Sudah bukan menjadi hal yang mengejutkan bahwa, selama setahun belakangan, banyak orang kehilangan pekerjaan atau wirausaha yang sedang dilakoni karena pandemi. Bahkan, tidak sedikit yang masih kesulitan untuk beradaptasi. Di sisi yang lain, disadari atau tidak, di antara banyaknya bidang usaha yang berguguran, muncul peluang bisnis baru yang—menurut sebagian orang—prospeknya cukup menjanjikan: jasa pembuatan kartu vaksin.
Munculnya ide dan peluang bisnis ini, berbanding lurus dengan proses atau usaha pemerataan vaksinasi yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan di berbagai daerah. Usut punya usut, alasan hadirnya jasa cetak kartu vaksin adalah agar seseorang bisa lebih praktis saat bepergian dan diminta menunjukkan sertifikat vaksin oleh petugas yang berwenang. Biar nggak ribet aja gitu.
Konsepnya sih sederhana: tinggal cetak sertifikat vaksin (seukuran ID badge), diselipkan ke dalam ID badge, diberi lanyard, kalungkan di leher. Voila! Tinggal dibawa ke mana-mana, deh. Begitu kira-kira.
Bagi sebagian orang, sulit dimungkiri bahwa, paket pembuatan kartu vaksin menjelma menjadi peluang bisnis yang cukup menguntungkan. Khususnya di tengah pandemi sekaligus proses vaksinasi massal seperti saat ini. Bahkan, tidak sedikit teman saya yang akhirnya mencoba peruntungan untuk menjalankan bisnis dadakan ini. Tarif yang mereka tawarkan beragam. Kisaran Rp10-20 ribuan, lengkap dengan ID badge dan lanyard.
Kendati demikian, nggak sedikit juga yang berpikir bahwa, sertifikat vaksin yang dicetak adalah hal sia-sia. Apalagi sebetulnya sertifikat vaksin tersedia di web dan aplikasi PeduliLindungi. Tinggal download dan simpan di hape—salah satu barang yang nggak boleh ketinggalan dan wajib dibawa ke mana-mana. Kalaupun dibutuhkan saat bepergian, tinggal tunjukkan saja sertifikat vaksin versi digital/softcopy-nya.
Premis tersebut juga cukup kuat. Lha, gimana. Realitasnya, memang sudah ada versi digitalnya, kok. Terus buat apa dicetak lagi? Bahkan, sempat ada ide lain juga, akan lebih baik dicetak dalam versi kaos. Jadi, saat bepergian ke mana pun, petugas yang berwenang tinggal lihat motif kaosnya saja, lalu orang tersebut tinggal menunjukkan kartu identitas. Ya, nggak sepenuhnya salah, sih. Namanya juga ide. Tapi, kok ya agak nganu.
Sebagian lainnya berpikir, selain menjadi peluang wirausaha baru dan sangat relate dengan kondisi saat ini, bisnis jasa cetak kartu vaksin juga secara langsung mengamini bahwa, masih banyak orang di sekitar kita masih sulit untuk melepaskan diri dari administrasi njlimet yang, beberapa di antaranya masih melibatkan kertas, fotokopi, atau pencatatan secara manual.
Memang betul, ada pangsa pasarnya. Apalagi, bagi siapa pun yang belum familiar dengan teknologi. Terbilang praktis digunakan saat dibutuhkan untuk momen dan/atau kegiatan tertentu. Namun, hal ini juga tidak bisa menafikan bahwa, internet sekaligus digitalisasi di Indonesia belum merata. Entah memang sulit sekali dibuat rata atau belum ada keinginan kuat untuk menuju ke sana, Bapak/Ibu dewan yang terhormat? Eh.
Itulah kenapa, menjadi sesuatu yang wajar jika muncul satire bahwa Indonesia hanya Jakarta dan kota-kota besar lainnya, Bapak/Ibu sekalian.
Lebih jauh lagi, boleh jadi, bisnis jasa cetak kartu vaksin adalah satire yang sebenar-benarnya bagi pemerintah atau lembaga yang memiliki otoritas tertentu untuk segera membuat rata proyek digitalisasi dan akses internet di Indonesia. Kalau bisa dibuat susah, buat apa dijadikan sederhana dan mudah. Begitu kira-kira konsep terselubung dari bisnis aji mumpung ini.
Sebetulnya, alasan lain bisnis cetak kartu vaksin bisa menguap ke permukaan pun tidak bisa dipisahkan dari birokrasi yang mensyaratkan wajib membawa lampiran fisik atau fotokopi ketika bepergian, sih. Apa-apa diminta fotokopi. Seakan surat keterangan, sertifikat, atau hal lain yang dalam format digital adalah hal tabu.
Jadi, agar bisa digunakan setiap saat tanpa perlu cetak berulang kali, pada titik tertentu, harus diakui bahwa, kartu vaksin lengkap dengan ID badge dan lanyard bisa dijadikan alternatif sementara. Paling tidak, bisa dijadikan peralihan dari birokrasi ala kertas fotokopi menuju digitalisasi massal, lah. Aamiin.
Ya, gimana ya. Memang, soal internet sekaligus digitalisasi, Indonesia belum merata. Sehingga, masih banyak hal yang harus diproses secara manual. Termasuk menjadikan file hardcopy sebagai lampiran yang sahih. Tapi, coba dipikir lagi, deh. Sampai kapan mau begini terus?
BACA JUGA Acara Vaksinasi oleh Parpol, Tanda Skala Prioritas Negara yang Bobrok dan Jakartasentris dan artikel Seto Wicaksono lainnya.
