Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang berharap Sumatera Barat mendukung negara Pancasila berbuntut polemik. Pernyataan ini disebut sebagian pembela Puan sebagai semata doa. Namun, sebagian orang Sumbar malah marah sampai-sampai Puan sempat diadukan ke polisi oleh Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM), walau akhirnya ditolak karena kurang bukti.
Wajar masyarakat Sumbar marah dengan “doa” Puan. Soalnya jadi seolah-olah Sumbar belum mendukung negara Pancasila. Apalagi doa tersebut lahir saat Puan mengumumkan pasangan bakal calon gubernur dari PDIP di pilkada besok.
Dengan mengintip ke belakang, kita bisa melihat sudah sejak lama dukungan suara bagi PDIP di Sumbar sangat-sangatlah minim. Apa karena faktor ini doa itu lahir? Berarti cara Puan mengukur Sumbar belum mendukung negara Pancasila ada di suara masyarakat Sumbar kepada PDIP?
Dari lama, urusan siapa yang Pancasilais dan siapa yang tidak Pancasilais emang ribet dan kuat aroma politisnya. Biasa dipakai untuk merangkul dan membabat sekaligus. Padahal kalau ditanya lebih rinci, ukuran Pancasilais atau tidak itu apa, pasti banyak yang tidak mampu dijawab. Mentok-mentok cuma disuruh menyebutkan kelima sila tanpa membaca.
Dalam tulisan Rocky Gerung “Pancasila Ide Penuntun, Bukan Pengatur” (Prisma, 2018), negara memakai istilah “ormas radikal” untuk membubarkan mereka yang dianggap “anti-Pancasila” tanpa menjelaskan, apa sesungguhnya tafsir resmi negara tentang Pancasila.
Ketiadaan tafsir ini, lanjut Rocky, bikin Pancasila jadi “ide penuntun” kehidupan bernegara doang, tapi bukan jadi alat ukur politik pemerintah. Ketimbang sebagai filosofi dalam membuat kebijakan, Pancasila dalam praktek politik sejak Orde Baru justru merupakan alat politik pemerintah untuk menentukan sekaligus meminggirkan lawan politik. Gara-gara itu, Rocky menyimpulkan Pancasila lebih menyerupai “pengatur” daripada “penuntun”.
Absennya tafsir resmi Pancasila membuat orang menafsirkannya secara beragam. Kita bisa menyaksikannya dalam polemik RUU HIP kemarin. Yang merancang punya pandangan A, yang di luar punya pandangan B. jadi gimana dong cara ngukur seseorang pancasilais atau tidak? Nggak tahu juga.
Mungkin lebih mudah jika yang perlu dinilai Pancasilais-tidaknya adalah negara. Misalnya ada orang miskin menafsirkan keadilan sosial di sila kelima sebagai kesejahteraan umum. Lalu ia bertanya, “Kenapa saya miskin, apa pemerintah sekarang tidak Pancasilais?” Kan enak. Pancasila tidak lagi jadi “pengatur” rakyat, tapi “pengatur” pemerintah.
Ketiadaan tafsir resmi ini bikin saya berpendapat, harusnya yang merasa paling menguasai dan paling ahli di bidang ilmu tafsir Pancasila lah yang mencontohkan rupa-rupa perilaku Pancasilais. Jadi, masyarakat Sumbar tidak perlu membuktikan sudah Pancasilais atau belum, melainkan Puan yang seharusnya membuktikan dirinya, sebagai ketua DPR, sudah Pancasilais.
Lucunya, doa Puan kepada masyarakat Sumbar kemarin bisa dipertentangkan dengan pernyataan Presiden Jokowi di pidato Sidang Tahunan MPR/DPR 14 Agustus kemarin. “Jangan ada yang merasa paling benar sendiri, dan yang lain dipersalahkan. Jangan merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri,” kata Jokowi waktu itu.
Jika sampai seterusnya Pancasila masih jadi jargon yang kita sendiri bingung definisi dan batas-batasnya gimana, mending istilah ini dikeluarkan aja deh dari kamus. Jadi kalau ada orang tiba-tiba nodong, “Hei, kamuh tidak Pancasilais!” bisa dibales dengan, “Kata apa itu? Nggak ada di KBBI!”
BACA JUGA Pancasila Dibumikan Lewat Instagram dan Netflix? Yang Benar Saja Pak Jokowi dan tulisan Muhammad Sabri lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.
