Membaca tulisan Mas Marselinus soal Tulungagung yang perlu belajar pengelolaan wisata ke Pacitan tampaknya sangat kejauhan. Rasanya seperti menyuruh orang yang rumahnya sedang kebakaran untuk kursus menanam bunga mawar. Memang estetik, tapi ya nggak sinkron dengan urgensi yang ada. Sebab saya sebagai warga Jawa Timur yang kebetulan tahu betul bagaimana perjalanan pemerintahan di Tulungagung melihat langkah yang diusulkan Mas Marselinus amatlah berat.
Entah kenapa, warga Tulungagung dipaksa selalu salah dalam memilih pemimpin.
Ada saja gebrakan yang ditampilkan Bupati baik yang sedang dan yang pernah menjabat di daerah yang dulunya sempat menjadi lokasi ditemukannya Homo Wajakensis ini. Seperti OTT KPK yang menimpa Gatut Sunu, serta Syahri Mulyo yang ditangkap terkait suap proyek infrastruktur.
Jadi, mohon maaf nih Mas Marselinus, kalau urusan perut birokrasi saja masih dipenuhi tabiat korupsi, rasanya kok muluk-muluk banget kalau Pemda Tulungagung disuruh mikirin perbaikan wisata. Ada PR yang jauh lebih esensial: memastikan kursi Bupati nggak jadi panggung casting pasien KPK berikutnya.
Wisata bagus tanpa integritas pemimpin hanyalah bualan saja
Bayangkan jika Tulungagung sukses meniru Pacitan. Wisata moncer, wisatawan membludak, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat tajam. Apakah masalah selesai? Ya belum tentu.
Bahwa Tulungagung naik level, bisa jadi. Tapi perlu diingat, segala inovasi akan percuma jika birokrasinya ruwet. Jika mentalitas birokrasinya masih sibuk mencari setoran, uang dari tiket masuk pantai itu hanya akan menjadi ladang korupsi baru. Percuma saja promosi wisata gila-gilaan kalau ujung-ujungnya dana pemeliharaan jalan menuju pantai dikorupsi hingga aspalnya mudah rusak.
Menurut saya tanpa perbaikan birokrasi di Pemda Tulungagung, sektor wisata hanya akan jadi objek pemerasan baru bagi oknum yang haus setoran. Sehingga sisi fundamental perlu dibangun sejak saat ini dengan memastikan pejabat pengganti tidak bermental korupsi. Baru setelah itu berhasil, beragam potensi yang ada di Tulungagung bisa digarap termasuk wisata yang sebenarnya punya kekuatan besar.
BACA JUGA: Trenggalek dan Tulungagung: Saudara yang Berbeda Nasib
Efek domino korupsi terhadap kepercayaan investor
Saya warga Banyuwangi. Saya melihat sendiri bagaimana Banyuwangi bertransformasi dari Kota Santet menjadi Kota Sunrise. Satu yang saya tahu, wisata itu butuh investasi, baik dari pemerintah pusat maupun swasta. Nah, siapa yang mau menanam modal di daerah yang bupatinya punya hobi “koleksi” kasus hukum seperti di Tulungagung? Sebab korupsi menciptakan ketidakpastian hukum.
Investor akan mikir dua kali kalau untuk mengurus izin hotel atau restoran saja harus melewati birokrasi yang berbayar lebih mahal. Oleh karena itu perbaikan sistem birokrasi bukan hanya soal moral, tapi soal menciptakan ekosistem bisnis yang sehat. Sebab disadari atau tidak kalau birokrasinya bersih, investor datang sendiri tanpa perlu repot-repot studi banding ke daerah tetangga. Sementara potensi wisata secara organik akan digarap sendiri seperti di Pantai Plengkung, Banyuwangi atau Pulau Tabuhan yang dikelola EBD Paragon, perusahaan Singapura.
Krisis kepercayaan akamsi Tulungagung harus jadi sarana evaluasi
Secara sederhana dan tak kasat mata, masalah terbesar Tulungagung saat ini bukan kurangnya spot foto yang Instagramable, tapi krisis kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya. Setiap ada kebijakan baru, Akamsi di Tulungagung sudah skeptis duluan, entah karena trauma akan tindakan korupsi hingga keresahan yang selalu muncul sebab warga hanya dibutuhkan saat Pilkada saja. Nah, tanpa kepercayaan publik, program sehebat apa pun akan macet di tengah jalan.
Harusnya memperbaiki birokrasi menjadi langkah pertama untuk memulihkan kepercayaan warga Tulungagung akan pemimpinnya. Ketimbang membangun destinasi wisata hingga harus belajar ke Pacitan, warga justru butuh rasa bangga sebagai akamsi Tulungagung. Bukan malah rasa malu yang unggul karena daerahnya lebih dikenal gara-gara kasus korupsi Bupati ketimbang keindahan alamnya yang asri.
Terakhir, ketimbang belajar cara mengelola ombak ke Pacitan, ada baiknya para pemangku kebijakan di Tulungagung saat ini belajar cara menahan syahwat korupsi hingga jadi pelanggan tetap KPK dalam dua periode kepemimpinan Bupati di Tulungagung. Sebab, seindah apa pun pemandangan di Tulungagung, tetap saja kalah cantik dibandingkan pemandangan birokrasi yang jujur dan melayani. Betul apa benar?
Penulis: Ferika Sandra
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA 5 Akibat Seandainya Kabupaten Tulungagung Tidak Memiliki Marmer
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
