Saya yakin banget Madura nggak akan jadi ibu kota Jawa Timur. Dilirik pun kayaknya nggak
Saya begitu antusias ketika mengikuti alur panjang debat kusir mengenai nasib ibu kota Jawa Timur, mulai dari sentilan mbak Tiara Uci, bahwa Malang harus legowo menjadi kandidat pertama Ibu Kota saat Surabaya harus pensiun dari “jabatannya”. Hingga ketidakterimaan bang Cahya Ramadona, yang secara tegas mengusung Bondowoso sebagai sebaik-baiknya calon ibu kota Jatim.
Dan suara terakhir terdengar dari bang Firdaus Ala Illiyyin, yang ujug-ujug menolak perpindahan ibu kota Jatim ke Lamongan. Di sini, saya sedikit heran. Sebab artikel itu bukan tentang penawaran (sebagaimana bang Cahya) dan bukan pula penolakan (sebagaimana Mas Mohammad Faiz Attoriq). Hal itu membuat saya greget dan ingin memuntahkan juga uneg-uneg saya sebagai warga Jawa Timur bagian Madura.
Jika Bang Firdaus menolak lebih dulu dengan keyakinan Lamongan akan dilirik menjadi kandidat calon ibu kota Jatim, saya juga sama. Cuman, bedanya adalah, saya yakin banget Madura nggak akan jadi calon ibu kota Jatim.
Lho, kenapa bang messi?
Daftar Isi
Stigma yang (masih) melekat
Saya ingin mengingatkan kembali sejarah pembangunan Jembatan Suramadu serta drama yang ada di dalamnya. Sebelum jembatan ini rampung, masyarakat Madura memakai transportasi kapal feri untuk menyeberang ke Surabaya. Hal tersebut tentu memakan waktu 20 menit lebih lama tinimbang menempuh penyebrangan jalur Suramadu yang hanya 10 menit. Tentu, efisiensi waktu dan fasilitas adalah alasan mendasar di antara bejibunnya alasan lain.
Jembatan yang digagas oleh Prof. Dr. Sedyatmo sekitar 15 tahun setelah Indonesia merdeka ini, baru diresmikan Presiden SBY pada 10 Juni 2009. Rentang panjang tersebut tentu banyak faktor yang melatarbelakangi. Dari masalah krisis moneter, dana belum cukup, penolakan masyarakat, masalah investor asing dll. Salah satu di antara argumen tokoh-tokoh Madura yang menolak adalah: jika jembatan dibangun, mobilisasi modernitas akan merusak tatanan sosial Madura yang identik sebagai kawasan santri.
Stigma tersebut masih tertanam di masyarakat, meskipun beberapa generasi muda lulusan sarjana mulai menerima dan berusaha mengubah mindset itu. Hanya saja kekuatan kaum muda pembaharu tersebut masih di luar dominasi dan suaranya belum lantang terdengar. Maka untuk menjadi ibu kota Jatim, hal itu masih jadi mimpi saja jika stigma itu masih tertanam dalam.
Letak geografis Madura yang tidak ideal
Sebelum memindahkan ibu kota provinsi alangkah wajibnya juga becermin kepada rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Salah satu pertimbangan pemerintah dalam rencana itu adalah melihat kepada prospek ke depan, di mana peran IKN itu sendiri adalah untuk memeratakan sektor ekonomi. Jakarta sudah dinilai kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sustainable.
Untuk menjawab persoalan tersebut, dipilihlah pulau Kalimantan. Letak geografisnya yang berada tepat di tengah-tengah wilayah negara, sangat mungkin untuk mensentralisasi pembangunan dan kesejahteraan yang adil.
Nah, dalam hal ini, Pulau Madura tidak memenuhi kriteria. Sebagai bagian wilayah provinsi Jawa Timur paling timur, memilih Madura sebagai Ibu Kota Jatim adalah pilihan yang ngawur. Betapa merepotkannya nanti jika semisal masyarakat Jatim bagian barat ingin berlibur ke Ibu Kota, mending pilih Solo atau Jogja saja.
