya alumni Pondok Gontor. Sebut saja nama Hasyim Muzadi yang pernah menjadi Ketum PBNU. Ada juga Din Syamsuddin yang pernah menjadi Ketum PP Muhammadiyah. Bahkan ada nama Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI sekaligus mantan Presiden Partai Keadilan Sejahter (PKS).
Gontor konsisten berdiri di atas dan untuk semua golongan
Prinsip “Gontor berdiri di atas dan untuk semua golongan” bukan sekadar omong kosong atau slogan belaka. Prinsip ini sudah mengakar dan sudah menjadi bagian dari Kepondomodernan Gontor. Dengan prinsip ini, Gontor ingin menekankan dan mendidik santrinya untuk menjadi penengah sekaligus perekat umat Islam. Gontor ingin santri dan alumninya punya pikiran yang bebas.
Gontor juga sudah terbukti konsisten dalam urusan berdiri di atas dan untuk semua golongan. Gontor punya pondasi yang sangat kuat dan tidak bisa goyah jika terkait kelompok atau golongan. Jika kita melihat konflik atau perbedaan pendapat antar kelompok Islam di Indonesia, Gontor sebagai sebuah lembaga tidak pernah terjebak dalam kubangan perdebatan tersebut.
Ini juga menjadi bukti bagamana independensi Pondok Gontor yang tetap terjaga, buah dari memegang erat prinsip yang sudah tertanam sejak awal berdirinya.
Tidak semua pesantren harus terafiliasi dengan NU, Muhammadiyah, atau bahkan organisasi Islam lainnya
Sudah sangat jelas sedari awal soal di mana Pondok Gontor berpihak. Pondok Gontor sedari awal berdiri sendiri, independen. Pondok Gontor bukan bagian dari NU, bukan bagian dari Muhammadiyah, juga bukan bagian dari golongan, organisasi, bahkan partai apapun. Mengecap Gontor dengan organisasi tertentu hanya akan jadi kegiatan yang sia-sia.
Adanya pertanyaan apakah Gontor itu NU atau Muhammadiyah juga bisa jadi bukti bahwa masyarakat masih terjebak dalam praktik beragama yang ormas-sentris. Bahwa beragama wajib di bawah bendera ormas, bahwa pondok pesantren wajib menjadi bagian dari ormas tertentu. Padahal tidak semua pesantren harus terafiliasi dengan ormas atau golongan tertentu. Pondok Gontor sudah membuktikan bahwa mereka bisa bertahan hingga satu abad tanpa adanya afiliasi dengan ormas atau golongan tertentu.
Gontor bukan NU walaupun salat Subuhnya pakai qunut. Gontor juga bukan Muhammadiyah walaupun secara pemikiran lebih moderat, modern, dan progresif. Jadi, jangan buru-buru memasukkan Gontor ke dalam kotak NU atau Muhammadiyah kalau ingin memahaminya.
Gontor justru sejak awal membangun identitasnya agar bisa berdiri di antara berbagai golongan, bukan menjadi milik salah satunya. Tidak perlu lagi bertanya apakah Gontor itu NU atau Muhammadiyah. Tidak ada gunanya.
