Pemerintah pasti sedang rajin minum paracetamol. Pusing memikirkan penanganan pandemi pasti menyakiti kepala mereka. Apalagi Indonesia sudah jadi jawara kasus positif Covid-19. Dan bisa dimaklumi jika pikiran yang pusing menghasilkan buah pikir yang menggemaskan. Salah satunya adalah pemangkasan libur panjang Idul Fitri dan Nataru pada tahun 2021. Dengan asumsi mutakhir ala penanganan +62, memangkas libur panjang bisa menekan angka penyebaran Covid-19.
Sudah dipahami? Sekarang, ambil napas panjang. Lalu embuskan perlahan. Saya paham, Anda merasakan apa yang saya rasakan.
Setahun lebih Indonesia menghadapi pandemi. Setahun lebih Indonesia belajar untuk memahami pandemi yang disebut Mbah Mahfud MD seperti “istri”. Dan selama setahun, solusinya selalu nggatheli sampai tingkat makrifat.
Memang, menahan libur panjang terdengar logis. Dengan mencegah masyarakat libur, maka tidak ada laju perpindahan masyarakat. Dan tanpa laju perpindahan, maka penularan Covid-19 bisa diminimalisir. Mulia tho? Namanya rencana di atas kertas selalu terlihat mulia.
Realitanya? Mungkin pemerintah lupa dengan libur Nataru tahun lalu. Liburan panjang telah ditekan. Imbauan penuh makna dan singkatan diserukan. Hasilnya? Meriah sekali perayaan tahun baru. Penularan pun terjadi seperti biasanya, jika tidak lebih pesat. Tidak terasa ada upaya nyata dalam mencegah penularan Covid-19.
Bukan bermaksud merendahkan usaha pemerintah. Tidak pula meremehkan usaha para tenaga kesehatan serta berbagai pihak terkait. Tapi, kok tetap saja pemerintah terjebak konsep-konsep penanganan yang nggatheli. Sudah nggatheli, kok diulang-ulang terus sepanjang pandemi.
Perkara mengorbankan libur ini juga kurang ajar yang berulang-ulang. Seolah-olah golongan pekerja akan menjadi orang pandir penyebar virus jika diberi jatah libur. Tolonglah, urusan libur itu hak pekerja! Menolak libur panjang sama saja memaksa pekerja untuk bekerja melebihi kewajiban. Lha, wong sudah diatur oleh undang-undang juga kok perkara libur ini.
Libur itu istirahat ya, Pak dan Bu. Setiap pekerja berhak mendapat kesempatan istirahat dari dunia dan tekanan kerja. Memang, momen istirahat ini sering dipakai untuk berlibur atau pulang kampung. Tapi kalau memaksakan libur diperpendek demi mencegah penyebaran virus, itu bukan jawaban tepat. Ibarat di soal esai, hanya dapat nilai “upah nulis”.
Logikanya bisa dianggap seperti ini: seorang bayi tidak bisa makan ayam geprek. Lalu, semua orang dilarang makan ayam geprek. Alasannya sih bisa dilogis-logiskan: agar tidak ada bayi yang makan ayam geprek. Memang logis, tapi ra mashok blas!
Memaksakan memangkas libur panjang demi mimpi bebas pandemi malah menambah yang masalah. Memang, bisa mencegah penyebaran Covid-19, tapi berakhir dengan tifus gara-gara kecapekan.
Keputusan ini malah mengesankan pemerintah angkat tangan. Padahal banyak opsi yang bisa diambil daripada sekadar memangkas hari libur. Tapi memang butuh effort dari pemerintah. Apa karena butuh effort ya jadi opsi-opsi lain tidak pernah diambil?
Jika ingin mengatasi perpindahan manusia ketika libur panjang, ya perketat saja arus mobilisasi antardaerah. Tutup area destinasi wisata agar tidak menimbulkan kerumunan. Tentu dengan memperhatikan kehidupan para pelaku wisata seperti kusir andong atau warung di area wisata. Biarkan para pekerja tetap mendapat libur yang jadi haknya. Karena liburan tidak melulu perkara pulang kampung.
Jika belajar dari tahun lalu, paling nanti aturan dikendorkan. Bahkan tempat wisata tidak benar-benar ditutup. Yang ada malah perayaan Nataru seperti merpati di balik tirai. Malu-malu, tapi tetep saja liburan. Kan sama saja omong kosong. Mending buka saja dengan semangat looosss dooolll seperti destinasi wisata yang istimewa itu!
Dampak dari peraturan yang embuh dan mencla-mencle akan berakhir menyedihkan. Buktinya? Ya lihat saja angka satu juta lebih yang di-highlight merah oleh satgas penanggulangan Covid-19. Lha, kok mau seperti itu lagi. Opo tumon?
Ayolah, pemerintah bisa lho lebih baik dari ini. Pemerintah bisa kok mengeluarkan solusi yang lebih masuk akal selain mengambil hak untuk libur. Kan libur panjang bukanlah satu-satunya alasan yang dapat menimbulkan kerumunan manusia saat pandemi. Kafe yang tetap buka bisa jadi menimbulkan kerumunan. Promo tempat wisata bisa jadi menimbulkan kerumunan. Presiden jalan-jalan bisa jadi menimbulkan kerumunan.
BACA JUGA Hari Libur Adalah Hari yang Paling Dibenci oleh Investor dan tulisan Prabu Yudianto lainnya.