Baru-baru ini, muncul potongan video berisi imbauan Gus Yahya yang meminta perempuan di kalangan Nahdlatul Ulama untuk tidak ikut-ikutan ideologi gender yang dikembangkan oleh kebudayaan lain. Imbauan tersebut disampaikan Gus Yahya dalam pembukaan Rakernas Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) sekitar satu bulan yang lalu.
Gus Yahya: Kita ndak usah ikut-ikutan ideologi gender yang dikembangkan budaya lain pic.twitter.com/o3TgHXCT5Q
— Ahmad Jilul Q. Farid (@jilulisme) January 17, 2023
Video lengkapnya berdurasi kurang lebih 1,5 jam dapat diakses di laman resmi TVNU di YouTube.
“Saya ingatkan kita ini, NU ini ndak usah ikutan ideologi gender yang dikembangkan dari ranah budaya lain. Ini bukan soal perempuan berhadap-hadapan sebagai satu kelompok identitas dengan laki-laki. Ini soal kapasitas, kalau goblok ya nggak akan kita pake,” kurang lebih demikian poin yang disampaikan Gus Yahya dalam potongan video tersebut.
Saya kaget tapi sekaligus nggak kaget juga mendengar Gus Yahya berujar demikian. Kaget karena seorang dengan jabatan strategis dalam ormas terbesar di Indonesia bisa berkata demikian. Tapi nggak kaget karena dari kecil saya berada di lingkungan yang sangat NU, yang tak jarang berpola pikir maskulin bahkan cenderung misoginis semacam itu.
Masyarakat NU dahulu kebanyakan adalah masyarakat pedesaan, yang dalam praktiknya, tak jarang membatasi seorang perempuan untuk berpendidikan. Yang terbaik bagi perempuan adalah rumahnya, kemaslahatan perempuan ada di dalam rumahnya. Kurang lebih begitu. Jadi nggak begitu mengherankan jika pemikiran demikian lahir dan tumbuh subur di tengah warga NU.
Tapi, Gus Yahya ini kan bukan kalangan masyarakat NU yang saya sebut. Lahir dan besar sebagai seorang anak kiai, aksesnya terhadap ilmu pengetahuan dan perkembangan peradaban mestinya kan lebih luas. Namun hal itu ternyata nggak mengubah cara pandang Gus Yahya terhadap terminologi gender.
Meski begitu hal lain yang juga tak kalah mencengangkan dari ucapan Gus Yahya adalah beliau berucap di depan para aktivis perempuan NU. Saya lihat ada Mbak Alissa Wahid dan Ibu Nur Rofiah di sana, dan mungkin banyak yang lainnya. Mereka adalah sedikit dari penggerak kongres ulama perempuan yang fokus pada sejumlah isu terkait ketimpangan gender.
Seandainya Gus Yahya mau bertanya kepada mereka terkait apa sebenarnya yang diperjuangkan para feminis atau aktivis kesetaraan gender atau al mujadilah atau apa pun sebutannya, saya yakin ucapan itu nggak akan ada di tengah forum penting semacam pembukaan rakernas.
Pasalnya, saat Gus Yahya menyinggung perkara kapasitas, terdengar sekali seperti seorang yang tak pernah melihat kondisi di lapangan dan hanya baca teori. Pun teorinya tak lengkap.
“Ini bukan soal perempuan berhadap-hadapan sebagai satu kelompok identitas dengan laki-laki. Ini soal kapasitas, kalau goblok ya nggak akan kita pake,” kata Gus Yahya.
Gus Yahya kok bisa yakin sekali kalau ini semua cuma perkara kapasitas? Padahal saya pernah tanya langsung kepada Mbak Alissa, Ketua PBNU, ke mana perginya perempuan-perempuan hebat yang bersinar di masa sekolahnya.
Mba Alissa saat itu menjawab bahwa tak semuanya punya kesempatan untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikannya. Masih banyak yang beranggapan bahwa perempuan tak perlu kuliah, apalagi sampai S3. Perempuan dianggap mencukupkan perannya dengan menikah dan mengerjakan pekerjaan domestik saja.
Dari situ harusnya Gus Yahya tahu, bahwa dengan kapasitas yang lebih unggul sekalipun, tanpa adanya akses, perempuan tetap akan tertinggal.
Nggak usah jauh-jauh deh, PBNU sendiri baru punya ketua perempuan setelah umurnya hampir satu abad. Apa iya itu semua karena nggak ada perempuan dalam 100 tahun terakhir ini yang kapabel jadi pemimpin? Bukankah itu karena mitos-mitos peminggiran yang menganggap perempuan tak layak memimpin?
Gus Yahya juga perlu tahu kalau kesetaraan gender nggak cuma bicara soal kesempatan untuk perempuan. Di ruang-ruang yang mungkin tak pernah Gus Yahya dengar, ada banyak sekali permasalahan akibat ketimpangan gender yang coba diurai dalam ruang-ruang sunyi. Mulai dari problem kekerasan seksual—yang belakangan juga sedang marak terjadi di pesantren—, permasalahan KDRT yang masih terus dianggap aib, perdagangan perempuan, dan banyak lagi.
Saya paham, barangkali sebagai seorang laki-laki beragama Islam dari suku Jawa, Gus Yahya nggak pernah mendengar teriakan para perempuan papa di luaran sana. Tapi, bukan berarti mereka tak ada.
Lahirnya UU TPKS setelah bertahun-tahun mengendap juga merupakan hasil perjuangan tanpa henti para perempuan yang menurut Gus Yahya “terpapar ideologi gender” itu. Mereka hanya ingin menghadirkan perlindungan bagi kaumnya yang tak aman di mana-mana.
Gus Yahya dan otoritasnya sejujurnya tak semestinya berkata demikian. Seperti halnya yang Gus Mus ingatkan dalam media sosialnya, bahwa seseorang yang berpotensi diikuti oleh jamaah, hendaknya bijaksana dalam berkata dan bertindak.
Sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi dalam ormas besar di Indonesia, Gus Yahya pasti tahu kalau banyak pesantren cabul belakangan ini yang juga mencatut jamaah NU, baik sebagai korban maupun pelaku. Jadi, alih-alih Gus Yahya menyebarkan ketidaktahuan soal gender yang dibalut dengan bumbu misinformasi tersebut, apa tidak sebaliknya Gus Yahya memulai langkah tegas untuk menertibkan sistem pendidikan pesantren yang hierarkis dan melahirkan celah kepatuhan buta hingga terjadi kekerasan seksual tersebut?
Absennya pendidikan seks di pesantren juga tak bisa terus menerus diabaikan. Kalau Gus Yahya mau baca berita soal kasus KS di pesantren ini, Gus Yahya akan menemukan bahwa para santri yang dimanipulasi ini kebanyakan masih polos dan naif. Mereka bahkan mungkin tak begitu memahami pengalaman kebertubuhannya. Apalagi berharap mereka paham jenis-jenis kekerasan seksual, bagaimana mencegah dan menanganinya.
Atau barangkali Gus Yahya bisa bicarakan dengan Mbak Alissa terkait maraknya praktik kejahatan khitan perempuan yang masih marak di mana-mana. Dengan begitu, mungkin Gus Yahya akan tahu bahwa pembicaraan soal gender memang sama sekali bukanlah pembicaraan laki-laki versus perempuan, melainkan pembicaraan kemanusiaan.
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Mengapa Perlu Memperkenalkan Kesetaraan Gender pada Anak?