Ada masanya saya punya cap yang kurang baik terhadap orang-orang yang punya dua pekerjaan (double job). Saya pernah menganggap bahwa orang yang punya double job ini adalah orang-orang yang serakah, orang-orang yang menyembah uang, orang-orang yang nggak asyik. Pagi sampai sore kerja di kantor, eh, masih dilanjut jualan. Seakan hidup isinya cuma kerja tok, nggak ada yang lain.
Akan tetapi, kedewasaan mengubah itu semua. Tambah dewasa saya semakin paham kalau orang dengan double job itu bukan perkara serakah atau nggak. Maraknya orang-orang punya double job justru pertanda ada yang nggak beres di tempat kita tinggal. Ada yang nggak beres dengan cara tempat ini dikelola.
Itulah yang terjadi di situasi sekarang. Lapangan pekerjaan makin sulit, upah nggak naik-naik, tapi kebutuhan sehari-hari makin naik. Negara lagi diurus sama orang-orang busuk, orang-orang culas dan nggak kompeten. Masa depan negara jadi penuh tanda tanya. Di tengah situasi seperti ini, punya satu pekerjaan (apalagi gajinya pas UMR atau malah di bawahnya) rasanya masih belum cukup.
Makanya, ketika marak fenomena double job, kita nggak seharusnya menyalahkan mereka yang melakukannya. Orang-orang yang punya double job itu nggak salah. Mereka cuma berusaha bertahan hidup. Yang harus disalahkan adalah negara.
Kegagalan negara dalam menyejahterakan rakyatnya
Kalau melihat konteks situasi di Indonesia dan maraknya fenomena double job atau bahkan fenomena overwork, mudah sekali sebenarnya untuk mencari siapa yang salah dan layak disalahkan. Semua ini salah negara, salah pemerintah. Mengapa? Begini penjelasan mudah dan singkatnya.
Negara itu punya wewenang untuk membuat kebijakan soal aturan kerja hingga aturan pengupahan (gaji) yang berpihak kepada rakyat. Negara bahkan bertanggung jawab untuk membuka lapangan kerja.
Apakah negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia melakukannya? Sayangnya nggak. Kebijakan pemerintah Indonesia malah cenderung berpihak ke kapital, ke pemilik modal, ke pengusaha-pengusaha. Negara juga gagal membuka lapangan kerja.
Imbasnya, ya kacau balau. Jam kerja para pekerja banyak yang over, banyak eksploitasi jam kerja. Lalu gaji mereka juga stagnan, plus ada beberapa daerah yang UMP-nya masih rendah banget. Belum lagi soal lapangan kerja yang makin susah. Ini semua diperparah lagi dengan harga-harga kebutuhan yang makin mahal, makin susah terjangkau.
Maka nggak heran kalau ada orang-orang yang terpaksa punya dua pekerjaan (double job). Pagi ngantor, malam jualan atau narik ojol. Mengapa begitu, ya karena negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia, gagal untuk menyejahterakan masyarakat. Negara gagal menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan manusiawi. Negara juga gagal dalam memberikan kebijakan pengupahan yang adil, pengupahan yang bisa mencukupi kehidupan warganya tanpa perlu cari tambahan pekerjaan.
Mereka yang punya double job itu cuma pengin bertahan hidup
Salah seorang teman kuliah saya menceritakan gimana rasanya punya double job. Setelah beres kuliah di Malang, teman saya ini pulang ke kampung halamannya di Samarinda, Kalimantan Timur. Di sana, dia kerja sebagai salah satu pengurus/staf di sebuah sekolah swasta dengan gaji di bawah UMR Samarinda, walaupun nggak sampai setengahnya.
Dua tahun pertama, hidupnya masih aman-aman saja. Gajinya naik, tapi nggak banyak, dan masih di bawah UMR. Lalu di tahun ketiga, mulailah semuanya berubah. Kebutuhan makin banyak, makin mahal, ditambah ia mau menikah, jadi butuh uang banyak. Kalau hanya mengandalkan uang dari gaji sebagai staf sekolah swasta, kayaknya nggak bakal cukup untuk itu semua.
“Untungnya aku senang gambar, bisa desain-desain gitu. Jadinya aku coba cari tambahan dari sini. Aku ngomong ke temenku yang punya studio desain, kali aja ada pekerjaan. Eh, ternyata ada. Mereka emang butuh satu ilustrator. Pas banget, aku masuk, lah. Apalagi kerjaannya bisa aku kerjakan setelah beres dari sekolah. Ya sudah, aku sikat.” ujar teman saya.
Maka jadilah sejak saat itu, teman saya punya dua pekerjaan, double job. Pagi sampai sore di sekolah, sore sampai malam di studio desain. Lumayan, kata teman saya. Apalagi gajinya sebagai illustrator juga nggak kecil, meskipun masih di bawah UMR. Tapi dari dua pekerjaan itu, teman saya bisa mencukupi semua kebutuhan hidupnya, bahkan bisa nikah dari hasil dua pekerjaan itu.
Ketika saya tanya, apa nggak capek punya dua pekerjaan seperti itu. Dengan tarikan napas panjang, teman saya menjawab pelan. “Ya capek, berangkat pagi pulang malam tiap hari. Tapi nggak ada pilihan lain. Cuma ini caranya biar bisa bertahan hidup, biar bisa biayain rumah dan keluarga. Mana semua makin mahal, kan? Pokoknya selama aku masih kuat menjalani, dan selama dua kantor ini nggak keberatan, ya aku bakal tetap lanjut begini.” ujar teman saya.
Bukan serakah
Dari cerita teman saya, nggak adil rasanya kalau kita selalu mengatakan bahwa orang yang punya double job itu serakah. Nggak. Itu sama sekali bukan wujud keserakahan. Itu adalah wujud kerja keras mereka, wujud usaha mereka untuk bertahan di situasi, di negara yang makin kacau ini. Nggak ada yang salah dari punya double job. Toh, mereka cuma pengin bertahan hidup kok. Nggak lebih.
Makanya, kalau mau tunjuk hidung terkait maraknya fenomena double job, ya arahkan ke negara, ke pemerintah, bukan ke mereka yang punya double job. Sebab, sekali lagi saya katakan, maraknya fenomena double job ini adalah bukti kegagalan negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Negara gagal menjamin kehidupan warganya.
Penulis: Iqbal AR
Editor: Kenia Intan
BACA JUGA Sakit gigi penyakit yang terdengar remeh, tapi aslinya sangat menyiksa.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
