Isu pemakzulan dan pengunduran diri pemimpin negara memang sedang menjadi bahan perbincangan yang hangat bagi masyarakat Indonesia saat ini. Setidaknya sudah setahun terakhir, kedua istilah ini tidak pernah hilang dari perbincangan. Puncaknya adalah ketika Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, menyampaikan niat untuk mundur dari jabatannya setelah diterpa berbagai isu, termasuk keabsahan ijazah SMA.
Apa yang terjadi dengan Gibran bukanlah kejadian yang baru, baik di dunia maupun di Indonesia. Sudah ada banyak kasus di mana Presiden dan Wakil Presiden yang mundur dari jabatannya, bahkan ada juga yang dipaksa mundur (dimakzulkan). Namun, terkait isu mundurnya pemimpin negara, memicu satu pertanyaan besar. Pertanyaannya adalah bagaimana Hukum Tata Negara Indonesia mengatur mekanismenya?
Dalam Hukum Tata Negara Indonesia, mekanisme mundurnya Presiden atau Wakil Presiden sudah diatur dalam beberapa pasal UUD 1945. Mekanismenya juga terbagi menjadi dua, yaitu pengunduran diri dan pemakzulan.
Dasar hukum pengunduran diri Presiden dan Wakil Presiden
Dasar hukum mengenai berakhirnya jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebelum masa tugas selesai terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.Kata berhenti dalam ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan konstitusional untuk pengunduran diri secara sukarela.
Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur pengisian jabatan Wakil Presiden jika terjadi kekosongan. Ada pula Pasal 8 ayat (3) yang mengatur kondisi ketika Presiden dan Wakil Presiden berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan. Dengan demikian, konstitusi sudah menyediakan mekanisme untuk menghadapi kekosongan kedua jabatan tersebut.
Mekanisme pengunduran diri Presiden dan Wakil Presiden atas kemauan sendiri
Idealnya, jika Presiden memutuskan mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir, Wakil Presiden akan menggantikannya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945. Wakil Presiden tidak sekadar menjadi pelaksana tugas sementara, tetapi menggantikan Presiden hingga masa jabatan pasangan tersebut berakhir.
Misalnya, Presiden mengundurkan diri ketika masa pemerintahan masih menyisakan dua tahun. Dalam kondisi tersebut, Wakil Presiden akan naik menjadi Presiden dan melanjutkan pemerintahan sampai akhir masa jabatan. MPR kemudian menyelenggarakan sidang untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden.
Lalu jika Wakil Presiden yang mengundurkan diri, maka Presiden akan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Dua nama yang menjadi calon Wakil Presiden harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Barulah setelahnya MPR akan menggelar sidang untuk menentukan Wakil Presiden terpilih. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Bagaimana kalau Presiden dan Wakil Presiden mundur secara bersamaan? Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 telah mengatur bahwa apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan, tugas kepresidenan dijalankan secara bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Ketiganya akan menjalankan tugas kepresidenan sampai MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru. Batas waktunya paling lambat 30 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. MPR akan memilih pasangan pengganti dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya. Presiden dan Wakil Presiden terpilih kemudian menjalankan sisa masa jabatan yang ditinggalkan pasangan sebelumnya.
Mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden
Pemakzulan merupakan proses pemberhentian berdasarkan alasan yang ditentukan konstitusi. Pemakzulan punya mekanisme yang berbeda dengan pengunduran diri. Mekanismenya sudah tertuang pada Pasal 7A UUD 1945. Dalam pasal ini, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan beberapa pelanggaran hukum seperti korupsi, pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, beberapa tindak pidana berat lainnya, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Alurnya, ketika Presiden dan Wakil Presiden terbukti memenuhi aspek pemakzulan seperti yang ada di Pasal 7A, DPR terlebih dahulu akan mengajukan pendapatnya kepada MK untuk diperiksa dan diputus. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, prosesnya akan naik ke MPR.
Di tangan MPR-lah keputusan finalnya berada. MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutuskan usul pemberhentian dari DPR paling lama 30 hari sejak menerima keputusan dari MK. Sidang paripurna MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota MPR. Keputusan pemberhentian sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir. Jika Presiden dan/atau Wakil Presiden resmi diberhentikan, jabatan tersebut akan digantikan sesuai aturan konstitusi yang berlaku.
Pemakzulan pernah terjadi di Indonesia pada 23 Juli 2001. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dimakzulkan oleh MPR setelah mengeluarkan Dekret Presiden terkait pembubaran DPR/MPR, pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, dan pembekuan Partai Golkar. Selain itu, pemakzulan Gus Dur juga diperkuat oleh adanya beberapa skandal finansial, serta memburuknya hubungan Gus Dur dengan DPR serta partai politik.
Negara sudah mengatur mekanisme pengunduran diri Presiden dan Wakil Presiden
Negara (melalui Hukum Tata Negara Indonesia) telah mengatur mekanisme dan konsekuensi ketika Presiden atau Wakil Presiden mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Negara juga sudah mengatur bagaimana mekanisme pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden. Semuanya sudah tertuang dengan sangat terperinci dalam undang-undang.
Maka ketika ada kabar terkait mundurnya Wakil Presiden Indonesia, kita sebagai warga negara tidak perlu bingung tentang bagaimana mekanismenya dan siapa penggantinya. Itu semua tugas DPR, MPR, dan lembaga terkait. Kita hanya perlu mengamati dan menjaga agar semua mekanismenya berjalan dengan semestinya, sesuai undang-undang yang berlaku.
