Trenggalek Rasa Menteng: Derita Sobat UMR Surabaya Mencari Tanah di Durenan Trenggalek

Trenggalek Rasa Menteng: Derita Sobat UMR Surabaya Mencari Tanah di Durenan Trenggalek

Trenggalek Rasa Menteng: Derita Sobat UMR Surabaya Mencari Tanah di Durenan Trenggalek (unsplash.com)

Harga tanah di Durenan Trenggalek ternyata sudah tak terjangkau…

Bagi sebagian orang, mungkin yang terlintas di kepala begitu mendengar nama Trenggalek adalah kota kecil yang adem, slow living, pantai yang indah, dan tentu saja biaya hidup yang murah meriah. Stereotipe “hidup di desa pasti hemat” itu menempel kuat sekali di kepala orang-orang kota.

Jujur saja, dulu saya pun berpikiran demikian. Sebagai putra daerah yang kini sedang mengadu nasib menjadi budak korporat di Surabaya, saya sempat memelihara rasa percaya diri yang agak berlebih. Hitungan matematis saya sederhana: saya bekerja di kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia. UMK Surabaya itu tinggi, Bos—setidaknya jika dibandingkan dengan UMK Trenggalek yang angkanya sangat menjaga “kearifan lokal”.

Dalam bayangan saya yang naif, dengan gaji standar Surabaya, saya bisa pulang ke kampung halaman dengan membusungkan dada. Niat hati ingin membeli sepetak tanah di tanah kelahiran untuk masa depan. Namun, realitas di lapangan ternyata menampar dompet saya dengan sangat keras.

Saat saya mulai iseng survei harga tanah di sekitar rumah saya di Durenan Trenggalek. Arogansi saya sebagai pekerja bergaji Surabaya luntur seketika. Dompet saya mendadak insecure dan mental saya langsung kena.

Gaji Surabaya saya tidak ada harganya di Durenan Trenggalek

Mari kita bedah keanehannya. Durenan itu kecamatan. Letaknya memang strategis karena jadi pintu masuk Trenggalek dari arah Tulungagung. Tapi tetap saja, ini “desa” dalam kacamata tata kota. Harusnya murah, dong? Salah besar.

Harga tanah di pinggir jalan raya Durenan Trenggalek, atau bahkan yang masuk gang sedikit saja, angkanya sudah di luar nalar sehat pekerja kantoran biasa. Di sini, kami terbiasa menggunakan satuan luas tanah “Ru” (1 Ru sekitar 14 meter persegi).

Ketika makelar tanah menyebut harga per Ru-nya, rasanya mak-deg di hati. Harganya sudah puluhan juta per Ru! Kalau dikonversi ke meter persegi dan dikalikan luas standar rumah layak huni, harganya sudah setara dengan rumah subsidi—atau bahkan komersil—di daerah penyangga Surabaya seperti Sidoarjo atau Gresik.

Saya sampai membatin, “Ini saya yang gajinya kurang, atau Durenan Trenggalek diam-diam sudah pindah lokasi ke sebelah Pakuwon Mall?”

Setelah riset kecil-kecilan (baca: ngerumpi di warung kopi), saya menemukan biang keroknya. Kenapa harga tanah di desa ini bisa ugal-ugalan? Jawabannya bukan karena tanahnya mengandung emas atau nikel. Penyebab utamanya adalah Durenan (dan banyak wilayah di Trenggalek serta Tulungagung) merupakan lumbung TKI yang sukses besar!

Pil pahit yang harus ditelan

Ini adalah pil pahit yang harus saya telan: saingan saya untuk membeli tanah di Durenan Trenggalek bukanlah sesama pekerja lokal, bukan pula sesama perantau Surabaya yang pulang tiap lebaran. Saingan saya adalah para “sultan devisa” yang gajinya menggunakan mata uang Won Korea, Yen Jepang, dan Dolar Taiwan.

Hukum ekonominya sederhana tapi brutal: supply tanah terbatas, tapi demand-nya berduit tebal. Ketika mas-mas dan mbak-mbak pahlawan devisa ini pulang atau mengirim uang, instrumen investasi yang paling seksi dan bergengsi di mata orang tua di kampung adalah: tanah dan rumah.

Mereka membeli tanah dengan mekanisme pasar yang “merusak” harga pasaran lokal.

“Tanah ini dijual berapa, Pak?”

“200 juta.”

“Oke, sikat. Cash.”

Tanpa nawar, tanpa KPR, dan tanpa drama BI Checking. Para pemilik tanah pun jadi tuman. Mereka mematok harga tanah bukan berdasarkan daya beli masyarakat lokal atau UMR Trenggalek, melainkan berdasarkan standar gaji luar negeri. Akibatnya, harga tanah di Durenan Trenggalek meroket menembus langit ke tujuh.

Bagi mas-mas eks-Korea, tanah harga segitu mungkin cuma butuh gaji beberapa bulan. Bagi saya yang digaji Rupiah di Surabaya? Saya harus puasa Daud dan lembur bagai kuda. Itu pun mungkin baru dapat DP-nya.

Fenomena “Dolar masuk desa” ini menciptakan pemandangan yang ironis di Durenan Trenggalek. Coba Anda lewat, di kanan-kiri jalan berdiri rumah-rumah gedong magrong-magrong bertingkat dua. Lengkap dengan pilar tinggi menjulang dan pagar stainless steel yang berkilauan. Mewah sekali.

Tapi coba perhatikan lebih jeli. Banyak dari rumah mewah itu kosong melompong. Gelap gulita di malam hari. Rumah-rumah itu dibangun sebagai “monumen kesuksesan”, prasasti bahwa si pemilik sukses di negeri orang. Sementara pemiliknya masih memeras keringat di luar negeri, rumah itu berdiri gagah, menertawakan kami yang lewat naik motor kreditan.

Tanah dan rumah di Durenan Trenggalek berubah fungsi

Tanah dan rumah di Durenan Trenggalek telah berubah fungsi. Bukan lagi sekadar tempat hunian, tapi aset prestise. Dampaknya? Warga lokal yang bekerja di sektor biasa, atau perantau tanggung macam saya yang kerjanya di Surabaya, perlahan tersingkir. Kami dipaksa minggir mencari tanah ke pelosok gunung atau daerah yang sinyal internetnya masih 2G, karena area strategis Durenan sudah dikuasai standar harga internasional.

Akhirnya, saya sampai pada kesimpulan yang menyedihkan. Bekerja di Surabaya ternyata hanya cukup untuk membiayai gaya hidup di Surabaya, tapi tidak cukup “sakti” untuk membeli tanah di kampung halaman sendiri.

Jadi, bagi Anda yang ingin menetap di Durenan Trenggalek tapi modalnya pas-pasan, saran saya cuma dua. Pertama, kubur mimpi itu dalam-dalam, tahu diri, dan carilah mertua yang tuan tanah. Kedua, menyerahlah pada keadaan, resign dari pekerjaan di kota, urus paspor, dan jadilah TKI seperti mereka.

Penulis: Muhammad Syifa Zamzami
Editor: Intan Ekapratiwi

BACA JUGA 3 Hal Nggak Enaknya Tinggal di Trenggalek.

Exit mobile version