Larangan mudik yang berlaku 6-17 Mei menuai banyak reaksi. Sebab, selain larangan mudik tersebut, muncul peraturan tentang pengetatan perjalanan yang dimulai semenjak 22 April hingga 5 Mei, lalu ditambah pada 18 Mei hingga 24 Mei.
Selain pengetatan perjalanan, larangan mudik kali ini dikritik karena pada saat yang bersamaan, tempat wisata justru tidak diberi imbauan untuk tutup. Selain itu, tak ada larangan bepergian dalam kota.
Hal ini bertentangan dengan niat dari Pemerintah yang ingin mengontrol penyebaran virus. Jelas ini aneh, logika mana yang bisa menerima larangan mudik, tapi tidak untuk berwisata?
Padahal sudah ada contoh konkret tentang bagaimana tempat wisata bisa menyebarkan virus covid-19. Beberapa hari lalu, 36 orang dari Boyolali positif Covid-19 setelah berwisata ke Yogyakarta. Angka itu bisa jadi bertambah berkali lipat jika tracing benar-benar dijalankan secara ketat.
Apa yang sebenarnya Pemerintah ingin capai dengan ketidakkonsistenan ini? Apa yang mereka pikirkan saat memberi larangan mudik, namun los dol terhadap tempat wisata?
Saya tahu bahwa tempat wisata yang dibuka berarti akan ada perputaran uang yang membantu ekonomi. Namun, mudik pun sebenarnya juga memberikan hal yang sama. Toh, perputaran uang di kala mudik justru tersebar merata ke penjuru Indonesia, tidak terpusat pada beberapa titik saja.
Kalau yang dihindari adalah agar virus tidak menyebar ke kampung halaman, hal ini justru makin tidak masuk akal lagi. Penyebaran virus di tempat wisata ya sebenarnya sama saja. Risikonya justru lebih besar, karena akan banyak orang berkumpul pada satu titik. Bayangkan ada satu orang positif corona main ke Borobudur, berabe dah.
Kita bisa sih tetap berprasangka baik terhadap Pemerintah. Mungkin lho, mungkin, Pemerintah mengeluarkan larangan mudik agar menghindari ada kasus di daerah yang tak punya fasilitas memadai untuk menampung pasien Covid-19, jika terjadi ledakan kasus. Setidaknya, kota yang jadi rujukan wisata biasanya punya fasilitas yang remuk memadai.
Tapi, semoga saja niatnya tidak seperti itu. Soalnya kalau iya, berarti memang selama ini usaha untuk menanggulangi virus ini nggak bisa dianggap baik.
Apa pun alasannya, jujur saja, mengeluarkan larangan mudik namun tidak mengeluarkan larangan berwisata itu aneh. Seakan-akan, pemerintah menjilat ludahnya sendiri untuk perkara uang. Yang jadi korban tetaplah rakyat, soalnya ya mereka lagi-lagi harus menaati aturan yang dikeluarkan tanpa bisa diterima logika.
Padahal lho, larangan mudik ini nyatanya juga nggak akan efektif. Tahun lalu, di mana semua pihak masih ketat dalam mengawasi, nyatanya masih ada gelombang pemudik. Di lapangan, implementasi aturan masih jauh dari kata memuaskan.
Saya takutnya larangan ini justru hanya bikin rakyat makin antipati sama Pemerintah. Yaaa siapa sih yang bisa nerima hal kayak gini. Selama ini, PKKM atau apalah itu nyatanya bisa disiasati. Dan pihak penegak aturannya pun masih sering kecolongannya gara-gara dikibulin secara rapi sih nggak apa-apa, lha seringnya nggak je. Kalian pasti tahu lah masih ada tempat nongkrong yang melanggar jam operasional secara terang-terangan, tapi nggak pernah kena grebek. Tempatnya padahal yaaa banyak dikenal gitu.
Kalau aturan yang Pemerintah buat akhirnya “dilanggar” sendiri oleh pemerintah, ya mending nggak usah bikin. Kalau niat, jalankan aturannya secara ketat dan menyeluruh. Jangan bikin rakyat bingung dan marah dengan perilaku esuk dele sore tempe.
Rakyat udah pusing mikirin diri sendiri, nggak usah ditambah sama atraksi kalean.
BACA JUGA Bukan Birokrasi, Watak Feodal Abdi Negara yang Bikin Kita Sakit Hati dan artikel Rizky Prasetya lainnya.
