Baru-baru ini ada sebuah berita yang ramai dari Kota Semarang. Sayangnya, kali ini yang datang berita kurang mengenakan dari ibu kota Jawa Tengah tersebut. Berita tersebut terkait dengan pengadaan ratusan motor Honda Vario merah Pemkot Semarang yang akan diserahkan ke lurah di sana.
Bukan, saya bukan mau membela Pemkot Semarang. Hanya saja menurut saya, ada beberapa misinformasi yang telanjur viral terkait berita tersebut. Supaya kamu tidak termakan misinformasi tersebut, perkenankan saya menyampaikan beberapa fakta sebagai berikut:
Daftar Isi
Dana Rp8 miliar bukan cuma untuk beli 177 unit motor Honda Vario
Rp8 miliar tentu bukan dana yang kecil. Andai uang Rp8 miliar dimanfaatkan untuk bangunan pendidikan dan kesehatan, entah berapa ruang kelas dan puskesmas yang dapat dibangun. Atau, berapa puluh meter jalan di Semarang yang mampu diperbaiki.
Awalnya, menurut beberapa berita online yang beredar, Pemkot Semarang menggunakan dana APBD sebesar Rp8 miliar hanya untuk membeli motor dinas. Membaca berita tersebut sudah pasti membuat banyak netizen geram, sekalipun mereka bukan orang asli Semarang atau ber-KTP di sana.
Saya rasa cukup wajar bila masyarakat kritis terhadap pengelolaan belanja uang negara. Toh, uang itu juga berasal dari masyarakat juga, yang negara tariki pajaknya. Betul apa betul, Gaes?
Namun, pada kasus ini, netizen terlalu cepat menghakimi. Ternyata, usut punya usut, tidak semua uang Rp8 miliar dibelikan motor Honda Vario oleh Pemkot Semarang. Untungnya, saya tidak termakan oleh berita tersebut.
Dilansir dari Detik.com, Ibu Ita, Wali Kota Semarang saat ini, mengklarifikasi bahwa uang sebanyak 8 miliar tidak semuanya digunakan untuk membeli motor Honda Vario. Selain motor, uang 8 miliarnya digunakan juga guna membeli LED dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). “Hanya” sekitar Rp4,7 miliar yang digunakan untuk membeli motor Vario baru.
Harga motornya overprice
Gara-gara misinformasi yang pertama tadi, terjadilah misinformasi kedua. Untuk misinformasi yang kedua ini terkait harga per unit motor Honda Vario yang dibeli Pemkot Semarang. Menurut perhitungan netizen di Twitter harganya kelewat mahal.
Pasalnya, cara menghitung netizen adalah Rp8 miliar dibagi 177 unit. Pembagian tersebut menghasilkan harga Rp45.197.741 per unit. Cara perhitungan kayak begitu bikin harga motornya terlihat overprice, soalnya cara perhitungannya salah. Sebab yang dipakai belanja motor dinas sejumlah Rp4,7 miliar bukan Rp8 miliar.
Berdasarkan klarifikasi Ibu Ita sebagai Wali Kota Semarang, harga per unit motor Honda Vario 160 sebesar Rp26,5 juta saja. Sementara itu, dilansir dari Oto.com, taksiran harga motor Vario 160 baru varian termurah di Kota Semarang seharga Rp27,25 juta. Masih ada selisih Rp750 ribu. Artinya, belanja motor Pemkot bukan overprice, malah lebih rendah ketimbag harga pasar.
Terus terang, sejak awal saya memang tidak percaya belanja motor Pemkot Semarang overprice. Sebagai buruh negara, saya tahu betul bahwa harga motor plat merah di e-katalog umumnya lebih terjangkau ketimbang plat hitam. Buat yang belum tau, e-katalog itu semacam marketplace khusus untuk belanja pemerintah.
Merah bukan hanya warna partai
Harga memang faktor utama yang bikin pengadaan motor Pemkot Semarang ramai dibicarakan netizen. Namun, bagi saya, itu bukan satu-satunya faktor yang bikin ramai. Selain harga, warna motor Honda Vario yang dibeli banyak dikomentari netizen juga.
Ya, memang betul bahwa warna motor yang dibagikan ke lurah mirip warna salah satu partai besar di Indonesia. Terlebih partai ini pun lama menguasai Kota Lumpia. Bukan hanya Kota Lumpia, sih, Jawa Tengah secara umum juga.
Akan tetapi, asal kalian tahu ya warna merah bukan hanya milik partai itu semata. Warna merah juga menjadi warna khas Kota Semarang. Terbukti dari warna merah yang berada pada lambang Kota Semarang. Jadi, saya mau berprasangka baik bahwa warna merah motor Honda Vario yang dibeli Pemkot Semarang melambangkan Kota Semarang, bukan yang lain.
Sekali lagi saya tekankan bahwa secara pribadi saya tidak membela siapa pun. Saya hanya ingin netizen mengkritisi kebijakan pemerintah dengan lebih detail dan menggunakan data yang cukup supaya misinformasi semacam ini tak lagi terulang. Bukankah kita harus adil sejak dalam pikiran apalagi perbuatan?
Penulis: Ahmad Arief Widodo
Editor: Intan Ekapratiwi
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
