Mengganti Elpiji dengan Kompor Induksi ketika Aliran Listrik Belum Merata, Pemerintah Sehat?

Mengganti Elpiji dengan Kompor Induksi ketika Aliran Listrik Belum Merata, Pemerintah Sehat?

Mengganti Elpiji dengan Kompor Induksi ketika Aliran Listrik Belum Merata, Pemerintah Sehat? (Pixabay.com)

Pemerintah akan menarik elpiji 3 kg yang ada di pasaran dan menggantinya dengan kompor induksi. Usulan pencabutan elpiji 3 kg datang dari Badan Anggaran DPR, keputusan tersebut diambil untuk mengurangi kelebihan suplai listrik sekaligus memangkas subsidi LPG 3 kg. Lho, apa hubungannya gas elpiji dan PLN?

Jadi gini, Gaes. PLN sedang mengalami oversupply (kelebihan daya listrik), sementara dalam kontrak jual-beli listrik antara PLN dengan produsen swasta (Independent Power Producer/IPP) ada skema take or pay, artinya dipakai atau nggak dipakai listrik yang diproduksi IPP harus tetap dibayar oleh PLN. Masalahnya, selama ini permintaan listrik di Indonesia lebih kecil dari kapasitas yang ada, sehingga negara harus tetap membayar kelebihan tersebut meskipun tidak digunakan.

Di sisi lain, konsumsi elpiji masyarakat Indonesia terus meningkat. Menurut pemerintah, subsidi elpiji 3 kg yang selama ini ditujukan untuk orang miskin ternyata digunakan juga oleh orang kaya. Artinya, subsidi elpiji yang diberikan pemerintah dianggap salah sasaran. Nah, untuk mengurangi beban subsidi elpiji sekaligus untuk memenuhi kapasitas listrik agar tak terus-terusan oversupply, pemerintah melakukan langkah “brilian” dengan meminta kita (baca: rakyat) untuk menggunakan kompor induksi (bersumber dari energi listrik).

Dari sini saja,  kita  sebenarnya sudah tahu siapa yang keliru. Jadi gini lho, masalah oversupply PLN nggak akan pernah terjadi andai pemerintah tidak memaksakan diri melakukan mega proyek 35.000 MW. Sudah  tahu konsumsi listrik rakyatnya nggak banyak, kok ya masih terus-terusan bangun PLTGU tanpa henti. Giliran kelebihan daya listrik, malah rakyat yang “dipaksa” memberikan solusi dengan cara menerapkan gaya hidup hedon atau konsumtif dengan listrik. Kan nggapleki.

Untuk memuluskan langkah pemerintah agar rakyatnya banyak mengkonsumsi listrik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meluncurkan program bagi-bagi paket kompor induksi dua tungku dengan daya 1000 watt secara Cuma-cuma kepada rakyat miskin sebagai bentuk kompensasi penarikan elpiji 3 kg. Sek-sek, memangnya ada ya orang miskin yang daya listrik di rumahnya di atas 1000 VA? Apakah ini artinya pemerintah akan “memaksa” lagi rakyat untuk meningkatkan kapasitas listrik di rumahnya? Hanya Tuhan dan pemerintah yang tahu jawabannya.

Secara umum, daya listrik rumah di Indonesia itu ada 450 VA, 900 VA, 1300 VA, 2200 VA, 3500 VA, sampai 6600 VA. Jika pemerintah memberikan kompor induksi 1000 VA, artinya minimal rumah kita harus memiliki daya listrik 1300 Va. Itupun ketika kita sedang memasak tidak boleh menyalakan pompa air, penanak nasi, maupun kulkas secara bersamaan kalau nggak mau aliran listrik di rumah kita mati mendadak alias njegleg.

Meminta masyarakat berpindah dari elpiji ke kompor induksi di saat PLN masih sering melakukan pemadaman berjam-jam tanpa alasan dan tidak memberikan biaya ganti rugi yang cukup berarti kepada rakyat adalah kebijakan yang tidak hanya bodoh, tapi juga menindas. Sebagai orang yang sudah menggunakan kompor induksi, saya sudah sering dibuat jengkel saat masak mi instan dalam keadaan perut keroncongan, eh PLN melakukan pemadaman. Rasanya misuh saja nggak lega, pengennya tuh baku hantam dengan PLN saja.

