Setelah menjadi perdebatan yang cukup panjang, RUU Perampasan Aset akhirnya resmi disetujui DPR untuk menjadi Undang-Undang (UU). DPR menyetujui UU Perampasan Aset melalui rapat paripurna pada hari Kamis, 19 Oktober 2026. Regulasi ini mengatur mekanisme perampasan aset berbasis putusan pidana maupun tanpa putusan pidana (Non-Conviction-Based Forfeiture) untuk memulihkan kerugian negara dan korban tindak pidana.
Pengesahan ini mengakhiri perjalanan legislasi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Pengesahan ini juga mengakhiri babak awal perdebatan publik mengenai perlu atau tidaknya UU ini disahkan. Namun, UU Perampasan Aset juga menyisakan sejumlah pertanyaan, terutama soal beberapa isi di dalamnya, dan soal batas kewenangan negara dan perlindungan hak warga.
Lalu, apa saja isi dari UU Perampasan Aset? Bagaimana perjalanan pembahasannya hingga disahkan DPR? Bagaimana pula pro dan kontra yang muncul di masyarakat?
Sekilas mengenai UU Perampasan Aset
UU Perampasan Aset merupakan regulasi yang mengatur mekanisme pengambilalihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana oleh negara melalui prosedur hukum. Gagasan utamanya adalah memastikan pelaku kejahatan tidak menikmati keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan. Dalam perkara korupsi, misalnya, penegakan hukum tidak cukup hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Negara juga perlu melacak dan memulihkan aset yang berasal dari korupsi.
Dalam pembahasan regulasi ini, salah satu isu penting adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB). Mekanisme tersebut memungkinkan perampasan aset melalui proses hukum tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pemilik atau pihak yang menguasainya. Meski begitu, NCB bukan berarti negara bisa mengambil harta seseorang hanya karena muncul kecurigaan. Mekanisme ini membutuhkan dasar hukum, bukti, proses pengadilan, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang memiliki aset secara sah.
UU Perampasan Aset mengatur apa saja?
UU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan korupsi saja. Regulasi ini juga membahas aset yang berhubungan dengan tindak pidana lain, termasuk penipuan dan penggelapan. Namun, penerapan aturan terhadap setiap perkara tetap bergantung pada rumusan pasal, bukti, dan mekanisme hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam UU Perampasan Aset.
1. Perampasan aset hasil korupsi
Korupsi menjadi salah satu fokus utama pembentukan undang-undang ini. Seperti kita tahu, pelaku korupsi dapat menyembunyikan hasil kejahatan melalui rekening, properti, perusahaan, atau bentuk kekayaan lainnya. Perampasan aset bertujuan untuk memperkuat upaya memulihkan kerugian dan mengambil kembali hasil tindak pidana. Dengan begitu, penanganan perkara tidak berhenti pada pemidanaan pelaku.
Meski demikian, aset yang dirampas tetap harus memiliki hubungan hukum yang dapat dibuktikan dengan tindak pidana. Harta milik pihak lain yang diperoleh secara sah juga perlu mendapat perlindungan.
2. Aset terkait judi online
Selain korupsi, judi online juga jadi hal penting dalam undang-undang ini. Judi online dapat menghasilkan keuntungan ilegal melalui transaksi digital dan aliran dana yang berpindah dengan cepat. Dalam konteks ini, pelacakan dan pengelolaan aset menjadi penting. Aset yang diduga berasal dari tindak pidana judi online dapat ditelusuri melalui rekening, transaksi, atau bentuk kekayaan lain sesuai kewenangan aparat dan prosedur hukum.
3. Penipuan investasi dan penipuan kripto
Penipuan berbasis teknologi informasi juga menjadi perhatian dalam pembahasan UU Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR menyebut contoh perkara seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban. Prinsip serupa relevan untuk penipuan kripto. Pelaku dapat menggunakan aset digital, rekening perantara, atau transaksi lintas platform untuk menyamarkan hasil kejahatan.
Perampasan aset dapat membantu pemulihan harta korban apabila aset tersebut berhasil dilacak dan memenuhi ketentuan hukum. Namun, keberadaan aset kripto tidak otomatis membuktikan bahwa pemiliknya melakukan tindak pidana.
