Sebagai warga Jogja, saya selalu merindukan syahdunya kota monarki pada masa lalu. Jogja yang tenang, kalem, dan jauh dari kata macet, apalagi ketika melintasi area Malioboro yang jadi pusat romantisnya Jogja.
Kerinduan saya seperti terjawab dengan wacana Malioboro bebas dari kendaraan bermotor. Membayangkan kompleks pertokoan ini tanpa bisingnya mesin kendaraan seperti membuka memori saya pada syahdunya Jogja tahun 2000-an.
Namun, apakah wacana ini telah siap dilaksanakan? Apakah Jogja telah siap ketika salah satu ruas jalan paling padat ini bebas kendaraan? Apakah wacana ini tidak menimbulkan problematika baru perkara kemacetan?
Menurut berita yang dilansir TribunJogja.com, Pemda DIY melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan melakukan uji coba pengalihan arus kendaraan untuk membebaskan Malioboro dari kendaraan pada 2 hingga 15 November 2020. Akan ada sebelas ruas jalan di sekitar Malioboro yang akan menjadi jalan satu arah.
Plt Dishub DIY Ni Made Panti Indrayanti menyampaikan agar warga Jogja bersiap dengan adanya uji coba rekayasa lalu lintas ini. Uji ini juga menentukan titik terpadat ketika kawasan ini dibebaskan dari kendaraan bermotor.
Wacana Malioboro bebas kendaraan bermotor ini juga untuk mendukung pengakuan UNESCO terkait Jogja sebagai kota warisan budaya. Wah, wacana ini bukan wacana main-main karena melibatkan target yang sudah dikejar Jogja bertahun-tahun silam.
Tentunya, tidak ada wacana pemerintah yang bebas dari pro dan kontra. Memang tidak ada wacana pemerintah yang sempurna. Para pedagang kaki lima dan pengemudi becak motor (bentor) adalah golongan yang paling sering menunjukkan sikap kontra pada wacana ini. Bahkan sejak tahun lalu saat wacana ini digulirkan.
Mereka berpendapat, wacana ini dapat memotong pendapatan. Menurut PKL dan pengemudi bentor, wisatawan bisa enggan berkunjung ke wilayah Malioboro karena kesulitan akses. Terutama bagi pengemudi bentor, mereka akan kesulitan memperoleh dan mengantarkan penumpang di area Malioboro.
Saya pribadi berusaha berpikir positif pada wacana ini. Toh, pasti wacana Malioboro bebas kendaraan bermotor tentu demi kebaikan bersama. Bukankah Pemda DIY selalu mengedepankan kepentingan masyarakat?
Namun, saya tetap menemukan celah untuk dikritisi. Terutama masalah kesiapan Pemda dalam mempersiapkan infrastruktur untuk rekayasa lalulintas ini. Berikut adalah beberapa hal yang ingin saya kritisi.
Daftar Isi
Pertama, apakah kantong parkir sudah dipikirkan?
Lagi dan lagi, saya selalu gemas pada perkara kantong parkir di area pusat Kota Jogja. Sejak saya masih pelajar sampai kini bekerja, selalu saja masalah kantong parkir menjadi perkara menyebalkan. Apalagi semenjak Jogja makin moncer sebagai destinasi wisata.
Dengan menutup area jalan Malioboro dari kendaraan bermotor, maka kita akan kehilangan dua kantong parkir: Malioboro Mall dan bekas bioskop Indra. Kedua kantong parkir ini hanya bisa diakses dengan melintas jalan Malioboro. Jika dua kantong parkir ini tidak bisa diakses, lalu ke mana kendaraan akan parkir?
Kenyataannya, taman parkir Abu Bakar Ali (ABA), Beringharjo, dan depan Ramai Mall sendiri tidak cukup mengakomodir kebutuhan parkir wisatawan. Terbukti dari munculnya beberapa kantong parkir yang berada di jalan sekitar Malioboro, seperti Ketandan dan Pajeksan.
Jika Jalan Malioboro benar tertutup, maka jalan-jalan kecil ini bisa makin semrawut. Sebab, jalan-jalan kecil harus berperan ganda: akses masuk sekaligus kantong parkir. Tapi, sepertinya hotel lebih menguntungkan daripada kantong parkir. Toh, hotel selalu bertumbuh namun tidak muncul kantong parkir baru.
Kedua, apa valid uji kemacetan di saat pandemi Covid-19?
Nah, wacana uji coba ini juga membuat saya penasaran. Uji coba untuk menemukan titik macet ini dilakukan pada saat Pandemi Covid-19. Berarti wisatawan Jogja tidak seramai masa sebelum pandemi. Alasannya sederhana, katanya harus pembatasan sosial dan mengurangi kerumunan.
Selain perkara wisatawan, Jogja juga belum digeruduk mahasiswa yang saat ini masih kuliah online. Menurut logika sederhana saya, arus lalu lintas saat ini tidak menggambarkan kondisi Jogja yang sebenarnya: penuh wisatawan dan mahasiswa.
Bukankah urusan membebaskan Malioboro bisa dilakukan setelah pandemi ini berakhir? Minimal setelah kehidupan masyarakat sudah lebih baik dan aman. Dan yang jelas, saat Jogja dalam kondisi puncak keramaiannya.
Apakah tidak terlalu terburu-buru untuk menguji Malioboro bebas kendaraan bermotor? Dan kenapa selalu muncul ide-ide nyeleneh seperti ini saat akhir tahun? Perkata tutup buku tahunan kah?
Ketiga, bukankah sejak awal dibangun, Jalan Malioboro memang untuk kendaraan?
Salah satu alasan mengapa dilakukan pembebasan Malioboro dari kendaraan bermotor adalah untuk mendukung pengakuan dari UNESCO. Menjadi warisan budaya berarti menjaga keasrian wilayahnya, serta mempertahankan budaya yang lahir di tempat tersebut. Tapi, saya tidak melihat korelasi antara membebaskan Malioboro dari kendaraan dengan wacana warisan budaya.
Bukankah Jalan Malioboro sejak awal memang dibangun untuk lalu lintas kendaraan, baik bermotor maupun tidak? Coba anda buka foto-foto Malioboro era pra-kemerdekaan. Sudah sangat umum jika Jalan Malioboro dilintasi kendaraan bermotor, dari vroom viet sampai wagon.
Jika dulu terlihat lengang, ya memang karena populasi masyarakat Jogja belum seperti sekarang. Jogja juga bukan jujugan wisata turis lokal. Sebab, pada masa itu turis lokal belum ada, kecuali bangsawan berduit.
Jika ingin membuat Malioboro terlihat asri seperti waktu awal berdiri, tidak hanya dengan sekedar menutup akses Jalan Malioboro. Bahkan, keberadaan kantong parkir yang tersebar dan memadai saja sudah bisa merubah Malioboro yang semrawut menjadi sedikit lebih enak dipandang.
Tapi, mau gimana lagi. Tuntutan untuk “narimo ing pandum” menempatkan masyarakat Jogja dengan kondisi serba mendukung kebijakan. Yah semoga saja wacana mulia ini tidak berakhir dengan lahirnya masalah-masalah baru. Dan semoga wacana ini benar-benar bagi kesejahteraan masyarakat Jogja. Benar kan, Ngarso Dalem?
BACA JUGA Tugu Jogja: Destinasi Wisata serta Destinasi Proyek Tahunan yang Minim Kreativitas dan tulisan Prabu Yudianto lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.
