Mahasiswa Kelas Menengah: Tidak Miskin Menurut Data, Tetap Sengsara Menurut Realitas

Derita Mahasiswa Jogja Kelas Menengah: UKT Mahal, Sulit Minta Keringanan, Hak-Hak Terabaikan Mojok.co

Derita Mahasiswa Jogja Kelas Menengah: UKT Mahal, Sulit Minta Keringanan, Hak-Hak Terabaikan (unsplash.com)

Kalau saya ditanya, “Apakah kamu miskin?”, dompet saya dengan tegas menjawab: iya. Tapi begitu dicek lewat data pemerintah, jawabannya berubah: tidak. Dari sinilah saya sering berpikir, nasib mahasiswa kelas menengah itu mirip anak tiri yang tidak diistimewakan, tapi juga tidak terlalu diperhatikan.

Berdasarkan angka di kertas, keluarga saya bukan kategori miskin. Tapi ketika UKT (Uang Kuliah Tunggal) datang mengetuk, dompet kami terasa sangat miskin. Ironisnya, kami juga tidak cukup kaya untuk membayar semua biaya kuliah tanpa perhitungan panjang. Jadilah kami mahasiswa kelas menengah yang statusnya absurd: terlalu kaya untuk dibilang miskin, terlalu miskin untuk bisa bayar UKT dengan senyum lebar.

Nasib ini ibarat nyangkut di tengah jalan tol: nggak bisa maju, nggak bisa mundur. UKT harus dibayar, beasiswa tak terjangkau. Slip gaji orang tua bilang “mapan”, tapi realitas sehari-hari bilang “ngos-ngosan.”

Siapa yang dianggap miskin menurut data?

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang disebut miskin kalau pengeluaran per kapitanya di bawah Rp595.242 per bulan (per September 2024). Untuk rumah tangga dengan 4–5 anggota, garis kemiskinan adalah sekitar Rp2,8 juta per bulan.

Kalau pakai standar Bank Dunia, orang dianggap miskin di negara berpendapatan menengah atas kalau penghasilannya di bawah US$8,30 per hari, atau sekitar Rp1,5 juta per bulan.

Artinya, kalau orang tua punya gaji Rp3–4 juta per bulan, data resmi menyebut: “Anda bukan keluarga miskin.” Secara administrasi, saya dianggap cukup mampu untuk kuliah.

Realitas biaya hidup mahasiswa

Tapi mari kita tabrakan dengan kenyataan. Survei Biaya Hidup Mahasiswa di Yogyakarta (2024) menunjukkan rata-rata mahasiswa menghabiskan Rp2,9 juta per bulan untuk kos, makan, transportasi, dan kebutuhan dasar. Itu belum termasuk UKT.

Sementara UKT di perguruan tinggi negeri bervariasi, ada yang Rp500 ribu, tapi juga bisa Rp20–25 juta per semester, tergantung jurusan. Bahkan UKT Rp5–7 juta saja sudah cukup bikin mahasiswa kelas menengah megap-megap.

Jadi bagaimana bisa gaji Rp3–4 juta dianggap “cukup”, kalau biaya hidup mahasiswa saja hampir menyentuh Rp3 juta per bulan, belum ditambah UKT belasan juta per semester? 

KIPK dan salah sasaran yang jadi rahasia umum

Di tengah himpitan itu, sebenarnya ada program KIPK (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) yang dirancang untuk membantu mahasiswa dari keluarga miskin. Tujuannya mulia. Masalahnya, di lapangan, penerimanya sering tidak tepat sasaran.

Kita semua pasti pernah dengar cerita klasik bahwa ada mahasiswa penerima KIPK yang nongkrong tiap minggu di coffee shop Rp30 ribuan segelas, naik motor matic terbaru, pakai iPhone keluaran terbaru, bahkan liburan ke Bali saat libur semester. Sementara di dokumen kampus, ia tercatat sebagai “mahasiswa dari keluarga tidak mampu.”

Di sisi lain, ada mahasiswa yang benar-benar kesulitan, orang tua petani, buruh serabutan, atau PNS golongan rendah, yang tiap bulan harus hitung-hitung rupiah untuk makan dan bayar kos. Mereka ini justru sering gagal dapat KIPK karena data administratif bilang “masih mampu.”

Ironis, bukan? Yang hidupnya serba mewah bisa lolos dapat bantuan, sementara yang benar-benar butuh justru terpinggirkan.

Kenapa bisa begini? Kenapa mahasiswa jadi korban terus-terusan?

Pertama, pemerintah terlalu bergantung pada data administratif seperti slip gaji, status pekerjaan, kepemilikan rumah, atau tanah. Data di atas kertas seolah jadi satu-satunya kebenaran, padahal kondisi nyata bisa jauh berbeda.

Kedua, kampus jarang benar-benar memverifikasi kondisi mahasiswa sehari-hari. Padahal mereka bisa melihat siapa yang tiap hari makan di warteg dengan utang, siapa yang harus kerja sampingan buat bayar kos, dan siapa yang nongkrong di kafe mahal. Tapi sering kali kampus memilih tutup mata.

Ketiga, sistem beasiswa kita masih berpikir hitam-putih: hanya untuk yang benar-benar miskin atau benar-benar berprestasi. Mahasiswa kelas menengah? Tidak miskin, tidak cukup kaya, dan akhirnya tidak dianggap.

Hidup dengan logika micin

Akhirnya, kami mahasiswa kelas menengah harus hidup dengan logika ala micin. Micin memang bisa bikin makanan nikmat, tapi tidak bikin gizi seimbang. Sama halnya dengan kuliah: cukup untuk sekadar hadir di kelas, tapi tidak cukup untuk bikin hidup tenang.

Jadi kalau ada yang bilang kelas menengah itu enak karena serba cukup, percayalah: itu mitos. Yang cukup hanyalah keluh kesah, bukan rekening tabungan. Dan selama sistem UKT dan beasiswa masih buta data riil, mahasiswa kelas menengah akan tetap jadi “anak tiri” pendidikan: selalu diminta bayar, tapi jarang sekali dipedulikan.

Penulis: Arrauna Bening Aji Kus Indriani
Editor: Rizky Prasetya

BACA JUGA Sulitnya Mahasiswa Kelas Menengah yang Tak Pintar-pintar Amat Mendapatkan Beasiswa di Indonesia

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.

Exit mobile version