Daerah yang “asing” dan “mengasingkan”
Bagi masyarakat luar, Pulau Madura begitu asing dalam pikiran mereka. Begitu pun masyarakat Madura sendiri yang cenderung mengasingkan diri. Memang beberapa akhir ini, lagi viral-viralnya para perantau Madura di luar kota dengan toko kelontong dan sate. Namun jauh dari semua itu, Madura adalah satu-satunya daerah di Jatim yang asing dan terasingkan.
Mengapa asing? Jawabannya tentu sederhana dan cukup klise. Stigma “watak keras” orang Madura, sampai detik ini sekalipun, masih melekat dalam pikiran orang kebanyakan. Di Indonesia, hanya orang-orang lemah lembutlah yang mudah diterima dan dirangkul. Sebab, tipe orang seperti itu mudah dimanfaatkan bahkan dibohongi. Ya, jika mendongak sedikit kepada mereka di pemerintahan sana, Pak Mahfud MD yang sangat berani dan trengginas malah dibenci dan dihujat karena disinyalir dapat menghalang-halangi mereka untuk korupsi. Ups! Hehe.
Lalu mengapa mengasingkan? Saya teringat dengan pengalaman pribadi beberapa tahun silam. Selalu dalam perhelatan sebuah acara, keterangan tempat selalu menyisipkan kata Madura sebelum kata Jawa Timur. Semisal, Desa Keles, Kec. Ambunten, Kab. Sumenep, Madura, Jawa Timur. Harusnya kata Madura itu tidak usah disematkan. Terkesan Introvert bukan?
Madura gagal jadi provinsi
Nah, sifat introvert di atas menyebabkan Madura ingin memisahkan diri dari Jawa Timur menjadi provinsi yang mandiri. Pak Mahfud sebagai orang pemerintah yang asli Madura juga diminta untuk ikut membantu dan melobi kepada presiden. Namun, ya, begitulah seyogianya Madura masih tidak memenuhi syarat untuk menjadi sebuah provinsi.
Setidaknya ada tiga faktor. Pertama, syarat untuk menjadi provinsi, wilayah tersebut minimal harus memiliki 5 kabupaten, dan Madura tidak memenuhi kriteria tersebut. Kedua, kualitas SDM yang minim. Harus diakui sangat sedikit orang Madura yang mumpuni di bidang akademik (kecuali para kyai, ya). Jika ada, mereka memilih berkarier di tanah perantauan seperti Pak Mahfud, Pak Zuhairi Misrawi, Mun’im A. Sirry dll. Ketiga, masih banyak pro-kontra di Internal masyarakat.
SDM dan SDA yang tak seimbang
Ketika SDM belum memenuhi syarat, SDA-nya pun akan luntang-lantung tak terurus. Berbagai hasil penelitian membuktikan bahwa sumber daya alam di Madura sangatlah banyak, dari sektor laut, pertanian, hingga pertambangan. Namun, kurang maksimalnya pemanfaatan SDA berdampak kepada terjadinya bencana semacam longsor, banjir dan saudaranya yang lain.
Baru-baru ini juga ada isu pembangunan tol di Madura disusul beragam penolakannya. Dari spekulasi “akan mengganggu ekonomi masyarakat” hingga “tidak cocoknya lahan sempit Madura dibangun sebuah tol”. Saya sebagai bagian dari orang Madura juga turut mendukung kemajuannya, apalagi jika nanti benar-benar akan jadi ibu kota bahkan provinsi. Namun, pentingnya membangun kemajuan dari diri sendiri haruslah dilakukan lebih dulu tinimbang gembar-gembor ingin mandiri. Betul kan, Rek!
Jadi ya, itulah alasan saya yakin betul Madura nggak akan jadi ibu kota Jawa Timur. Kepikiran mereka bakal melirik saja tidak. Pulau Garam punya masalah sendiri yang harus diselesaikan, dan berpikir jadi ibu kota sebaiknya ditaruh jauh-jauh.
Penulis: Abd. Muhaimin
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA 3 Rahasia Orang Madura Sukses di Perantauan