4. Pengelolaan aset yang dirampas
Aset yang telah dirampas juga perlu dikelola secara profesional. Nilai aset bisa turun jika dibiarkan, sementara biaya penyimpanan dan pemeliharaannya dapat terus bertambah. DPR menyebut pengaturan pengelolaan aset mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. Pengelolaan yang transparan penting agar aset hasil kejahatan tidak justru menjadi sumber persoalan baru.
Perjalanan panjang UU Perampasan Aset dari awal hingga disahkan
Selayaknya banyak undang-undang lain, UU Perampasan Aset punya perjalanan yang tidak pendek dan juga tidak mudah. Sebelum disahkan menjadi UU Perampasan Aset, gagasan mengenai regulasi ini sudah nangkring hampir dua dekade di DPR. Kajian awal mengenai perampasan aset sudah muncul sejak tahun 2008, termasuk melalui PPATK dan usulan pemerintah. Namun, hingga tahun 2012, kajian ini belum menjadi apa-apa.
Gagasan mengenai perampasan aset baru mencuat ke permukaan pada dua tahun terakhir. Pada September 2025, Komisi III DPR mulai menyusun draf RUU dan naskah akademik, sekaligus memasukkannya ke dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026. Pada Januari 2026, Komisi III DPR mulai membahas penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Lalu pada periode Maret-Juli 2026, DPR menggelar pembahasan dan rapat dengar pendapat bersama akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta kelompok masyarakat.
Pada 6 Oktober 2026, DPR menggelar rapat paripurna untuk menyepakati RUU Perampasan Aset. Tahap berikutnya adalah pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) bersama pemerintah. Pada 18 November 2026, pembicaraan tingkat I sudah selesai. Komisi III DPR bersama pemerintah menyetujui RUU untuk dibawa ke rapat paripurna. Akhirnya pada 19 November 2026, DPR menggelar rapat paripurna dan menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Pro dan kontra yang menyertai UU Perampasan Aset
Sekilas, UU Perampasan Aset memang terdengar bagus, apalagi jika mengaitkannya dengan konteks kasus korupsi. Dengan adanya undang-undang ini, penegak hukum bisa menyita aset-aset para koruptor, khususnya yang berasal dari hasil korupsi. Selain itu, dengan adanya undang-undang ini, kerugian negara bisa kembali. Itulah narasi yang keluar dari pihak pro undang-undang ini.
Namun, ada beberapa suara kontra terkait UU Perampasan Aset. Pertama, undang-undang ini tidak mengatur harta tidak wajar (unexplained wealth) dari pejabat. Apalagi jika asal usul hartanya tidak jelas atau tidak seimbang dengan penghasilan sah mereka. Kedua, perampasannya masih bergantung pada tindak pidana. Ini bertolak belakang dengan semangat awal RUU ini yaitu Non-Conviction-Based Forfeiture (NCB).
Masalah selanjutnya adalah adanya pembatasan atas aset masa lalu. Jadi, tindak pidana korupsi atau semacamnya yang terjadi sebelum UU ini berlaku, tidak menjadi sasaran perampasan. Lalu kritik terbesar adalah tidak adanya pencucian uang dalam daftar tindak pidana yang diatur di UU ini. Padahal, pencucian uang adalah sarana utama untuk menyembunyikan hasil korupsi.
Itu adalah beberapa kritik dan catatan penting terkait disahkannya UU Perampasan Aset oleh DPR. Lebih lanjut, Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM, bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) telah merilis pernyataan mengenai poin-poin yang menjadi masalah dalam undang-undang ini.
Jauh dari apa yang masyarakat harapkan
Melihat perjalanan UU Perampasan Aset dari berbentuk gagasan, RUU, hingga sah menjadi UU, masyarakat memang layak kecewa dengan hasilnya. Undang-undang yang seharusnya bisa menjadi instrumen pembasmian tindak pidana korupsi dan semacamnya, malah memunculkan lubang-lubang atau masalah-masalah baru. Tidak heran juga jika PUKAT UGM menyebut undang-undang ini sebagai “pepesan kosong” atau “macan ompong.”
Di atas kertas, Undang-undang ini memang seakan terdengar progresif. Tapi melihat apa yang termaktub di dalamnya, termasuk bayangan bagaimana penegakannya, sepertinya masyarakat tidak perlu berharap banyak.