Bagi masyarakat kota, ataupun masyarakat semi kota, beli beras adalah suatu kewajaran, standar taraf hidup, atau bahkan menunjukkan ia tergolong sebagai kelas menengah yang “mampu”. Lah, wong beras adalah bahan pokok makanan sehari-hari yang memang harus dibeli.
Namun, aturan ini nggak akan berlaku bagi masyarakat desa di daerah saya. Ketika ada orang yang membeli beras, maka ia akan dianggap kurang mampu, miskin atau tergolong sebagai kelas bawah.
Ya, memang agak aneh tampaknya. Tapi, nyatanya memang begitu. Membeli beras adalah pertanda ketidakmampuan dalam hal ekonomi di tempat saya, Kabupaten Gresik sektor selatan.
Anggapan semacam ini saya dapatkan dari perbincangan ibu-ibu desa, beserta tetangga-tetangganya, yang mana mereka mengasihani, bahkan menganggap kurang mampu keluarga-keluarga yang nempur (beli) beras dalam kesehariannya.
Padahal lho ya, beli beras itu tandanya orang punya duit. Orang punya duit, kebanyakan, nggak bisa dianggap miskin. Inilah anehnya: bagaimana bisa orang beli beras dianggap miskin?
Padahal udah ada tolok ukur kemiskinan yang bisa dipegang, contohnya pake acuan BPS. Menurut BPS, orang dianggap miskin jika pengeluarannya tak mencapai Rp486.168 per bulan.
Nah, kalau manut BPS kan jelas, terukur, siapa saja yang dianggap miskin, meskipun dalam kasus tertentu tolok ukur ini cukup problematis. Namun, seenggaknya ada ukuran yang jelas untuk skala nasional, nggak kayak di desa saya yang tolok ukur kemiskinannya begitu aneh.
Kita bahas dulu kenapa bisa ada tolok ukur kemiskinan seaneh ini.
Persepsi-persepsi tolok ukur miskin di daerah tertentu ini disebut kemiskinan relatif. Saya sendiri baru sadar dalam sebuah materi perkuliahan bahwa memang ada tolok ukur kemiskinan absolut seperti yang dipaparkan BPS secara nasional dan ada kemiskinan relatif yang di setiap daerah itu beda-beda ukurannya. Misalnya seperti di desa saya yang tolok ukurnya perihal membeli beras atau nggak.
Bahkan, di suatu daerah di Jawa Timur itu ada tolok ukurnya dilihat dari apakah seseorang tersebut sudah naik haji atau belum. Kalau sudah naik haji, berarti mampu, tapi kalau belum naik haji, berarti kurang mampu alias miskin. Kebayang nggak betapa kayanya orang-orang di daerah itu?
Kalau manut wejangan dari seorang Jurnalis asal Inggris, yakni Jeremy Seabrook dalam bukunya Kemiskinan Global: Kegagalan Model Ekonomi Neoliberalisme, bahwa seseorang itu dapat dikatakan miskin dalam konteks masyarakat tertentu, namun tidak untuk masyarakat yang lain. Maknanya, kemiskinan itu relatif dan tolok ukurnya hanya nongol di masyarakat tertentu saja dan di masyarakat lain tolok ukurnya akan berbeda.
Begitupun di masyarakat desa saya yang tolok ukurnya ya beli beras itu. Pasalnya, masyarakat di desa saya mayoritas adalah petani padi, dan ketika mereka nempur beras maka akan dianggap kurang mampu. Lah, wong produsen beras kok mlarat beras. Namun, tolok ukur ini sangat mungkin akan berbeda dengan masyarakat lain.
Lantas kenapa kok bisa di desa saya itu orang nempur beras dianggap nggak mampu dan kenapa kok bisa sampai ada petani yang nempur beras? Berdasarkan pengalaman melakoni hidup menjadi masyarakat desa, jadi ada beberapa faktor yang menjadi alasan nempur beras alias membeli beras sebagai wujud “ketidakmampuan” masyarakat desa di daerah saya dan kenapa bisa terjadi. Khususnya, bagi masyarakat petani padi seperti masyarakat desa di daerah saya.
Pertama, mereka yang nempur beras itu dianggap nggak punya beras/padi. Atau kalau punya, jumlahnya hanya sedikit dan nggak cukup untuk makan setahun. Belum lagi untuk ater-ater, tinjo (memberi beras kepada orang yang punya hajatan), dan tetek bengek lainnya. Mau tak mau, mereka harus membeli beras.
Nggak punya padi yang saya maksud di sini itu maksudnya orang tersebut nggak punya lahan sawah yang luas, yang cukup untuk menghidupi mereka selama setahun. Atau malah nggak punya sawah sama sekali. Entah karena terjual, atau habis dibeli oleh pabrik masuk desa.
Gara-gara nggak punya sawah, mereka jadi buruh tani di sawah orang lain. Jadinya, mereka nggak punya padi atau beras yang cukup untuk setahun.
Kedua, beberapa masyarakat desa ada juga yang menjual keseluruhan hasil panennya seketika itu juga ketika panen datang. Jadi, langsung terjual semua padinya dan kaya mendadak seketika itu juga, tanpa menyisakan padi sedikit pun untuk makan mereka. Walhasil, beberapa bulan kemudian, khususnya ketika kemarau tiba, mereka jatuh miskin. Mereka akhirnya membeli beras dari orang lain untuk makan mereka sehari-hari.
Itulah alasan-alasan masyarakat desa saya benar-benar anti untuk beli beras. Pokoknya sebisa mungkin nggak beli beras. Lha wong tani kok nggak punya beras. Produsen beras kok nggak punya stok beras. Aneh kan?
Meski hal itu aneh, tapi, jujur saja, saya sedikit bangga. Semangat berdikari di desa saya begitu kuat, dan itu bagus. Nggak kayak negara mana gitu, mengaku punya sawah luas tapi impor beras terooos.
Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Bekerja Kok untuk Duit, Aneh