Dunia saat ini menghadapi portofolio industri modern yang disebut dengan industri 4.0. Industri dimana pergolakan sosial, ekonomi serta politik mengalami revolusi besar-besaran. Dengan tagline serba komputerisasi, hal ini memaksa para pelaku industri untuk melakukan penyesuaian secara cepat.
Akibat dari diterapkannya industri 4.0, kegiatan bisnis pun mulai melakukan penyesuaian, bahkan tidak sedikit pelaku bisnis mulai melakukan pendekatan melalui sosial media. Sebut saja influencer yang betul-betul mengandalkan digital platform sebagai kegiatan utama dalam menjalankan bisnis mereka.
Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang memiliki otoritas tertinggi sebagai pengawas dan pelaksana dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak di Indonesia, telah cukup lama memantau sosial media sebagai potensi penerimaan pajak yang cukup besar.
Tidak sedikit para influencer yang menerima endorse mendapatkan fee yang cukup besar. Sebagai contoh, ada beberapa influencer yang menerima fee dalam sekali endorse senilai 5 sampai 10 juta dalam sekali upload.
Tentu hal ini akan menjadi pertanyaan, apakah fee yang mereka terima disetorkan pajak terutangnya. Akan sangat sulit membuktikan bahwa penghasilan yang mereka terima telah disetorkan pajaknya. Terlebih apabila tidak ada inisiatif dari para influencer untuk menyetorkan pajak terutangnya.
Anang Purnadi dalam artikelnya Selebgram Sudah (seharusnya) Bayar Pajak menjelaskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama saat ini pun masih melakukan analisis secara manual untuk memantau aktivitas penerimaan para influencer dari sosial media mereka masing-masing. Apabila ditemukan penghasilan yang belum disetorkan pajaknya atau tidak transparan dalam melaporkan penghasilannya tentu fiskus berhak mengirimkan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) untuk meminta penjelasan kepada para influencer.
Perlakuan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23 bagi influencer
Dilihat dari sifatnya kita harus memahami terlebih dahulu siapa yang menjadi subjek pajak, apakah influencer itu menjalankan bisnisnya seorang diri atau dibawah manajemen atau sebuah agensi. Maka penghasilan yang menjadi objek pajak akan berbeda perlakuannya.
Sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 pada Pasal 3, menjelaskan penerima penghasilan yang harus diporong PPh Pasal 21. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan influencer didalamnya namun secara definisi dan pengertian influencer termasuk sebagai seniman lainnya.
Mengacu di dalam aturan tersebut, maka bagi influencer yang menjalankan bisnisnya seorang diri harus dipotong penghasilannya oleh pemberi kerja dengan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif progresif yang berlaku sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 PPh Pasal 17.
Sebagai ilustrasi, dapat dijelaskan sebagai berikut. Seorang influencer yang aktif di platform YouTube bernama Michael memperoleh penghasilan dari sebuah vendor produk kesehatan untuk mengendorse produk-produk mereka. Dari hasil kesepakatan tersebut, fee yang diberikan oleh pihak vendor untuk paket 3 kali posting sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Maka perhitungan PPh Pasal 21 bagi Michael adalah sebagai berikut :
5% x 50% Rp15.000.000,- = Rp375.000
Namun apabila Michael tidak dapat memberikan atau menunjukkan NPWP maka vendor akan memotong PPh 21 yang lebih besar 20% yaitu :
120% x 5% x 50% Rp15.000.000,- = Rp450.000,-
Namun berbeda pelakuannya apabila Michael seorang influencer yang dibawah naungan manajemen. Apabila fee tersebut dibayarkan sebagai penghasilan dari manajemen maka pemotongan pajak akan menjadi objek pajak PPh Pasal 23. Hal ini mengacu pada perhitungan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 PPh Pasal 23 yaitu sebesar 2%.
Tarif di dalam PPh Pasal 23 terdapat dua jenis. Apabila antara perusahaan atau agensi bertransaksi atas (Bunga, Dividen, Royalti, dan Hadiah) maka tarif yang dikenakan adalah 15%. Namun apabila antara perusahaan atau agensi bertransaksi atas (Sewa dan Jasa) maka tarif yang dikenakan adalah 2%.
Dalam kasus Michael, maka agensi dan vendor bertransaksi atas jasa maka pemotongan PPh Pasal 23 terutang adalah sebagai berikut :
2% x Rp15.000.000 = Rp300.000
Namun apabila agensi tidak dapat menunjukkan NPWP maka pemotongan PPh Pasal 23 terutang adalah sebagai berikut :
200% x 2% x Rp. 15.000.000 = Rp. 600.000
Dilihat dari besarnya pajak terutang, tentu tidak terlalu memberatkan para influencer dalam menyetorkan kewajiban perpajakannya. Pada dasarnya yang dibutuhkan adalah kepatuhan para influencer sebagai Wajib Pajak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Gali Potensi
Berbekal big data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak, sudah semestinya tidak akan sulit bagi para fiskus untuk menganalisis dan menelusuri penghasilan dari para influencer tersebut. Terlebih dengan keterbukaan informasi yang ada di sosial media, ditambah dengan database yang dimiliki oleh Ditjen Pajak dalam memantau aktivitas dan kepatuhan influencer dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tentu akan banyak membantu fiskus dalam mencari potensi besar penerimaan pajak.
Langkah ini harus betul – betul dimanfaatkan oleh Ditjen Pajak dalam menjaring penerimaan potensi pajak dari para influencer. Dengan sistem yang telah dimiliki oleh Ditjen Pajak bernama Social Network Analytics (SONETA), tentu akan mempermudah fiskus dalam menjaring potensi bagi para influencer yang belum patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Mengingat banyaknya subscriber maupun followers yang dimiliki oleh para influencer, sudah sepatutnya mereka dapat dijadikan teladan bagi para subscriber maupun followersnya untuk patuh dan taat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
BACA JUGA Alternatif Profesi bagi Lulusan Akuntansi, biar Nggak Dianggap Kasir Perusahaan Terus dan tulisan Muhammad Abdul Rahman lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.
