Pinjol Biaya Kuliah: Pemerintah yang Nggak Mampu dan Nggak Punya Malu

Pinjol Biaya Kuliah: Pemerintah yang Nggak Mampu dan Nggak Punya Malu

Pinjol Biaya Kuliah: Pemerintah yang Nggak Mampu dan Nggak Punya Malu (Pixabay.com)

Ada pinjol untuk bayar biaya kuliah itu aneh. Tugas pemerintah kan memastikan rakyatnya dapat pendidikan, masak sekarang jadi urusan pinjol?

Saya tahu kalian paham fakta ini, tapi saya ingin memulainya dengan kalimat ini: biaya pendidikan, terlebih biaya kuliah, di Indonesia tak lagi masuk akal. Sudah biayanya tak masuk akal, peningkatan upah di Indonesia begitu kecil. Tentu saja ini mengkhianati tujuan yang kerap digaung-gaungkan: mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana bisa cerdas kalau mau sekolah aja susah?

Semua bersumber dari privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Barang yang harusnya bisa diakses, malah dijadikan sumber cuan. Saya benar-benar nggak habis pikir sama fenomena tersebut. Dan lebih parahnya lagi, ada pihak baru yang berusaha mengambil keuntungan dari mumetnya rakyat ini: fintech yang menyediakan pinjaman untuk biaya kuliah.

Edan iki, Lur.

Bagi saya menggunakan, paylater untuk membeli barang-barang tertentu adalah hal yang sah-sah saja untuk dilakukan. Akan tetapi, tidak untuk membayar kuliah. Seharusnya aksesibilitas pendidikan itu dilindungi negara, bukan malah negara jualan pendidikan dan menyediakan fitur ngutang dulu.

Pola pikirnya lho, tolong.

Sialnya hal yang seharusnya tidak terjadi di Indonesia tersebut telah terjadi. Waktu itu saya sedang menunggu lampu merah ketika melihat banner iklan yang mempromosikan jasa pinjaman untuk bayar kuliah. Sontak dalam hati saya terus-terusan mengutuk hingga lampu hijau menyala. Saya tidak menyangka di negara Indonesia yang salah satu tujuan kemerdekaannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa malah mengizinkan adanya fintech pinjaman online khusus untuk membayar kuliah.

Sakit hati yang saya rasakan tidak hanya berhenti di situ saja. Setelah sampai kos saya langsung mengecek website fintech tersebut dan saya menyesal karena telah melakukan itu. Di salah satu kolom testimoni fintech tersebut terdapat dua mahasiswa perguruan tinggi negri yang menjelaskan pengalamannya menggunakan pinjaman online untuk membayar kuliah.

Bayangkan, mahasiswa perguruan tinggi negeri yang seharusnya biaya kuliahnya disesuaikan dengan kemampuan finansialnya masih harus menggunakan pinjaman online untuk membayar kuliahnya. Lantas apa bedanya perguruan tinggi negeri yang katanya lebih murah daripada perguruan tinggi swasta?

Apa jangan-jangan negara ini negara swasta? Wqwqwq bercanda, Lur.

Dengan adanya fintech pinjol untuk bayar biaya kuliah yang telah disetujui OJK kan berarti pemerintah Indonesia mengakui bahwa pendidikan di Indonesia itu terlalu mahal. Mahasiswa perguruan tinggi negeri harus ngutang dulu untuk membayar kuliah. Apa Pemerintah Republik Indonesia ini tidak malu dengan terang-terangan mengkhianati tujuan kemerdekan Republik ini? Semisal tidak punya kemampuan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang inklusif, minimal punya malu lah. Masa diborong dua-duanya, udah nggak mampu, nggak punya malu pula. Memang di negara ini kita tidak hanya krisis pejabat negara yang kompeten, kita juga krisis pejabat negara yang punya malu.

Akhir kata memang ada baiknya kita semua mulai tidak menaruh harapan apa pun pada negara ini, terlebih tentang biaya kuliah. Karena kalau kata orang harapan adalah sumber kekecewaan. Meskipun begitu pada akhirnya saya terus berharap meskipun telah berkali-kali dikecewakan. Entah kenapa.

Penulis: Muhammad Arief Bimaputra
Editor: Rizky Prasetya

BACA JUGA Selamat Datang di Perguruan (Harga) Tinggi

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Anda penulis Terminal Mojok? Silakan bergabung dengan Forum Mojok di sini.
Exit mobile version