Mulai 2025 ini, kalau ketahuan dan tertangkap tangan merokok di Malioboro, kamu akan kena denda Rp7,5 juta atau kurungan maksimal 1 bulan. Seram sekali karena kayaknya hanya mimpi belaka UMR di Jogja bisa sama seperti denda merokok.
Sebelumnya, saya perlu menegaskan 1 hal di sini. Saya tidak menolak aturan ini. Silakan saja Pemerintah Jogja menerapkan aturan apa saja. Saya hanya ingin mengungkapkan beberapa keresahan. Bahkan mungkin kata “keresahan” juga kurang tepat. Kayaknya, kata “penasaran” lebih tepat. Ah, kalau sudah berhubungan sama pemerintah, apa sih yang nggak bikin heran dan penasaran.
Apakah Pemerintah Jogja hanya membenci perokok di Malioboro?
Ancaman kena denda sampai Rp7,5 juta itu menyeramkan. Namun, karena ini Malioboro, kawasan paling dicintai Pemerintah Jogja, angka tersebut jadi biasa saja. Maklum, di sana kan isinya wisatawan. Jadi wajar kalau mereka bawa banyak duit. Kena denda nggak sampai Rp10 juta sih enteng.
Eh, tapi, ternyata, yang menjadi sasaran dari aturan ini adalah wisatawan lokal dan pelaku usaha. “Penegakan hukum difokuskan pada pelaku usaha jasa pariwisata di Malioboro yang dinilai sudah memahami aturan ini. Sanksi dapat berupa denda hingga Rp 7,5 juta atau kurungan maksimal satu bulan,” kata Ahmad Hidayat seperti dikutip Kompas.
Pak Ahmad Hidayat adalah Kasi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta. Masih menurut beliau, sanksi yustisi ini akan menyasar, terutama, pelaku wisata yang merupakan warga Jogja.
Alasannya? Ya karena warga lokal, dianggap sudah tahu ada aturan tersebut. Lagian mereka adalah pelaku wisata. Jadi nggak masalah kalau kena denda sampai Rp7 juta. Serem, sih. Seakan-akan menunjukkan betapa Pemerintah Jogja itu benci banget sama perokok di Malioboro. Tapi ya nggak papa, kan membenci itu urusan personal. Masak saya mau melarang.
Mencintai perokok di luar Malioboro
Ketika membaca soal berita denda Rp7,5 juta ini, pertanyaan yang muncul di kepala saya itu kayak gini: “Kok cuma di Malioboro, ya? Gimana dengan fasilitas publik yang lain? Bisa dan mau segalak itu?”
Pertanyaan itu muncul karena Malioboro adalah fasilitas publik tercinta-nya Pemerintah Jogja. Nah, istilah “fasilitas publik” di sini yang ganggu banget buat saya. Kenapa? Ya karena di banyak fasilitas publik di Jogja, itu ada yang merokok, lho. Apakah mereka akan kena denda sampai 3 kali UMR itu?
Salah satu fasilitas publik yang saya maksud adalah pasar. Segala jenis pasar, deh. Sebutkan saja pasar-pasar yang ada di provinsi paling istimewa di dunia ini. Pasti ada yang merokok di sana. Mau pedagang, sampai pembeli. Saya jamin ada, lha wong, setiap pagi saya mengantar istri belanja di pasar.
Selain pasar, fasilitas transportasi itu juga termasuk fasilitas publik. Ya kayak stasiun atau terminal itu. Nah, apakah Pemerintah Jogja berani ngasih denda ke siapa saja di Terminal Giwangan yang ketahuan merokok? Dendanya harus sama kayak denda di Malioboro, lho ya. Kalau perlu lebih nggak masalah. Saya ingin lihat keributan yang akan terjadi.
Kalau Pemerintah Jogja nggak berani melakukannya, berarti sah sudah mereka hanya membenci perokok di Malioboro. Dan sama seperti membenci yang merupakan hak, saya nggak ada masalah kalah Pemerintah Jogja mencintai perokok di luar Malioboro. Cinta itu universal. Aman, aja, mah kalau saya.
Niatnya Pemerintah Jogja itu mau ngapain, sih?
Katanya, pada 2024 kemarin, pelanggaran oleh perokok di Malioboro sampai 4 ribu kasus. Sebagian besar pelakunya adalah wisatawan. Sementara itu, sebesar 5% dari 4 ribu kasus, diperbuat oleh pelaku usaha. Buat saya, itu angka yang besar. Maklum kalau Pemerintah Jogja bakal ngasih denda besar.
Bayangkan saja, Rp7,5 juta dikalikan 4 ribu orang yang berkasus. Wah, potensi pemasukan daerah, nih. Apakah begitu niat Pemerintah Jogja? Mencari pemasukan dari perokok di Malioboro? Ya nggak masalah, sih. Sama seperti membenci dan mencintai, mencari nafkah juga hak Pemerintah Jogja. Aman aja, kalau saya.
Atau, mungkin niat dari denda ini adalah memberi efek jera bagi perokok dan membersihkan Jogja dari rokok? Bagus, sih, kalau ini tujuannya.
Saya juga pasti langsung jera setelah membayar denda Rp7,5 juta setelah ketahuan merokok di Malioboro. Tapi, biar nggak kena denda segitu, kan saya tinggal geser ke Stasiun Lempuyangan atau Terminal Giwangan untuk merokok. Di sana nggak kena denda dan aman aja.
Kan sama seperti membenci, mencintai, dan mencari nafkah. Merokok adalah hak karena ini aktivitas legal. Lho, logikanya begitu, kan?
Kerja yang seharusnya
Kalau memang serius membangun konsep yang namanya Kawasan Tanpa Rokok (KTR), ya jangan setengah-setengah. Bikin yang komprehensif, sediakan ruang merokok yang manusiawi, dan tegakkan aturan secara benar.
Setelah itu, lakukan edukasi secara holistik kepada semua lapisan masyarakat. Beri pemahaman akan bahaya merokok di dekat ibu hamil, anak kecil, dan lansia. Eh, di Terminal Giwangan itu ada ibu hamil, anak kecil, dan lansia nggak ya? Atau hanya ada di Malioboro saja?
Penulis: Yamadipati Seno
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Nyatanya, Malioboro Kini Tak Lagi Sama dan Kata “Istimewa” bagi Jogja Hanya Pencitraan Semata
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
