Sebagai mahasiswa magister ilmu politik, saya sering mendengar diskusi serius tentang kebijakan publik dan dampaknya. Tapi kali ini, isu penghapusan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen bikin saya nggak bisa diam. Gimana nggak? Ini bukan cuma soal gaji dosen yang dipotong, tapi juga soal masa depan pendidikan kita dan implikasinya terhadap politik.
Tukin, atau Tunjangan Kinerja, adalah insentif yang diberikan kepada dosen sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka. Ini bukan sekadar tambahan gaji, tapi juga motivasi buat dosen buat tetap berkarya, baik dalam mengajar, meneliti, atau mengabdi ke masyarakat. Nah, ketika tukin dihapus, yang terjadi adalah keresahan besar di kalangan dosen.
Bayangin aja, jika gaji pokok dosen itu nggak sebesar yang orang-orang kira. Tukin dosen selama ini jadi penyelamat buat mencukupi kebutuhan hidup para dosen, apalagi buat dosen-dosen muda yang masih berjuang naik pangkat. Tanpa Tukin, banyak dosen yang khawatir nggak bisa fokus ngajar atau meneliti karena sibuk cari tambahan penghasilan. Ini bikin suasana kampus jadi tegang dan nggak produktif.
Hilangnya tukin dosen bisa berdampak pada kualitas pendidikan
Pendidikan adalah fondasi utama buat kemajuan bangsa. Tapi gimana mau maju kalau dosen-dosennya stres karena masalah finansial? Penghapusan tukin dosen bisa bikin kualitas pendidikan kita turun drastis. Dosen yang seharusnya fokus ngajar dan meneliti malah sibuk mikirin cara cari uang tambahan.
Belum lagi, dosen-dosen muda yang punya potensi besar bisa jadi kehilangan semangat. Mereka mungkin memilih pindah ke sektor swasta atau bahkan ke luar negeri yang lebih menjanjikan secara finansial. Akibatnya, kita kehilangan generasi pendidik yang seharusnya bisa membawa perubahan besar bagi Indonesia.
Dampak bagi politik: gejolak sosial dan kepercayaan publik
Nah justru ini yang nggak boleh diabaikan. Penghapusan tukin dosen nggak cuma bikin dosen resah, tapi juga bisa memicu gejolak sosial. Dosen dan mahasiswa adalah kelompok yang punya pengaruh besar di masyarakat. Kalau mereka bersuara, pasti akan didengar.
Bayangin aja, kampus-kampus yang biasanya jadi tempat diskusi intelektual tiba-tiba berubah jadi pusat protes. Ini bisa jadi bumerang buat pemerintah, apalagi di tengah situasi politik yang lagi panas. Kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah bisa menurun, terutama kalau isu ini nggak ditangani dengan baik.
Selain itu, penghapusan tukin dosen juga bisa jadi bahan kampanye politik. Partai-partai oposisi pasti akan memanfaatkan isu ini buat menyerang pemerintah. Ini bisa bikin situasi politik makin panas dan nggak kondusif.
Apa yang harus dilakukan soal kebijakan pemerintah?
Sebagai mahasiswa yang peduli sama masa depan bangsa, saya rasa pemerintah harus mikir ulang soal kebijakan ini. Penghapusan tukin dosen mungkin terlihat seperti langkah penghematan, tapi dampaknya jauh lebih besar dari yang dibayangkan.
Pertama, pemerintah harus ngobrol sama para dosen dan stakeholder pendidikan buat cari solusi yang win-win solution. Kedua, perlu ada transparansi tentang alasan penghapusan tukin dan bagaimana pemerintah akan mengompensasi dampaknya jika tukin dihapus. Jangan sampai kebijakan ini bikin dosen-dosen kita kehilangan semangat buat mendidik generasi penerus bangsa.
Terakhir, dan paling penting, jangan sampai pendidikan jadi korban. Penghapusan tukin bagi dosen bukan cuma soal uang, tapi juga soal masa depan pendidikan dan stabilitas politik kita. Dosen adalah ujung tombak pendidikan, dan kalau mereka resah, kita semua yang akan merasakan dampaknya.
Sebagai mahasiswa, saya berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai pendidikan jadi korban karena keputusan yang nggak dipikir matang-matang. Kita butuh dosen-dosen yang bahagia dan sejahtera supaya bisa mencetak generasi muda yang berkualitas.
Penulis: Ahmad Zakir Haidar
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Siapa Bilang Gaji Dosen Itu Tinggi?
