• 621
    Shares

MOJOK.CO – Kalau Karl Marx sempat ke Indonesia dan mau ngajarin ideologinya di mari, wah pasti kepalanya bakalan jebol tuh saking pusingnya. Apalagi sampai ada PKI segala.

Salah satu yang menarik dari debat capres sesi ke-4 pada 30 Maret 2019 lalu ialah adegan curhat-curhatan kedua kubu yang sedang berdebat. Mulai dari Prabowo yang pertama kali mengeluhkan perkara khilafah yang sering dituding pada dirinya.

Prabowo membantah sebab dirinya merupakan seorang patriot yang lahir dari ibu seorang Nasrani. Sehingga tidak mungkin dirinya punya rencana mendirikan negara khilafah.

Apalagi melihat perjalanan karier Prabowo yang bertaruh nyawa demi NKRI dengan pernyataan monumental “lebih TNI dari kebanyakan TNI”, maka tidak mungkin beliau begitu saja rela menjual jiwa patriotnya demi Pilpres.

Kalau pun ada gerakan Islam Pendakwah Khilafah yang bergelora memusuhi Jokowi dan muncul isu mengekor ke Prabowo, saya pikir mereka sedang berusaha cari muka aja sih di depan Prabowo.

Yah, kebetulan saja mereka punya hak pilih, ya dimanfaatkan saja. Namun, urusan mereka nanti akan benar-benar memilih pada Pemilu 17 April nanti, tidak ada yang bisa menjamin.

Karena kalau menganut cara berpikir khilafah seperti itu, demokrasi itu kan sistem kufur, sementara berkampanye belum jelas hukum halal-haramnya di dalam nash. Melalui logika mu’amalah bahwa segala sesuatu yang tidak dilarang maka hukumnya adalah boleh. Maka boleh-boleh saja kampanye mendukung salah satu paslon.

Sementara berkaitan dengan persoalan demokrasi, meski tidak terdapat dalil nash yang secara khusus melarangnya. Namun pejuang khilafah sudah punya cara yang lebih baik dengan musyawarah.

Melalui pemahaman tersebut, maka pemilihan pemimpin harusnya juga dilakukan dengan musyawarah dong. Bukan pemilu dengan voting seluruh rakyat begini. Wah, benar-benar sistem buatan Wahyudi dan Mamarika yang ingin merusak akidah umat dari dalam nih.

Udah gitu, pemilu didahului dengan debat capres lagi. Udah, pakai sistem kufur, mengadakan acara saling menyerang lagi. Duh, haram sejak dalam proses dong kita ini.

Nah, kembali pada persoalan curhatan kedua capres tadi.

Prabowo jelas keberpihakannya pada Pancasila dan bukan gerakan Islam yang menuntut khilafah. Sementara isu tersebut digoreng seolah ada massa gerakan pendukung khilafah yang dekat dengan Prabowo.

Di sisi lain, Jokowi justru dilempari dengan isu PKI. Hal yang sudah terjadi sejak Pilpres 2014 silam.

Jelas sekali, kelompok yang menuding PKI akan hidup lagi hanyalah kelompok yang doyan dengan panggung politik. Isu semacam ini digunakan untuk menakut-nakuti rakyat agar menurunkan elektabilitas salah satu capres aja.

Lalu, karena isu tersebut hadir dalam jangka waktu lumayan lama, mereka yang nyebarin-nyebarin ini malah terperangkap dalam ketakutan yang sebenarnya dibuatnya sendiri. Lalu main tuduh sana-sini.

Baca juga:  Anggota FPI Ditangkap Karena “Goreng” Video Rusuh Turunkan Jokowi Depan Gedung MK

Ibarat orang jadi hantu-hantuan buat nakut-nakutin orang di wahana Rumah Hantu, tapi malah ketakutan sendiri waktu ngaca.

Padahal kalau kita mau jeli, hampir tidak mungkin PKI akan bangkit kembali di Indonesia. Bahkan saya jamin, kalau Karl Marx sempat ke Indonesia, dia juga pasti bakal kepikiran hal yang sama.

Alasannya? Ini beberapa di antaranya.

Pertama, Single Party

Di negara komunis biasanya hanya ada satu partai yang hidup dan berkuasa. Dan partai itu jelas Partai Komunis itu sendiri. Jika melihat tingkah polah politisi partai di Indonesia, hal semacam ini hampir mustahil bisa kejadian.

Lha gimana? Di Indonesia, tokoh-tokoh politik sering berebut menjadi ketua partai. Seandainya, hanya ada satu partai saja yang tersisa, maka akan mempersulit tokoh-tokoh politik untuk berebut kursi kepemimpinan partai karena peluang makin mengecil.

Dengan sistem konstitusi sekarang, para politisi dimungkinkan untuk bisa bikin partai sendiri kalau ia nggak juga mampu jadi ketum partai. Cara-cara yang kemudian membuat partai macam Hanura, Nasdem, dan Perindo hadir di Indonesia.

Logika sederhananya: kalau nggak bisa jadi ketum partai, ya bikin partai sendiri. Kayak orang susah aja. Cuma bikin partai ini.

