Sebagai orang Sumenep tulen, saya sedih ketika tahu bahwa Sumenep menempati posisi kedua sebagai kabupaten atau kota termiskin di Madura, sekaligus—kenyataan yang lebih menyedihkan—termiskin kedua di Jawa Timur. Lewat data yang dirilis oleh BPS pada 21 Februari 2020, Sumenep masuk pada 10 besar kabupaten termiskin Jawa Timur dengan menjadi kabupaten termiskin kedua setelah Sampang, disusul dengan Bangkalan dan Probolinggo di posisi ketiga dan keempat.
Secara persentase, dilansir dari kompas.com, sekitar 18,7 persen warga Sumenep berada dalam kemiskinan. Rinciannya, BPS mencatat ada 206.020 warga Sumenep terdiri dari orang miskin.
Tentu hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa Sumenep menjadi ladang empuk bagi para investor. Termasuk beberapa agenda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang memang terkesan menjalin keakraban dengan para pemodal. Bahkan tak ayal jika beberapa menganggap bahwa Sumenep adalah surganya para investor.
Di sisi lain, laporan LHKPN, Cak Fauzi (Bupati Sumenep) adalah bupati terkaya Madura dengan harta kekayaan mencapai 17 miliar. Sebagai bupati terkaya di Madura dengan kabupatennya yang berada dalam kemiskinan adalah suatu hal yang kontradiktif sekali. Meskipun sebenarnya kenyataan demikian sangat riskan untuk diungkapkan.
Visit Year Sumenep
Visit Year Sumenep sebenarnya telah dipromosikan sejak beberapa tahun yang lalu, dan saya mulai mengikuti kabar kebijakan ini sejak awal-awal saya kuliah sekitar 2019. Agenda ini dirancang oleh Pemkab untuk menjadikan kota ini sebagai tempat wisata dan menggaet wisatawan, baik lokal ataupun turis asing.
Konon, agenda ini menjadi salah satu program utama Pemkab yang akan mengangkat perekonomian masyarakat Sumenep. Dengan dalih kampanye wisata, Sumenep akan dijadikan sebagai kota berjuta warna. Untuk menjalankan prospeknya ini, Pemkab mengajak segala pihak, salah satunya investor untuk turut berpartisipasi aktif.
Kampanye Visit Sumenep, the Soul of Madura bahkan dijadikan Pemkab sebagai salah satu bagian perayaan HUT Sumenep yang ke-753 , 2022 kemarin. Apakah prospek tersebut, kampanye pariwisata yang akan mengangkat perekonomian masyarakat berjalan dengan apik? Ah, bagi saya nggak.
Baca halaman selanjutnya
Dampaknya untuk menyejahterakan masyarakat belum dirasakan…
Ternyata oh ternyata dampak bagi masyarakat tidak jauh berbeda. Konon yang dampaknya untuk menyejahterakan masyarakat dengan wisata-wisata yang dihadirkan belum dirasakan. Bahkan, bagi saya Visit Year Sumenep hanya sekadar program yang dicanangkan untuk mengundang para investor. Apalagi melihat kekayaan Sumenep yang cukup melimpah. Setelah sekian tahun program ini dicanangkan, Sumenep tetap menjadi kabupaten dengan predikat miskin.
Saya pernah menjalani KKN selama sebulan di salah satu kawasan wisata terkenal Sumenep, wisata pantai yang konon juga dikenal dalam kancah nasional, sebagaimana Pantai Lombang. Namun, menurut beberapa penutuan warga sekitar, dampak dari kawasan wisata itu biasa saja. Pendapatan mereka normal, mata pencahariannya pun seperti biasanya, bahkan sama seperti sebelum wisata itu diperkenalkan. Tidak ada bedanya, paling mentok mereka hanya mencari peruntungan sebagai tukang es atau juru parkir, gak lebih.
Maka pertanyaannya, sebenarnya kemana dan untuk siapa impact Visit Year Sumenep ini, Cak Fauzi?
Investasi tambak udang
Peralihan lahan di pesisir timur Sumenep juga menjadi persoalan yang tidak selesai-selesai. Investor mulai menjajal tanah-tanah di pesisir timur pantai dan mengakuisisinya dengan sangat gemulai. Mereka menggunakan cara-cara yang sangat memukau untuk merayu para warga.
Sekarang pesisir pantai Sumenep sudah banyak dimiliki oleh pemodal dan nyaris rata dengan tambak. Hal ini merupakan kelanjutan dari boomingnya ekspor vaname yang harganya terus mengalami kenaikan. Bahkan, Menko Bidang Kemaritiman, pak Luhut, mendorong budi daya ini agar menjadi program strategis nasional.
Tapi, jauh panggang dari api, nasib warga pesisir tidak sewangi boomingnya ekspor udang vaname. Malah, persoalan-persoalan, mulai dari problem lingkungan, sosial, dan ekonomi terus melilit para warga. Jangankan mengharap hasil yang memuaskan, warga justru dirugikan. Paling mentok, mereka hanya menjadi buruh pekerja, tukang bersih kolam atau pemberi pakan udang.
Apa kabar dengan Pemkab?
Sejauh ini, respon Pemkab sangat melempem. Tidak ada kebijakan pasti terhadap maraknya akuisisi tanah tersebut. Bahkan, Pemkab seolah mendukung. Beberapa aktivis lingkungan yang beberapa kali melakukan audiensi tidak mendapatkan respon yang memuaskan. Apalagi ketika ada kabar beredar bahwa salah satu investor perusahaan tambak udang mencatut nama dan bernaung di bawah nama Bupati, Cak Fauzi.
Cak, gimana ini, Cak?
Penulis: Aqil Husein Almanuri
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Senjakala Ojek Online di Sumenep: Dulu Berjaya, Kini Terlunta-lunta