Belakangan Kantor Urusan Agama (KUA) sedang gencar-gencarnya mempromosikan pernikahan kepada Gen Z. Entah apa yang melatarbelakangi. Mungkin mereka khawatir melihat angka pernikahan yang terus menurun dari tahun ke tahun.
Padahal, KUA seharusnya tidak perlu khawatir angka pernikahan menurun di tengah kondisi sekarang ini. Ingat, pengangguran masih menjadi persoalan, sementara janji 19 juta lapangan pekerjaan yang dulu ramai dibicarakan belum juga kelihatan hilalnya. Bukankah agak berbahaya jika angka pernikahan berhasil dinaikkan, tetapi kesejahteraan rakyat tidak ikut dinaikkan? Yang ada, negara malah makin gelap.
Selain kondisi yang tidak menentu, saya rasa salah satu alasan Gen Z enggan menikah adalah persoalan ekonomi. Ngomong-ngomong soal ekonomi, pembahasannya tentu tidak akan jauh-jauh dari mahar, seserahan, dan uang belanja pernikahan.
Seserahan yang memberatkan, begitu juga dengan maharnya
Di Tegal, misal, seserahan lazimnya berupa barang-barang rumah tangga. Mesin cuci, kulkas, rak piring, magicom, dan berbagai perkakas lainnya. Ada pula yang membawa kambing. Bahkan, dalam beberapa kasus, sepeda motor turut masuk daftar seserahan.
Seserahan tentu berbeda dengan mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bagian dari akad pernikahan. Bentuknya bisa bermacam-macam sesuai kesepakatan, tidak harus emas. Mahar lazimnya di masyarakat disebut dengan mas kawin.
Sementara uang belanja pernikahan adalah sejumlah uang dari pihak pengantin pria yang diberikan kepada pihak pengantin wanita untuk membantu membiayai penyelenggaraan pesta pernikahan.
Tiga hal tersebut mahar, seserahan, dan uang belanja pernikahan di daerah saya bisa menjadi bahan pembicaraan yang panjang. Bahkan, kerabat, tetangga, bahkan orang yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan acara pernikahan pun kadang ikut nimbrung.
Jika mahar yang diberikan berada di bawah standar tidak tertulis yang berlaku di lingkungan sekitar, mulailah muncul perbandingan. Nasib serupa juga berlaku untuk seserahan dan uang belanja.
Omongan dan perbandingan semacam itu mungkin hanya bertahan satu atau dua hari. Namun, ia bisa muncul kembali setiap kali musim pernikahan tiba. Seolah-olah setiap pesta adalah kesempatan baru untuk mengadakan rapat evaluasi terhadap kemampuan ekonomi keluarga orang lain.
Ekspektasi sosial soal pernikahan yang harus dipenuhi
Berdasarkan pengamatan saya, setidaknya ada dua tipe orang yang mampu memberikan mahar, seserahan, dan uang belanja dalam jumlah fantastis.
Pertama, mereka yang memang mampu karena mendapatkannya dari hasil jerih payah sendiri. Kedua, mereka yang bisa memberikan banyak karena mendapat sokongan orang tua.
Masalahnya, masyarakat sering kali tidak mau membedakan dua kondisi tersebut. Orang yang memberikan mahar, seserahan, dan uang belanja dalam jumlah sederhana dari hasil keringatnya sendiri bisa saja dibandingkan dengan orang yang mendapatkan dukungan finansial penuh dari orang tua.
Di sini letak ketidakadilannya. Kita kerap menilai hasil akhir tanpa pernah bertanya dari mana sumber dananya.
Pengantin A membawa kulkas, mesin cuci, kambing, dan sepeda motor. Pengantin B hanya mampu membawa beberapa barang rumah tangga dan mahar seadanya. Yang dilihat kemudian bukan kemampuan masing-masing, melainkan siapa yang kelihatan lebih “wah”.
Padahal, bisa jadi pengantin B membiayai semua itu dari gajinya sendiri. Sementara pengantin A mendapat bantuan dari orang tua.