Faktor lain yang juga tidak pernah dipikirkan pemerintah ketika “memaksa” rakyatnya menggunakan kompor induksi adalah soal peralatan masak. Asal tahu saja, kompor induksi tidak akan berfungsi apabila peralatan masak kita masih konvensional (baca: sama dengan peralatan masak kompor elpiji). Sementara harga peralatan masak kompor induksi juga lebih mahal bila dibandingkan dengan peralatan masak kompor biasa.

Di saat harga kebutuhan bahan pokok mulai merangkak naik imbas dari tarif BBM yang juga naik, negara masih meminta kita (rakyat) belanja peralatan masak, gitu? Mbok ya jangan keterlaluan kejamnya. Ya meskipun dalam paket kompor induksi yang diberikan pemerintah akan dilengkapi pula dengan panci. Tapi lho, berapa sih jumlah panci dan wajan yang akan diberikan? Paling yo cuma satu. Ha memangnya ibuk-ibuk di dapur cukup ta masak dengan satu panci? Yo jelas nggak lah.

Bagi direksi BUMN beserta anggotanya yang gajinya akan dinaikkan seiring dengan kenaikan harga BBM, sih, membeli peralatan masak induksi semudah membeli gorengan di pinggir jalan. Tapi, gimana dengan nasib sobat UMR yang gajinya satu tahun hanya naik maksimal 8 persen, sementara BBM naiknya 30 persen? Boro-boro membeli peralatan masak baru, mau membeli beras Rojolele di pasar saja mikir-mikir. Kalau bisa sih membeli beras paling murah supaya gajinya cukup untuk membayar cicilan motor dan bayar listrik.

Lagipula nih ya, jika elpiji melon hilang dari pasaran berganti dengan kompor induksi, gimana nasib Kang Bakso dan pedagang kecil lain yang selama ini mencari nafkah dengan LPG melon 3 kg? Mosok para pedagang keliling tersebut harus membawa genset sendiri agar bisa nyalain kompor induksi di rombongnya? Padahal lho, harga genset lebih mahal daripada rombong Kang Bakso, mengsedih.

Keputusan pemerintah mengganti elpiji dengan kompor induksi terasa makin konyol dan bodoh lantaran pada 2022 ini masih ada 4700 desa yang tersebar di seluruh Indonesia belum dialiri listrik PLN. Memangnya pemerintah inginya orang-orang di desa tersebut kembali ke era Majapahit, memasak menggunakan tungku dan kayu? Nggak lucu banget, deh.

Lagian kenapa nggak fokus ke pengaliran listrik dulu sih ke desa-desa tanpa listrik dan tanpa pemadaman, logikanya itu lhooo.

Saya tuh sebenarnya heran dengan pemerintah kita belakangan ini, makin hari kok rasanya makin sak karepe dewe.  Dulu, ketika rakyat masih menggunakan minyak tanah, pemerintah bilang kalau elpiji lebih hemat, kita “dipaksa” meninggalkan minyak tanah dan berganti ke elpiji. Di saat rakyat sudah menggunakan elpiji, sekarang pemerintah meminta kita beralih ke kompor induksi dengan alasan yang kurang lebih sama, kompor induksi katanya lebih ekonomis dibandingkan kompor elpiji.

Bisa jadi, setelah mayoritas rakyat Indonesia menggunakan kompor induksi, pemerintah kemudian menaikkan tarif dasar listrik. Duh, pemerintah Wakanda ini kok ente kadang-kadang ya ente.

Penulis: Tiara Uci
Editor: Rizky Prasetya

BACA JUGA Perkara Mati Listrik, Bekasi dan Inggris Nggak Ada Bedanya

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Anda penulis Terminal Mojok? Silakan bergabung dengan Forum Mojok di sini.
Exit mobile version