Akhir-akhir ini di Jember sedang ada perbincangan panas perkara uji coba SSA (Sistem Satu Arah) pada ruas Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Mastrip, dan Jalan Riau. Melansir dari akun Instagram Dinas Perhubungan Jember, alasan adanya sistem ini adalah menjadi salah satu tahapan untuk menjadikan kawasan kampus sebagai Kawasan Edukasi Terpadu & Pemerataan Ekonomi Masyarakat.
Kebijakan ini menimbulkan kontroversi. Mulai dari mahasiswa, warga setempat, dan pedagang yang berjualan di ruas jalan tersebut. Bagi sebagian orang, uji coba SSA ini merugikan atau mempersulit. Ada juga yang berpendapat positif karena bisa mengurai kemacetan di jalan tersebut.
Awalnya, pada 2 Oktober 2023, peraturan ini diberlakukan pada 2 sesi, yaitu pada pukul 06:00-08:00 dan 16:00 WIB. Dua sesi itu menjadi pilihan karena menjadi momen paling padat.
Gambarannya seperti ini. Jika dari Jalan Kalimantan dan tujuannya ke Jalan jawa, kamu harus memutar dengan jarak tempuh cukup lumayan. Proses memutar itu bisa memakan waktu sampai 15 menit. Mungkin bisa lebih lama jika jalanan sedang padat.
Tentang Sistem Satu Arah (SSA) 24 Jam yang bikin geger Kota Jember
Pada 28 Oktober 2023, Dinas Perhubungan Jember mengeluarkan peraturan lagi. Kali ini, mereka menyatakan bahwa uji coba SSA diberlakukan setiap hari selama 24 jam. Dinas Perhubungan Jember memberlakukan tahapan:
- SSA (Sistem Satu Arah)
- Perbaikan Saluran Trotoar
- Pengaturan Parkir
- Menyiapkan Tempat Baru untuk PKL
- Memindahkan PKL Terpusat
Dinas Perhubungan Jember mengatakan bahwa SSA ini bertujuan meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Saya membayangkan bahwa Dinas Perhubungan Jember ingin mencapai kondisi ideal yaitu jarak tempuh lebih panjang, tapi waktu tempuh lebih pendek. Itu kalau kondisi ideal, ya.
Ruas jalan yang menjadi konsentrasi SSA memang menjadi semacam pusat kepadatan jalanan. Misalnya, terdapat 2 sekolah dan 2 universitas pada jalan-jalan tersebut.
Misalnya di Jalan Jawa ada SMPN 3 Jember, bersebelahan dengan SMAN 2 Jember. Lalu, di Jalan Mastrip ada Universitas Politeknik. Jalan Kalimantan punya Universitas Jember sebagai unggulan yang memiliki 33.928 mahasiswa.
Komentar netizen yang sungguh berwarna
Suatu kebijakan tidak pernah lepas dari pro dan kontra. Misalnya, banyak yang kontra, sekaligus mengeluh karena Dinas Perhubungan Jember menerapkan peraturan ini secara mendadak. Memang, Dinas Perhubungan sudah melakukan 1 kali percobaan dengan 2 sesi. Belum genap 1 bulan uji coba, eh mereka sudah menerapkan peraturan ini selama 24 jam.
Salah satu warga Kota Jember yang mengeluhkan peraturan ini adalah @dading.s05. Dia bilang kayak gini:
“Maaf cuman saran wilayah kampus itu pusat publik, di mana ada kantor DPR, 3 universitas ternama, menurut saya gk cocok sih kalo satu arah. Kurang efisien. 1) Mahasiswa yg jadwal kampusnya sering bolak-balik. 2) Dosen juga yg mengajar. 3) Anak sekolah mungkin ada yg antar/jemput masih harus putar2. 4) Ada beberapa kantor juga yg ada di daerah kampus. 5) Biaya BBM kami nambah. 6) Warga yg dr Mastrip mau ke Kalimantan harus muter lagi. Positifnya memang jalanan lebih luas cmn gak enaknya yg ngebut banyak.”
Bukan hal yang aneh apabila banyak pemilik usaha mengeluh karena pengguna jalan harus berputar jauh. Jadi, peluang tempat usaha mereka menjadi sepi menjadi sangat besar. Ya masuk akal kalau orang malas berputar jauh.
Lihat postingan ini di Instagram
Ada satu akun lagi yang menusuk banget komentarnya. Akun tersebut bernama @eatsbyara_ Gunanya. Dia bilang:
“Kos dekat kampus tuh biar apa sih? BIAR GAK LAMA PERJALANANNYA!! kek begini malah sebaliknya astagfirullah, mau diliat kerjanya kok gini banget. Nyusahin iya, solutif nggak.”
Selain warga, banyak mahasiswa Jember yang mengeluhkan hal ini. Durasi mereka berangkat ke kampus jadi nambah. Sudah begitu biaya transportasi membengkak. Padahal sudah sengaja kos dekat kampus. Sebelumnya, mereka hanya memerlukan waktu 3-5 menit, sekarang menjadi 10-15 menit untuk ke kampus.
Lihat postingan ini di Instagram
Ada juga komentar yang setuju akan kebijakan ini, yaitu @gus_alfarisi.
“Saya setuju dengan kebijakan Pemkab Jember. Karena tujuannya untuk mengurangi kemacetan jadi langsung arah sekolah anak saya, terima kasih bupatiku.”
Pemkab perlu meninjau kembali kebijakan ini
Sebagai warga Jember yang tidak merasakan kebijakan ini secara langsung, saya merasa Pemkab Jember perlu meninjau ulang. Melihat banyaknya komentar negatif, artinya ini bukan kebijakan yang membuat kehidupan warga jadi lebih mudah. Pemkab bisa, kok, melakukan riset kecil-kecilan dengan mengamati respons warga untuk menjadi dasar mengoreksi kesalahan.
Selain itu, banyak warga setempat yang menolak SSA secara terang-terangan. Khususnya warga Tegalboto Lor, Kecamatan Sumbersari, dari warga RT 1-4 membentangkan spanduk menolak kebijakan ini.
Kalau boleh sedikit memberi saran, saya merasa Pemkab Jember bisa menertibkan PKL di bahu jalan dulu, deh. Pemkab bisa merelokasi mereka ke tempat yang terpusat, tapi tetap strategis. Tentu saja supaya PKL ini tetap untung dan pelanggan jadi enak kalau mau jajan. Ujungnya, jalanan jadi lebih “tertib dan teratur.
Pemkab Jember mau warganya hidup nyaman, kan?
Penulis: Ricky Karunia Ramadhan
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Jalur Satu Arah Bukan Solusi Kemacetan Jember, Mindah Macet sih Iya
