Selama ini kita mengenal akreditasi sebagai sebuah penilaian, yang orientasinya adalah wujud dari sebuah prestasi suatu lembaga, jika memang mendapatkan skor yang terbaik atau unggul. Tidak sedikit dari kita melihat lembaga, seperti kampus, atau lebih spesifik lagi program studi, dengan merujuk pada akreditasi yang dimiliki oleh instansi tersebut. “Oh prodi ini bagus nih, akreditasinya A, sudah masuk situ aja.” Kira-kira begitu.
Tapi, perlu diketahui, bahwa akreditasi bukan hanya persoalan prestasi belaka yang dimiliki oleh suatu lembaga. Akreditasi yang bagus, bukan hanya digunakan untuk kesombongan saja bagi birokrat kampus, dosen ataupun beberapa mahasiswanya. Tapi, lebih dari pada itu, ini adalah “perkara hidup mati” bagi alumni.
Beberapa waktu lalu, prodi S2 yang saya huni mengalami kekacauan, bahkan menjadi masalah besar hingga menjadi pesan eksklusif yang terdengar telinga rektor. Bagaimana nggak jadi masalah, lah wong awalnya, akreditasi prodi S2 yang saya timba ilmunya itu terakreditasi A, dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba tahun ini akreditasinya terjun payung menjadi C.
Ini adalah masalah yang sangat serius bagi kampus yang katanya salah satu paling bergengsi di Indonesia. Apalagi prodi yang bersangkutan merupakan prodi paling fundamental, prodi yang menjadi tonggak keilmuan lain untuk FISIP.
Saya, beserta kawan-kawan saya yang nggak tau apa-apa, sepertinya nggak begitu menghiraukan akreditasi yang anjlok itu. Bahkan kami bodo amat soal itu. Pasalnya kami lebih fokus pada tugas dan tesis kami masing-masing.
Tapi, ketika saya bertemu dengan alumni, saya menemukan perspektif yang berbeda. Semenjak mereka tau bahwa akreditasi prodinya jungkir balik, sejak saat itu pula sedih, putus asa, kecewa, kesal, pandangan suram, khawatir, semuanya campur aduk jadi satu bak gado-gado dengan rasa yang tak sedap.
Daftar Isi
Akreditasi suram, pekerjaan juga ikut suram
Setelah saya tanya, ternyata akreditasi prodi sangat penting bagi mereka para alumni. Kebetulan di waktu yang tepat baru saja mereka lulus, banyak kampus-kampus besar yang membuka lowongan kerja menjadi dosen. Mereka kebanyakan ingin mendaftar untuk memanfaatkan gelar mereka selaku lulusan S2.
Namun, sayanganya, setelah perjuangan mati-matian mereka bergelut dengan tesis kemudian dinyatakan lulus, dan ketika hendak mendaftar menjadi dosen, mereka terhalang oleh administrasi kampus yang hendak mereka tuju. Kebanyakan kampus yang membuka loker dosen itu hanya menerima calon dosen yang berasal dari prodi terakreditasi minimal B.
Bahkan sependek pengetahuan saya, nggak hanya di ranah kampus atau pekerjaan menjadi dosen saja. Di perusahaan, menjadi staf khususnya, itu juga banyak yang mensyaratkan akreditasi prodi minimal B. Bahkan kalau perusahan yang udah besar banget, mereka nggak segan-segan mensyaratkan akreditasi prodi harus A, plus pengalaman beberapa tahun.
Nah, boro-boro A, B aja nggak nyampek, alias akreditasi untuk saat itu turun menjadi C. Inilah yang menjadi kekecewaan bagi teman-teman saya para alumni prodi S2 di tempat yang sedang saya geluti ini. Di momen yang tepat, mereka justru mendapatkan cobaan hidup yang berat.
Baca halaman selanjutnya
Percuma IPK tinggi kalo akreditasi nggak ikut tinggi…
Percuma IPK tinggi kalo akreditasi nggak ikut tinggi
Gara-gara hal ini, seolah-olah kuliah empat semester mereka sia-sia begitu saja. Meskipun mereka para alumni ada yang IPK-nya tuinggi (pake) banget plus prestasinya banyak, percuma. Mereka dipastikan gugur sebelum berperang.
Di titik inilah tanggung jawab dari prodi harus dipertanyakan. Tugas sebuah perguruan tinggi itu nggak hanya mendidik dan mencari cuan, tapi juga bertanggung jawab atas kesejahteraan alumninya ke depan. Jangan menguras duitnya doang, tapi juga perhatiin tuh alumninya jadi apa. Kesuksesan alumni kan jadi salah satu penilaian akreditasi juga.
Akreditasi buruk bikin alumni nggak bisa mengejar karier yang bagus. Tapi, penilaian akreditasi salah satunya dari kesuksesan alumni. Lha, kalau udah gini, gimana?
Ranjau birokrasi
Kita tidak dapat memungkiri bahwa kita terjerat dalam ranjau birokrasi, apa pun itu yang hendak kita lakukan. Nikah, mengendarai motor, mau buka usaha, ngelamar kerja, bahkan mau beli pupuk padi pun harus ruwet dengan birokrasi. Semuanya ruwet dengan lembaran kertas birokrasi.
Sebagai alumni yang mau ngelamar kerja saja yang dinilai bukan skill atau kualitas nyata secara empiris dari seseorang, melainkan lembaran-lembaran sertifikat. Mulai dari sertifikat ijazah, sertifikat TOEFL, sertifikat akreditasi dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian disebut oleh mbahnya sosiolog yakni Max Weber sebagai iron cage, alias sangkar besi. Bahwa kita hidup dalam sebuah kekangan jeruji birokrasi, segalanya teknis, terstruktur yang justru tidak membebaskan kita.
Begitu pun dengan para alumni S2 di prodi yang sama dengan saya. Bahwa hanya gara-gara birokrasi yang jelimet, mereka mau nggak mau menimbun mimpi mereka untuk menjadi dosen di kampus yang mereka harapkan.
Hidup dalam birokrasi menjadikan kita tak lebih seperti aplikasi komputer yang harus nurut dengan apa yang diperintahkan tuannya. Kita kalah dengan ayam yang meskipun tak berakal, tapi mereka ada sisi mokongnya pada tuannya.
Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Akreditasi C Nggak Seburuk Itu, Jangan Anggap Sepele!