Jogja Menyadarkan Saya tentang Privilese Hidup di Jakarta

Saya “lari” dari Jakarta ke Jogja, hanya untuk menyadari bahwa Jakarta ternyata tak seburuk yang saya duga

Banyak orang berkata bahwa merantau akan memberikan pengalaman untuk beradaptasi, lebih mandiri, hingga mengenal budaya lain yang belum kita ketahui. Saya rasa apa yang dikatakan oleh banyak orang itu benar adanya. Kenapa saya bisa tahu, sebab saya merantau. Tepatnya, merantau ke Jogja.

Kesempatan itu datang ketika saya gagal SBMPTN. Setelah melewati beberapa hal, saya memutuskan untuk berkuliah di Jogja. Pada mulanya saya memutuskan untuk merantau ke Jogja karena konon katanya biaya hidup di sana rendah dan lingkungannya cocok untuk mahasiswa. Tapi alasan sebenarnya saya merantau karena ingin melupakan pengalaman pahit yang saya alami di Jakarta, kuliah hanya kedok saja.

Ketika pertama kali saya menginjakkan kaki di Jogja saya langsung merasakan perbedaan yang begitu mencolok. Jogja terasa begitu santai dan tenang dibandingkan dengan Jakarta yang grasak-grusuk dengan kemacetan serta klakson yang nggak ada berhentinya. Akan tetapi, setelah beberapa tahun tinggal di kota ini, saya mulai mengetahui lebih dalam tentang situasi sebenarnya. Pengetahuan tersebutlah yang membuat saya sadar bahwa tinggal di Ibu Kota adalah sebuah privilese yang tidak pernah saya sadari sebelumnya.

Privilese pertama yang saya sadari adalah soal upah. Perbandingan antara UMP Jakarta dan Jogja memang sangat kontras. UMP Jogja 2022 adalah sebesar 1.840.915 sedangkan Jakarta memiliki UMP sebesar 4.641.854. Biasanya kalo kita memulai membandingkan upah, ada saja manusia yang berdalih bahwa biaya hidup di Jogja itu murah wajar kalo UMP-nya rendah.

Padahal biaya hidup di Jogja itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan biaya hidup di Jakarta. Harga Nutrisari di burjo Jogja saja sudah sama dengan harga Nutrisari di warkop Jakarta. Harga bensin juga tidak berbeda, hingga harga paket internet di Jogja dan Jakarta kan sama juga. Mungkin sekarang sudah tidak relevan lagi untuk menyebut bahwa biaya hidup di Jogja lebih murah. Menemukan tempat makan yang sesuai dengan UMP itu sekarang ibaratnya menemukan hidden gems.

Dan ingat, tempat makan murah barang satu-dua itu nggak bisa dijadikan indikator.

Biaya kuliah yang harus ditanggung warga Jogja juga tidak ada perbedaan walaupun upahnya rendah. Semisal biaya kuliah per semester itu 7 juta berarti warga Jogja harus menabung selama 4 bulan dengan menggunakan seluruh upah per bulannya untuk berkuliah. Terus biaya makan 4 bulannya gimana? Ya nggak tahu.

Privilese ketersediaan transportasi publik juga menjadi hal yang saya sadari selama merantau di Jogja. Selama saya tinggal di Jakarta, transportasi publik mudah untuk diakses dengan biaya yang cukup murah. Setidaknya ada 3 transportasi publik untuk menunjang segala keperluan warga Jakarta yaitu KRL, TransJakarta dan JakLingko.

Sementara di Jogja, transportasi publik untuk menunjang mobilitas sejauh ini yang saya ketahui hanya TransJogja. Saya memutuskan untuk berhenti menggunakan TransJogja karena beberapa alasan, di antaranya waktu tunggu yang cukup lama dan jangkauannya. Di Jakarta saya hanya membutuhkan waktu paling lama 10 menit untuk menunggu jadwal datangnya dari tiap transportasi publik sementara itu ketika menunggu TransJogja saya sempat menunggu selama 20 menit.

Kondisi jam kerja buruh di Jogja juga menyadarkan saya tentang privilese hidup di Ibu Kota. Beberapa teman saya di Jogja yang memutuskan untuk bekerja paruh waktu sering mengeluhkan hal yang sama, yaitu jam kerja paruh waktu yang sama dengan jam kerja full time.

Memang mengenaskan ketika seorang buruh bekerja selama 8 jam per hari dan 5 hari seminggu terhitung sebagai part time dan upahnya rendah pula, tapi itulah yang terjadi di Jogja. Kondisi jam kerja di Ibu Kota memang agak sedikit lebih baik. Setidaknya, jam kerjanya nggak 8 jam, dan dengan upah yang lebih baik juga..

Memang antara Jakarta dan Jogja tidak bisa dibandingkan secara langsung karena terdapat perbedaan yang kontras, bahasa kerennya tidak apple to apple. Jogja dengan Sultan sekaligus gubernur dan Jakarta dengan gubernur tanpa sultan, misalnya. Tapi, tetap saja, ketika ketimpangan terlihat jelas, sedangkan kondisi kota makin lama makin mirip, saya pikir harus ada yang diubah dalam waktu segera. Terutama, kesejahteraan. Idealnya begitu, idealnya lho.

O iya, satu lagi privilese yang dimiliki warga Jakarta adalah bisa memilih gubernurnya sendiri, hehehe.

Penulis: Muhammad Arief Bimaputra
Editor: Rizky Prasetya