Belum kering saya membahas donasi-nya Reza Arap, nggak lama kemudian muncul hadiah tantangan dari Deddy Corbuzier ke Ivan Gunawan. Nggak tanggung-tanggung, lho, cukup menurunkan 20 kg berat badan selama 3 bulan, Ivan Gunawan bisa membawa uang 500 juta secara cuma-cuma. Bahkan Om Deddy rela menambahkan hadiahnya sebesar 100 juta bila Ivan Gunawan bisa menurunkan berat badan lebih dari 20 kg. Sebagai smart people, umbar-umbar uang setengah miliar lebih hanya untuk taruhan nggak penting, rasanya nggak etis. Melihat kondisi lagi sulit begini, eh, mereka yang di atas bagi-bagi uang tanpa ada manfaat yang jelas.
Anyway, saya nggak akan membahas hal itu lebih jauh lagi karena saya bukan SJW. Berhubung latar belakang saya—yang sudah pembaca tahu—adalah pemerhati perpajakan, mari kita bahas aspek finansial bagi-bagi uang di dalam perpajakan. Lagi pula nggak pas juga rasanya kalau membahas pembagian uang, hambur-hambur uang, kalau nggak membahas sekalian bagaimana kewajiban yang harus ditunaikan. Yuk, kita bedah satu-satu.
Lagi-lagi objek pajak
Tak bosan-bosannya saya membahas apa yang dimaksud dengan penghasilan. Yup, taruhan atau hadiah yang diberikan Om Ded kepada Bang Igun adalah objek penghasilan yang harus dibayarkan pajaknya. Lantas, siapa yang harus membayarkan pajaknya? Pajak wajib dibayarkan oleh penerima penghasilan menggunakan 2 metode, yaitu dipotong atau dibayarkan sendiri. Umumnya, penghasilan yang bersumber dari instansi, misalnya dari perusahaan tertentu fee/hadiah yang diberikan tentu tidak akan penuh nilainya, pasti ada potongan atas pajak, sehingga take home pay yang diterima tentu tidak akan sama sesuai dengan total fee yang diterima.
Saya contohkan misalnya seperti ini, ada penulis bernama Agus Mulyadi, mengisi seminar tentang kepenulisan yang diadakan oleh PT. Maju Bersama. Sesuai dengan perjanjian yang disepakati, honor untuk pengisian seminar tersebut, misalnya 10 juta. Sebagai Wajib Pajak yang baik demi menjalankan amanat Undang-Undang Pajak Penghasilan, fee atau honor yang dibayar oleh PT. Maju Bersama kepada Agus Mulyadi haruslah dipotong pajak. Maka bisa saya pastikan fee yang diterima Agus tidaklah 10 juta lagi, kenapa demikian? Karena fee atau honor tersebut harus dipotong pajak atas PPh Pasal 21.
Untuk kasus Om Ded dan Bang Igun, hadiah sebesar 500 juta yang kemungkinan akan diterima haruslah dibayar pajaknya. Sebab, penerimaan 500 juta tersebut mendefinisikan “penghasilan” yang diterima oleh Bang Igun. Mekanismenya adalah penerimaan hadiah tersebut merupakan penghasilan akumulatif selama satu tahun berjalan, yang pajaknya harus dibayarkan maksimal ketika pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Bila menganut aturan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17, maka atas penerimaan 500 juta tersebut dikenakan tarif progresif dengan level maksimal, yaitu 30%.
Dasar yang kuat
Mungkin saya pernah cerita di artikel sebelumnya bahwa DJP (Direktorat Jenderal Pajak) memiliki sistem “Big Data”, yang alur sistem transaksi bisnis, diawasi secara elektronik berdasarkan transaksi transfer di bank, proses kredit, dan lain sebagainya. Hal ini tentu memperkecil celah bagi Wajib Pajak untuk mangkir dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, yang artinya sulit untuk lolos dari lubang jarum karena semua transaksi bisnis diawasi secara elektronik.
Bicara masalah big data, saat ini DJP juga melek teknologi. Bagaimana tidak? Melihat kebiasaan rakyat Indonesia yang sedikit-sedikit dijadikan konten tentu membuat pengawasan atas “penerimaan penghasilan” halusnya nerima uang banyak, akan lebih mudah ditracing oleh fiskus. Memang hal ini seolah-olah membentuk persepsi masyarakat kepada fiskus menjadi “tukang kepo”. Alasannya sepele, karena di zaman ini masyarakat—dalam hal ini WP—mempublikasikan segala sesuatu secara online, sehingga mempermudah pihak lain melihat dan juga mengaksesnya. Lihat saja akun Twitter DJP saat mengomentari selebgram/YouTuber yang jor-joran pamer harta.
Kalau saya jadi AR-nya Om Ded atau Bang Igun, sudah pasti akan saya imbau untuk membayarkan pajak terutangnya, baik 500 juta sebagai nilai kesepakatan atas hadiah keberhasilan diet maupun 600 juta nilai kesepakatan ditambah dengan bonus 100 juta. Dari mana sumbernya? Ya jejak digital. Secara terang benderang Om Ded menunjukkan satu koper penuh uang kepada Bang Igun, bukti autentik dan sulit untuk disanggah. Bagaimana tracingnya bila benar-benar terjadi transaksi tersebut? Itulah fungsinya big data, Kantor Pajak melalui aturan Keterbukaan Informasi Keuangan mampu mengakses rekening jika diperlukan untuk keperluan pemenuhan kewajiban perpajakan. Begitu canggihnya mentracing sebuah transaksi, bukan?
Ini sudah seharusnya jadi pelajaran bagi para figur publik untuk belajar menghargai satu sama lain, bahwa mencari uang terkadang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jangan demi konten, hal yang seharusnya sensitif menjadi ajang hiburan yang terkesan… ya begitulah.
Satu lagi, dalam hal ini, meskipung Bang Igun yang memperoleh penghasilan, bukan tidak mungkin juga Om Ded ikut diteliti bagaimana kewajiban perpajakannya. Bagaimana bisa ada orang dengan mudah membayar orang (asumsi) sebesar 500 juta atau 600 juta tanpa tedeng aling-aling, kalau si pemberi uang tidak memiliki cukup penghasilan? Saya yakin Om Ded menganggap uang tersebut merupakan uang yang nilainya tidak terlalu besar, sih. Oke, tinggal diuji saja bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Jika membahas pajak, kita tidak hanya membahas uangnya, melainkan bagaimana uang tersebut dihasilkan, bagaimana hulu ke hilirnya, bagaimana aspek di lingkungan sekitarnya. Kalau nantinya Bang Igun sudah melaporkan penghasilannya itu ke otoritas pajak, maka tinggal Om Ded, bagaimana kewajiban perpajakannya.
Smart people harus patuh dong sama pajak. Ya, kan?
BACA JUGA Salah Kaprah Definisi Penghasilan dalam Perpajakan dan tulisan Muhammad Abdul Rahman lainnya.