Jadi, kubu yang menuding Jokowi itu PKI atau merasa takut bahwa Indonesia bakal jadi negara komunis tidak perlu khawatir. Soalnya, pada kenyataannya lobi-lobi politik masih aja jalan tuh di sistem negara kita dari jaman jebot sampai besok jaman mendekati kiamat.

Sebelum kalian khawatir, elite politik kita bakal lebih khawatir lebih dulu dan bakal memperjuangkan sistem yang sekarang kok. Tenang aja.

Kedua, sistem kelas

PKI yang berasal dari ajaran marxisme-leninisme telah lama dikaji. Buku-buku karya Karl Marx telah berulang kali dibolak-balik oleh para ahli dalam kajian-kajian akademik. Alhasil, kritik atas konsep Karl Marx telah banyak pula memunculkan kritik. Termasuk sistem tanpa kelas.

Faktanya, di Indonesia banyak elite politik yang merupakan kaum borjuis yang mengakibatkan ketimpangan ekonomi semakin meruncing. Berdasarkan survei dari lembaga keuangan Inggris, Credit Suisse pada 2016, Indonesia berada di urutan ke-4 di dunia dalam hal disparitas kekayaan.

Data tersebut memang susah dipahami oleh kalangan non-ekonom, jadi mudahnya ialah para elite partai seperti Tommy Soeharto yang tajir melintir itu tidak akan bisa kamu jumpai malam-malam sedang nongkrong di angkringan bareng rakyat kismin kayak kamu.

Jadi lahan 220 ribu hektare di Kalimantar Timur dan 120 ribu hektar di Aceh milik Pak Prabowo yah bakal tetap dalam kuasa Pak Prabowo. Logikanya kan daripada dikuasai asing, mending dikuasai oleh segelintir rakyat Indonesia kan?

Baca juga:  Lime Duck President Amien Rais Memang Maknyus dan Surgawi

Dan segelintir rakyat Indonesia yang dapat hibah kayak gitu mana mungkin rela hidup dalam masyarakat sosialis yang kekayaannya dialihkan pada negara demi kebaikan rakyat?

Kalau ada yang bilang rela, kok selama lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, nggak pernah ada itu konglomerat atau politisi yang bagi-bagi tanah ke rakyat jelata? Kalau Presiden sih ada. Meski cuma sertifikatnya doang.

Ketiga, kuatnya karakter Indonesia

Budaya Indonesia merupakan budaya yang tegak kokoh berdiri. Sehingga, kedatangan budaya asing tak serta-merta bisa langsung bisa menundudukkan budaya-budaya di Indonesia.

Yah, dalam bahasa sederhana sih sebut saja kalau orang Indonesia itu ngeyelan.

Budaya-budaya dari asing hampir selalu mengalami proses “peng-Indonesi-an” terlebih dahulu. Misalnya dalam bidang agama. Islam di Indonesia ada bedug, peci, atau sarung. Itu beberapa contohnya. Katolik di Indonesia juga ada budaya nyadran. Benar-benar nggak sama persis sama yang di sono.

Hal lain yang bisa jadi patokan kayak film-film asing yang disensor oleh KPI agar sesuai dengan karakter Indonesia yang religius dan agamis. Salah satu korban misalnya Shizuka dalam kartun Doraemon yang akhirnya terkena sensor KPI waktu mau berenang pakai baju renang (makanya kalau mau renang tu pakai gamis).

Lalu, bagaimana nasib ajaran komunisme dari Karl Marx langsung ketika berinteraksi dengan Indonesia?

Yah, minimal Karl Marx sendiri bakal pusing tujuh keliling. Soalnya dia bakal empot-empotan ngajarin ideologi kayak gini.

Sebab, ya jelas pusing lah. Mana harus pakai peci, sarung, sorban ketika mengemukakan ide-idenya. Atau kalau nggak gitu ya pakai blankon, nyisipin keris di belakang. Soalnya kalau nggak kayak gitu kan rawan dibilang antek-aseng.

Apalagi kalau ajaran kayak gini diterusin, bisa-bisa bakal muncul kelompok Komunis Nusantara.

Wah, jelas ini bakal mengkhawatirkan pengikut Karl Marx garis keras. Mereka bakal ngamuk-ngamuk sweeping sambil teriak-teriak, “Dasar, komunis sesat! Aliran baru laknat. Ogah kembali ke Das Kapital yang kaffah.”

Lalu terjadi lah saling sesat-menyesatkan antar golongan komunis di Indonesia.

Akhirnya, Karl Marx nyesel. Lalu cuma mau ndekem saja di kamar. Malu udah bikin perpecahan di Indonesia. Terus kepikiran bikin usaha cilok, cireng, atau buka usaha ternak lele. Sambil diam-diam nyambi kuliah.

Lalu waktu mata kuliah Teori Kritis, Karl Marx mbatin saat lihat penjelasan dosennya, “Dulu kayaknya ideologi bikinan saya nggak gini-gini amat dah.”