Biaya hidup yang mahal semakin memberatkan
Tentu tidak ada yang salah dengan orang tua membantu biaya pernikahan anak. Sama sekali tidak, yang menjadi masalah adalah ketika bantuan tersebut berubah menjadi standar sosial baru yang kemudian dipakai untuk mengukur kemampuan orang lain.
Kombinasi biaya hidup yang semakin mahal juga membuat persoalan ini semakin rumit. Saya menjumpai beberapa orang kelahiran awal 1990-an yang memilih menunda, bahkan enggan menikah karena merasa belum sanggup secara ekonomi.
Ironisnya, pilihan tersebut justru kadang ditertawakan. Generasi sebelumnya kemudian membanding-bandingkan capaian mereka di umur yang sama.
Mereka lupa, zaman dahulu beda dengan zaman sekarang. Harga rumah berbeda. Harga kebutuhan pokok berbeda. Biaya pendidikan berbeda. Biaya pesta pernikahan berbeda. Pola kerja juga berbeda. Bahkan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak pun tantangannya tidak sama.
Membandingkan kemampuan anak muda hari ini dengan kondisi orang tua mereka puluhan tahun lalu jelas tidak sepenuhnya adil.
Perlu juga memberi pengertian ke para orang tua dan tetangga
Itu mengapa, jika KUA memang ingin meningkatkan angka pernikahan, saya kira yang perlu mendapatkan penyuluhan bukan cuma Gen Z. Orang tua juga perlu.
Sebab, bisa jadi masalahnya bukan Gen Z yang tidak mau menikah, melainkan mereka takut menikah karena tahu ada satu ujian, yaitu memenuhi ekspektasi keluarga dan masyarakat.
Mahar harus sekian. Seserahan harus lengkap. Uang belanja harus pantas. Pestanya harus ramai. Gedung harus bagus. Undangan harus banyak. Kalau tidak memenuhi semua itu, siap-siap menjadi bahan omongan. Kalau begitu, bagaimana anak muda tidak takut menikah?
Mungkin sudah waktunya kita berhenti menjadikan pernikahan sebagai kompetisi materi. Orang tua perlu memahami bahwa pernikahan anak bukan ajang untuk menunjukkan kemampuan ekonomi keluarga kepada tetangga.
Mahar dan seserahan bisa disederhanakan. Uang belanja pernikahan bisa dirasionalisasi sesuai kemampuan. Pesta bisa disesuaikan dengan kondisi finansial. Tidak perlu memaksakan diri hanya demi membuat tetangga mengangguk-angguk selama dua hari.
Toh, setelah tetangga selesai bergunjing, mereka pulang ke rumah masing-masing. Cicilan dan utang tetap menjadi urusan pengantin.
Karena itu, kalau KUA ingin mengajak Gen Z menikah, jangan cuma membuat poster, spanduk, atau video lucu tentang indahnya pernikahan. Sesekali, buat juga penyuluhan untuk para orang tua.
KUA perlu jelaskan bahwa anak menikah bukan berarti keluarga sedang menggelar pameran kekayaan. Sebab, kalau orang tua bisa menerima bahwa pernikahan bukan kompetisi materi, Gen Z mungkin tidak akan terlalu takut menikah hanya karena merasa belum mampu memenuhi standar sosial yang dibuat oleh orang-orang di sekitarnya.
Pernikahan seharusnya jadi wadah kedua belah pihak untuk saling menghargai
Intinya, pernikahan semestinya menjadi ikatan dua orang yang saling menghargai dan siap menjalani kehidupan bersama. Bukan lomba menentukan siapa yang seserahannya paling lengkap, maharnya paling mahal, atau pesta paling meriah.
Apabila yang dikejar hanya angka pernikahan, kita bisa saja mendapatkan lebih banyak pasangan yang menikah. Namun, kalau setelah menikah mereka harus memulai kehidupan rumah tangga dengan utang demi memenuhi gengsi, apa benar itu yang ingin kita rayakan?
Penulis: Malik Ibnu Zaman
Editor: Kenia Intan
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.