Sejak lama, setiap kali saya mendengar ada wacana tentang “mBangun Blora”, arah pembicaraannya dipastikan hampir selalu mengarah ke Cepu. Mulai dari pembangunan industri, pengembangan pariwisata, peningkatan akses pendidikan, sampai renovasi tempat transportasi publik seperti bandara dan stasiun—semuanya terasa hanya hidup di Cepu.
Saking dominannya, tak sedikit orang luar yang keliru mengira bahwa Cepu adalah ibu kota kabupaten, dan Blora cuma kota kecil di sekitarnya. Nggak heran jika warga dari wilayah seperti Ngawen, Randublatung, atau bahkan Blora Kota sendiri cuma bisa ikut tepuk tangan dari kejauhan setiap ada pengumuman pembangunan. Senang sih, tapi senangnya sambil nelan ludah. Karena, ya tahu sendiri, proyek-proyek itu pasti jatuhnya ke Cepu lagi.
Sebagai warga Blora timur yang notabene dekat secara geografis dengan Cepu, saya pun tetap merasa bosan melihat kecamatan saya seperti cuma jadi daerah pelengkap. Terlebih setiap kali melihat dampak pembangunan yang hanya berfokus di satu kecamatan saja. Ya, saya sadar kalau Cepu punya nilai historis dan potensi ekonomi yang besar, tapi bukan berarti kecamatan-kecamatan lainnya dipaksa selalu pasrah dan hanya jadi tokoh pembantu dalam narasi besar “Blora Maju”.
Padahal, masyarakat di luar Kecamatan Cepu juga ikut ambil bagian dalam pemilu dan membayar pajak seperti warga lainnya. Namun, yang mereka terima justru bukan keadilan pembangunan, melainkan semacam pembiaran. Pembangunan selama ini terasa seperti hadiah eksklusif yang terus-menerus dikirim ke alamat yang sama, sementara wilayah lain hanya diminta untuk terus bersabar tanpa kepastian.
Akan jauh lebih bijak jika Pemerintah Kabupaten Blora mulai menimbang ulang sejumlah hal mendasar demi menciptakan pemerataan yang nyata. Berikut ini saya uraikan beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan.
Bandara Ngloram untuk siapa?
Bandara Ngloram yang dulunya mati suri kini muncul wacana akan diaktifkan lagi. Tujuannya, konon, untuk membuka konektivitas dan menggerakkan ekonomi Blora. Tapi mari kita jujur: seberapa banyak warga Blora yang benar-benar akan menggunakan bandara ini? Apakah para petani di Sambong dan pelaku UMKM di Bogorejo akan langsung terbantu? Atau bandara ini hanya jadi tempat selfie bagi pejabat yang kebetulan datang naik pesawat dinas?
Yang ironis, jalan menuju bandara memang mulus, tapi jalan-jalan ke desa-desa masih penuh lubang seperti kenangan yang belum tuntas. Pembangunan infrastruktur seperti ini seharusnya bisa menyentuh kehidupan banyak orang, bukan hanya jadi proyek simbolik yang ujung-ujungnya tidak terasa. Kalau memang tujuannya untuk pemerataan, maka alangkah baiknya bandara ini jadi pemantik pemerataan fasilitas transportasi antar kecamatan.
Jangan sampai bandara ini justru menegaskan ketimpangan: yang bisa naik pesawat adalah mereka yang sudah punya jabatan dan harta kekayaan, sementara yang lain harus sibuk menambal ban motornya karena kondisi jalan yang masih bobrok.
Kampus negeri masuk Cepu, tapi tepatkah pilihannya?
Saya yakin semua warga Blora akan bangga jika perguruan tinggi beken seperti UNY dan ISI membuka cabang di kabupaten yang sering dijuluki sebagai yang paling sepi di Jawa Tengah. Ini bukan cuma soal pendidikan, tapi juga pengakuan. Blora akhirnya dilirik. Ada harapan baru bagi anak muda, dan ada geliat baru buat ekonomi lokal. Tapi yang jadi pertanyaan besar: apakah memang sudah tepat kalau kampusnya dibangun di Cepu?
Kalau dari aspek transportasi dan akses, memang tak bisa disangkal, Cepu punya posisi strategis. Jalur kereta ada, terminal besar juga siap, dan sudah biasa jadi persinggahan orang luar. Tapi kalau bicara soal pemerataan dan akses pendidikan, cerita jadi berbeda. Cepu sudah punya banyak “hadiah” pembangunan. Sementara itu, kecamatan-kecamatan lain masih berkutat dengan persoalan dasar: dari konektivitas, minimnya fasilitas belajar, sampai soal akses digital yang belum merata. Pembangunan kampus di Cepu, kalau tak dibarengi langkah serius untuk menjangkau wilayah lain, bisa jadi malah memperlebar kesenjangan.
Blora butuh lebih dari satu pusat pertumbuhan
Cepu sudah terlalu lama jadi pusat segalanya. Tapi kabupaten yang sehat dan maju tidak boleh bergantung pada satu titik saja. Blora butuh lebih dari satu pusat pertumbuhan. Wilayah-wilayah lain harus didorong agar bisa tumbuh secara berdikari, bukan terus menerus mengandalkan limpahan dari Cepu.
Blora tidak akan benar-benar maju jika hanya satu kecamatan yang terus disorot dan dimajukan. Pembangunan yang hanya berputar di Cepu sama saja seperti menyiram satu pohon di tengah ladang kering. Cepu boleh tumbuh subur, tapi kalau kecamatan lain layu dan tak diberi kesempatan berkembang, maka ketimpangan akan terus menganga luas. Kemajuan suatu daerah itu bukan ketika satu tempat jadi mewah, tapi ketika semua wilayah bisa hidup layak, punya akses, dan merasa diurus.
Pada akhirnya pemerataan bukan sekadar keadilan, tapi juga sebuah kebutuhan. Ketika kecamatan-kecamatan lain mulai dibenahi dan diberi peluang setara, maka saya yakin Blora akan tumbuh sebagai satu kesatuan. Bukan daerah yang dibelah oleh prioritas, tapi daerah yang dirajut oleh perhatian. Masyarakat Blora yang tersebar di 15 kecamatan lain juga berhak merasa bahwa mereka bagian dari kabupaten ini—bukan hanya penggembira dari balik layar pembangunan. Sebab sejatinya, Blora bukan cuma Cepu. Dan sudah sewajarnya semua kecamatan ikut mendapat perhatian.
Penulis: Dimas Junian Fadillah
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Blora, Kabupaten Kecil yang Sulit Menghargai Tokoh-tokoh Penting Daerahnya
