“Dalam bidang pertanahan, indeks gini kita sangat memprihatinkan itu 0,59. Artinya, 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini,” pidato Anwar Abbas, wakil ketua MUI pada Kongres Ekonomi Umat Islam II MUI.
Pidato ini adalah sebuah kritik kepada pemerintah. Saya tidak tahu kebenaran kritik ini. Tapi, bukan kritik ini yang hendak saya bahas. Tetapi, bagaimana kepala negara menyelesaikan kritik ini.
Sebelumnya Anwar Abbas yang juga ahli ekonomi perbankan syariah ini menyoroti Gini Coefficient Indeks yang menurutnya semakin timpang.
Mesin pendukung presiden segera bergerak melihat celah kesalahan Anwar Abbas ini. Yaitu dia membaca Gini Coefficient Indeks secara terbalik. Justru Jokowilah yang mengentaskan ketimpangan, demikian kampanye mereka.
Dan Jokowi pun tanpa menunggu waktu menjawab kritik tersebut. Yang ditanggapi Jokowi bukan Gini Coefficient dalam income per kapita, namun penguasaan lahan. Dia mengakui.
“Penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan betul, tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab, harus saya jawab,” kata Jokowi menanggapi Anwar Abbas.
Lalu sang Presiden menjelaskan program reforma agraria yang dia lakukan. Saat ini sudah ada 4,3 juta hektar tanah yang dibagikan dari total target 12 juta hektar.
Pemerintah, ujarnya, juga kan memperhatikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang terlantar. Bulan ini, atau awal tahun depan, pemerintah akan mencabut HGU dan HGB yang terlantar. Sudah lebih 20 atau 30 tahun tanah-tanah itu ditelantarkan dan tidak jelas statusnya.
Kemudian, di sinilah gongnya. Presiden menawarkan bila MUI membutuhkan lahan dalam jumlah yang besar, presiden bisa menyediakan.
“Kalau Bapak, Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar silahkan sampaikan kepada saya, akan saya carikan, akan saya siapkan,” ujar Jokowi.
“Berapa? 10.000 hektar? Bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar? Tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang feasible,” ucapnya. Namun, Jokowi menekankan, penggunaan lahan dan studi kelayakan pada rencana atau proyek yang diajukan harus jelas.
“Artinya ada feasibility study yang jelas. Akan digunakan apa lahan itu. Akan saya berikan. Saya akan berusaha untuk memberikan itu, Insyallah. Karena saya punya bahan banyak, stok. Tapi, nggak saya buka ke mana-mana,” tambahnya.
Cara Presiden menjawab kritik ini sangat jenius. Dia mengakui ketimpangan penguasaan tanah itu ada.
Penyelesaiannya? Mau tanah yang luas? 10,000 hektar? 50,000 hektar? Jangan kuatir stok saya banyak!
Hidup di negeri tanpa oposisi ini menyenangkan. Terutama kalau Anda ada dalam organisasi seperti MUI, yang sudah terbukti sebagai organisasi yang minthilihir karena ketuanya jadi Wakil Presiden.
Tapi, kalau Anda beroposisi sebagai aktivis miskin, Anda tidak diberikan tanah cukup luas. Artinya, cukup untuk tanah kamar tahanan saja.
Itulah sebabnya, banyak aktivis sekarang memperkaya diri. Bahkan aktivis yang dulu dekil, kumal, dan jarang mandi, sekarang berparfum dengan rambut diberi pomade yang mengilat. Kalau dulu hanya berkaos yang jarang dicuci, kini berpantalon dengan hem disetrika licin. Tidak lupa dasi yang sudah diikat, tinggal taruh di leher, dan tarik.
Bahkan ada pula yang menggantung gambarnya di baliho-baliho pinggir jalan. Tidak lupa dengan kata-kata perjuangan yang keras, tegas, dan heroik.
Kultur kita tidak mengijinkan adanya oposisi. Kultur kita adalah kultur bagi-bagi di kalangan kelas elit. Aktivis-aktivis adalah elit juga. Oleh karena itulah, semua akan kebagian pada waktunya.
Sayangnya yang dibagi itu adalah milik orang banyak. Pemimpin menjadi sangat murah hati ketika membagi tanah yang bukan miliknya sendiri. Kishore Mahbubani menyebutnya, sebagai “jenius!”
Sumber Gambar: Pixabay