Menebak Motif Rakyat Indonesia Malas Bayar Pajak, tapi Rajin Donasi

Menebak Motif Rakyat Indonesia Malas Bayar Pajak, tapi Rajin Donasi Terminal Mojok.co

Menebak Motif Rakyat Indonesia Malas Bayar Pajak, tapi Rajin Donasi (Unsplash.com)

Menteri Keuangan Republik Indonesia, curhat ke media kalau rakyat Indonesia masih menganggap pajak sebagai beban. Hal tersebut berimbas pada kurangnya partisipasi warga dalam membayar pajak. Intinya, orang Indonesia tuh malas bayar pajak. Padahal pajak yang dibayarkan oleh warga adalah salah satu pendapatan negara yang akan digunakan oleh negara untuk rakyat juga. Begitu kata Ibu Menteri tercinta.

Di sisi lain, Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia menurut Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2021. Melihat dua fakta tersebut, ada pertanyaan yang cukup mengusik saya: mengapa rakyat Indonesia suka berdonasi (mengeluarkan uang secara cuma-cuma) bahkan tanpa harus dipaksa, tapi sekaligus “malas” mengeluarkan uang untuk membayar pajak?

Mau dibilangin pelit karena nggak mau keluar uang untuk pajak kok nggak bisa. Sebab nyatanya, memang tidak pelit. Toh, sumbangan rakyat Indonesia selama pendemi di aplikasi KitaBisa tembus miliaran. Setelah berpikir keras dan bertanya ke beberapa orang di sekitar, saya menemukan beberapa alasan masyarakat Indonesia malas membayar pajak, tapi suka berdonasi. Berikut di antaranya.

#1 Administrasi yang ribet

Sebagai manusia yang membayar pajak saya suka bingung, kenapa kita yang keluar uang, kita juga yang harus membuat laporan? Bagi pekerja yang pajaknya sudah dibayarkan oleh perusahaan, tetap harus laporan pajak setiap tahunnya. Sudahlah kita yang ngeluarin duit, kita juga yang harus antre di kantor pajak untuk laporan. Ribet dan menyusahkan!

Laporan perpajakan yang cukup ribet (Unsplash.com)

Baru-baru ini memang ada e-Filing yang memudahkan rakyat melakukan laporan tahunan secara online. Akan tetapi, hal tersebut tak lantas meringankan beban. Pasalnya, sebagai pelapor pajak, kita tetap harus mengisi ini-itu di kolom e-Filing. Jangankan rakyat yang dapat gaji dari hasil keringat sendiri, pejabat yang digaji dari hasil pajak saja suka telat mengisi e-filing, kok.

Jika di antara kalian ada yang nyeletuk, “Laporan pajak tuh untuk cross-check apakah pajak yang ditarik negara sudah sesuai dengan pendapatan rakyatnya.” Sebagai rakyat jelata saya akan jawab, “Tetap saja, rakyat lagi yang diminta urus administrasi dan melakukannya secara mandiri.”

Bandingkan dengan kegiatan bersedekah/donasi. Misalnya melalui aplikasi KitaBisa, tinggal ketik donasi, bayar pakai e-wallet, udah selesai. Nggak hanya itu, sebagai donatur kita juga diberi tahu donasinya digunakan untuk apa saja, transparansinya jelas.

Lantas, gimana dengan bayar pajak ke negara? Udahlah dibuat ribet admintrasi, nggak dikasih tahu dipakai apa saja uangnya. Di sisi lain, kita melihat pembangunan infrastruktur masih begitu saja, ditambah sering dengar kabar negara berutang pula.

Meskipun rakyat baik hati, murah senyum, dan tidak pelit, kalau nggak merasakan hasil dari uang pajaknya untuk apa? Emosi juga, loh, Namanya juga manusia.

#2 Tidak diberi reward ataupun dihargai

Ketika telat membayar pajak, baik perusahaan maupun individu, akan diberikan denda. Tapi saat kita rajin membayar pajak, apakah akan diberikan reward? Nggak usah tinggi-tinggi memberi reward berupa barang. Berilah rakyat reward dengan cara menghargai rakyat dan mendahulukan kepentingan rakyat.

Kami butuh apresiasi! (Unsplash.com)

Contoh sederhananya, urusan kesehatan misalnya. Berilah rakyat fasilitas yang sama dengan pejabat. Kalau rakyat harus karantina setelah bepergian ke luar negeri, pejabat juga harus melakukannya, jangan malah diizinkan langsung pulang ke rumah. Memangnya pejabat tuh superhero, ya? Sehingga mereka tidak mungkin kena virus. Jika memang pejabat superhero, apa nggak sebaiknya kekuatannya digunakan untuk membantu pengentasan kemiskinan struktural yang nggak kelar-kelar?

Contoh lainnya, kalau pejabat dibukakan jalan saat melintasi keramaian, tolong berikanlah rakyat perlakuan yang sama. Nggak cuma pejabat yang malas dengan kemacetan, rakyat juga.

Jika perlakuan negara berbeda antara pejabat dan rakyat jelata, ya jangan heran kalau rakyat berat membayar pajak. Barangkali rakyat tidak merasakan timbal balik yang sepadan antara apa yang dikeluarkan dengan yang didapatkan.

Kalau soal donasi nggak usah ditanya lagi, reward-nya jelas. Selain merasa bahagia karena melihat orang yang dibantu tersenyum, rajin berdonasi memberi kita kesempatan masuk surga. Manusia mana yang tidak ingin masuk surga?

#3 Males aja!

Sebagai rakyat jelata kita sering melihat pejabat ketiduran di ruang rapat padahal mereka digaji dari uang rakyat. Rasanya nggak butuh alasan macam-macam bagi warga sipil untuk nggak bayar pajak. Sekadar merasa malas pun rasanya sah-sah saja.

Berdonasi lebih terasa melegakan hati (Unsplash.com)

Lah piye? Di negara yang punya banyak kelapa sawit, pejabatnya bahkan nggak bisa menurunkan harga minyak goreng. Kan, malesin banget, yak! Rasanya berat untuk ngeluarin uang buat pajak, sementara kita tahu uang pajak kita digunakan untuk menggaji mereka yang bekerja dengan seenaknya.

Itulah tiga alasan yang sekiranya menjadi penghambat bagi rakyat untuk semangat bayar pajak. Jika ada faktor-faktor lain, silakan teman-teman tambahkan di kolom komentar. Barangkali kolom komentarnya dibaca oleh Ibu Menteri Keuangan dan bisa dijadikan bahan introspeksi para pejabat di negeri ini.

Penulis: Tiara Uci
Editor: Audian Laili

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Anda penulis Terminal Mojok? Silakan bergabung dengan Forum Mojok di sini.
Exit mobile version