Sebutkan produk digital pemerintah yang dekat dengan masyarakat! Kalau tidak PeduliLindungi, Prakerja, paling banter website Badan Pusat Statistik (BPS). Tapi kalau saya tanya, “Sering membuka website resmi Pemerintah Indonesia?” Saya yakin pasti jarang. Kecuali, Anda menemukan backlink di media sosial, atau mencari bahan untuk merujak pemerintah.
Lantas, ke mana rakyat mencari informasi seputar pemerintahan? Kalau bukan ke website resmi pemerintah? Kini media sosial yang berkuasa. Bahkan rilisan akun Twitter Indonesia cukup menyengat akal sehat. Baru-baru ini Twitter Indonesia menerbitkan rilisan bertajuk #HanyaDiTwitter. Isinya tentu perihal pencarian informasi dan dinamika media sosial masyarakat Indonesia.
Salah satu utasan mereka membahas akun tenaga kesehatan yang paling banyak dibicarakan di Indonesia. Tentu pencarian ini berkaitan dengan situasi pandemi yang mbuh kapan selesainya. Salah satu yang dikritik di utas ini adalah masuknya salah satu akun nakes yang dipandang tidak relevan.
Akun tersebut dinilai tidak pernah membagikan informasi kredibel tentang kesehatan. Bahkan dinilai lebih layak menjadi akun alter. Memang, 4 akun lain sangat dekat dengan informasi kesehatan. Tapi entah kredibel atau tidak, sih.
Saya tidak mempermasalahkan masuknya akun semi alter tapi nakes tadi dalam daftar Twitter Indonesia. Toh, yang menilai algoritma Twitter. Namun, yang saya lihat adalah situasi yang boleh dibilang ironis. Situasi pandemi yang perlu data kredibel dijawab masyarakat dengan kepercayaan tinggi pada akun media sosial.
Tidak masalah jika akun tersebut memang menyampaikan informasi kredibel. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana masyarakat Indonesia telah nyemplung ke era post truth dengan sempurna. Era yang mengedepankan opini emosional daripada data valid ini menjadi momok yang kelak membesar di masa mendatang.
Dengan pergerakan media sosial yang masif, masyarakat memilih percaya pada opini tanpa filter ala media sosial. Dan situasi ini menyebabkan masyarakat lebih percaya akun-akun demagog daripada informasi kredibel dari website terpercaya. Bahkan ketika bicara kesehatan yang krusial, opini yang diujarkan akun media sosial lebih diterima daripada data resmi.
Tidak hanya bicara kesehatan. Seluruh opini masyarakat dibangun dengan mengedepankan emosional. Pantas saja kalau tokoh politik hari ini getol bermain media sosial demi memenangkan suara rakyat. Bukan demi mendengarkan opini dan mewakilkan ke dewan terhormat, ya. Lihat saja isi konten mereka, hanya sibuk membangun citra bahkan dengan cara paling konyol seperti bicara pada badai.
Lalu, bagaimana fungsi negara sebagai sumber informasi rakyat? Tentu makin luntur secara sistem legal. Era post truth menggiring masyarakat pada bola liar. Mungkin ini hal positif karena rakyat telah bebas dari kontrol opini pemerintah (secara legal sih, bukan secara BuzzeRp).
Kalau bicara kebebasan berpendapat, hari ini kebebasan itu pelan-pelan terasa. Meskipun cyber police dan UU ITE telah menjadi teror baru, toh cengkraman mereka tetap lemah melawan arus informasi yang sama cepatnya dengan gosip tetangga ketika ada kembang desa pulang kemalaman.
Pandemi ini menjadi bukti nyata pergeseran masyarakat menuju post truth dan mengkultuskan media sosial. Mau segencar apa pun data kredibel disuapkan, rakyat lebih percaya informasi yang mbuh validitasnya asal menyerang sisi emosional mereka.
Akan tetapi, ini menjadi peringatan besar bagi pemerintah. Pada akhirnya kita sadar, peran pemerintah makin lemah di era digital dan post truth yang berjalan beriringan. Ya, mau tidak mau, pemerintah harus turun ke dunia yang berkembang menjadi metaverse ini. Membiarkan kendali tertinggi di tangan korporasi digital yang jelas profit oriented.
Jadi, mungkin ini momen tepat untuk pemerintah berhenti mengurus website resmi mereka. Minimal biarkan saja seadanya tanpa perlu menguras anggaran lebih untuk pengembangan. Lha wong rakyat lebih percaya akun media sosial daripada artikel website resmi pemerintah yang menjemukan dan SEO-unfriendly itu, kok.
Sumber Gambar: Unsplash