Paman saya adalah seorang loyalis PDIP. Meskipun bukan pengurus partai, tapi dirinya sangat getol berada pada barisan pertama ketika ada hajatan pemilu, baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional.
Saya masih ingat betul di saat pertama saya menggunakan hak pilih saya pada 2014. Paman saya pernah mengajak untuk mencoblos capres dari partai besutan Megawati itu.”Dek, nanti kalau pemilihan jangan lupa pilih Pak Jokowi ya, dia itu didukung penuh dari PDIP, biar besok-besok kita tidak kesusahan,” kurang lebih begitulah ajakan paman saya.
Tentunya sebagai pemilih pemula, saya tidak punya kemampuan menganalisis partai, bahkan tidak mengerti apa maksud yang disampaikan paman saya. Sebagai seorang keponakan, tentu saya manggut-manggut dan mengikuti apa katanya. Apalagi sebagai orang yang dituakan dalam keluarga ibu saya, paman saya cukup didengar.
Begitu juga saat Pilpres 2019, dia masih memberi ajakan yang sama. Bahkan kali ini diajak untuk memilih caleg dari tingkat pusat hingga daerah harus berasal dari PDIP.
***
Beberapa hari kemarin, tanpa sengaja kami bertemu pada sebuah hajatan keluarga. Seperti biasanya, para ibu-ibu akan mengambil bagian di dapur untuk menyiapkan masakan, sedangkan para suami membuat forum-forum kecil sembari mendiskusikan banyak hal.
Ditemani beberapa teman sebaya, sembari ngopi, terdengar paman saya dan teman-temanya sedang mendiskusikan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 3 September kemarin.
Dan pastinya, karena ini bukan diskusinya para akademisi, materi diskusi pun yang seputar keluhan atas dampaknya terhadap profesi mereka. Ada yang driver ojek, nelayan, hingga petani. Sedangkan paman saya adalah seorang tukang bangunan.
Forum yang terbentuk di sudut tenda nikahan sepupu saya berjalan alot dan sesekali diselingi dengan candaan. Cangkir-cangkir kopi sudah terlihat berkurang isinya. Yang menarik dari semua itu bagi saya adalah ekspresi dari paman saya, seorang pendukung setia PDIP.
Dalam diskusi tersebut dirinya turut berkeluh kesah atas kebijakan kenaikan BBM. Keluhannya mirip: pengeluaran kerja bertambah, barang pokok mulai terlihat naik harganya. Meski menerima BLT, bukan berarti masalah selesai. Bantuan tersebut dirasa belum cukup, bebannya sebagai kepala keluarga tak berkurang.
Terlihat semua memiliki keluhan yang serupa. Tetapi yang membuat saya penasaran adalah, konsistensi paman saya terhadap partai idolanya sejak dulu, PDIP.
Malam harinya saya bertemu paman saya pada tempat yang sama. Dengan rasa penasaran, saya pun bertanya soal keluhannya pada diskusi sore hari dan sikapnya terhadap PDIP. Dengan raut wajah yang agak kesal dirinya hanya menjawab, “Entahlah. Kita lihat ke depannya.”
Dengan ekspresi dan jawaban yang demikian, saya rasa kecintaan paman saya terhadap PDIP sudah mulai memudar. Wajar, siapa juga yang tak akan merasakan keraguan.
***
Dalam posisi ini, untuk meramalkan posisi PDIP pada 2024 nanti, saya tidak ingin terjebak dalam sebuah kesalahan berpikir seperti yang dikatakan Jalaludin Rahmat dalam Rekayasa Sosial-nya sebagai Fallacy of Dramatic Instance, yaitu penggunaan satu-dua kasus untuk mendukung argumen yang bersifat general.
Sikap paman saya bukanlah sebuah barometer yang bisa dipakai untuk berkesimpulan atas nasib PDIP. Tentunya karena sikap paman saya tidak dapat saya pertanggungjawabkan secara akademik.
Namun, keresahan masyarakat atas kenaikan BBM kali ini sudah bukan rahasia umum. Sampai detik ini, kita masih melihat gerakan penolakan di mana-mana. Baik itu dari politisi, akademisi, mahasiswa, buruh, hingga masyarakat umum lainya.
Tentu keputusan menaikan harga BBM, bukanlah kebijakan yang populis. Terlepas karena sudah menjadi komoditas sekunder bagi masyarakat, kenaikan BBM juga bisa memberikan efek snowball (bola salju) baik naiknya harga-harga kebutuhan pokok lainya.
Hal ini tentunya akan sangat berdampak dalam membentuk sentimen masyarakat bagi Jokowi sebagai seorang kepala negara dan mungkin juga bagi PDIP yang merupakan partai di mana Jokowi bernaung.
Hal ini juga telah diungkapkan oleh Lembaga Survei Nasional (LSN) yang merilis survei terkait kebijakan pemerintah menaikan harga BBM dan tingkat kepuasan publik kepada pemerintah. Survei yang dirilis pada Senin (5/9/2022), dilakukan pada 29 Agustus-2 September 2022 di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Dari data yang dikumpulkan, kurang/tidak setuju atau menolak kenaikan harga BBM 68,2 persen. Setuju terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi 23,5 persen.Tidak tahu atau tidak menjawab 8,3 persen. Penolakan dengan jumlah besar ini terjadi menurut LSN, disebabkan 3 faktor utama, yaitu: beban ekonomi pasca-Covid-19 belum pulih, akan berimbas pada harga bahan pokok, dan mempersulit masyarakat kelas bawah. Sehingga, menurut LSN, kekecewaan publik terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi tampaknya cukup berpengaruh terhadap kepuasaan publik terhadap pemerintahan Jokowi.
Mungkin benar, secara konstitusional Jokowi sudah berada pada periode keduanya, di mana terbatasi untuk maju bertarung lagi sebagai Presiden. Artinya, secara politik, dia sudah tidak berkepentingan secara langsung untuk menjaga citra personalnya di hadapan masyarakat.
Namun, Jokowi sangat melekat dengan PDIP, partai yang menemaninya semenjak meniti karier dunia politik. Selain itu, posisi PDIP kali ini adalah sebagai pemenang dan memegang pos-pos penting.
Sehingga efek ini tidak hanya berdampak kepada Jokowi secara personal, tetapi juga kepada PDIP secara kelembagaan untuk kepentingannya di 2024. Apalagi, aksi menangis yang dilakukan elit-elit PDIP pada masa kepemimpinan SBY, masih terekam dalam memori masyarakat.
Sehingga ketika berbanding terbalik pada masa kini, tentu masyarakat akan menilai bahwa air mata yang dikeluarkan Megawati, Puan, dan beberapa petinggi PDIP pada 2008 lalu, hanya sebagai sebuah drama untuk mendapatkan dukungan dan simpati publik.
PDIP harus berpikir keras untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi kepada mereka pada 2024. Mengembalikan dan menjaga kepercayaan paman saya, loyalis dan seluruh masyarakat, bahwa PDIP masih partainya “wong cilik” adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pengurus PDIP di berbagai tingkatan.
Untuk menutup tulisan ini, saya ingin mengingatkan satu teori kimia yang terkadang berlaku dalam keseharian kita. Keresahan dan ketidakadilan bisa menjadi sejenis ramuan aktif yang ketika semakin menumpuk, kemungkinan akan berinteraksi satu sama lain sampai menjadi “kekuatan perlawanan”.
Penulis: Moh Ridwan Litiloly
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Puan Maharani dan Dua Politisi PDIP Kritik Pemerintahan Jokowi? Lah, Tumben?