Konflik Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut. Bahkan, isunya semakin berkembang ke mana-mana. Kabar terakhir, Ukraina meminta dukungan kepada pemerintah dan rakyat Indonesia untuk berperang melawan Rusia. Busyet, bagaimana jadinya kalau pemerintah Indonesia mengiyakan permintaan Ukraina tadi? Siapa yang bakal dikirim ke sana? Paling ya tentara. Kalau nggak tentara, ya organisasi yang ((((sok-sokan))) semi militer macam Resimen Mahasiswa, Banser, atau Pemuda Pancasila. Pokoknya siapa saja deh, asalkan jangan PNS. Ribet nanti.
Bukannya pesimis, tapi kalau benar-benar PNS yang dikirim ke Ukraina untuk berperang lawan Rusia, saya sudah membayangkan keriweuhan apa yang bakal terjadi. Mulai dari sebelum keberangkatan, ketika di lokasi peperangan, sampai ketika kembali ke Indonesia, semuanya harus mengikuti aturan administrasi. Maklum saja, yang namanya PNS itu semua kegiatannya harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara.
Memangnya keriweuhan seperti apa sih, kalau para PNS tadi dikirim ke Ukraina dan berperang lawan Rusia? Ini kira-kira yang bakal terjadi.
Pertama, harus ada pembekalan dulu. Ya kali, nggak mungkin para PNS itu langsung berangkat ke medan perang. Yang jelas harus ada pembekalan dulu, lah. Entah itu bentuknya pelatihan, workshop, atau seminar. Acaranya di hotel-hotel berbintang, minimal tiga hari. Nggak lupa juga disisipkan materi capacity building dan outbond. Syukur-syukur ada acara family gathering-nya sekalian.
Kedua, harus ada pengadaan barang dan jasa dulu. Ada banyak yang harus disiapkan sebelum para PNS itu berangkat ke Ukraina. Misalnya, pengadaan seragam perang, nametag, tas, senjata, dan buku pedoman perang. Yang pasti, bakalan ada pengadaan barang dan jasa pemerintah secara besar-besaran.
Ketiga, harus ada acara pelepasan. Dunia birokrat itu identik dengan kegiatan seremonial. Sebelum para PNS tadi berangkat ke medan perang, pasti ada acara pelepasan secara resmi. Di acara pelepasan ini, akan banyak para pejabat yang cari muka, eh, yang hadir, mulai dari Presiden, Menteri PAN dan RB, Menteri Pertahanan, Gubernur, bahkan mungkin bisa jadi Ketua Umum PSSI juga hadir. Isi acaranya ya paling kata sambutan dari semua pejabat yang hadir tadi.
Keempat, harus presensi online di lokasi peperangan. Sesampainya di Ukraina, para PNS tadi harus melakukan presensi alias ngabsen sebagai bukti kehadiran. Presensinya pun dilakukan dua kali, yaitu presensi pagi dan sore. Juga, nggak lupa selalu share koordinat lokasi di aplikasi presensi online tadi. Sekalinya lupa presensi, siap-siap saja tunjangan kinerjanya dipotong.
Kelima, harus sedia snack dan makan berat. Kalau yang ini wajib hukumnya di setiap kegiatan PNS, yaitu penyediaan konsumsi. Biasanya, pola konsumsi para PNS itu adalah sarapan pagi, snack pagi, makan siang, snack sore, dan makan malam. Nah, di Ukraina harus begini juga pola konsumsinya, nih. Jangan sampai para PNS yang ikut peperangan tadi jadi kelaparan dan mogok perang.
Keenam, harus ada bukti dokumentasi. Setiap kegiatan PNS harus terdokumentasikan dengan baik, entah itu dalam bentuk foto maupun video. Jadi ketika para PNS tadi sedang berperang, harus ada bukti dokumentasinya. Terserah mau selfie atau minta difotokan oleh Humas, yang penting ada buktinya kalau sedang ikut berperang.
Ketujuh, harus mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran. Selama peperangan pasti akan banyak pengeluaran semacam beli obat-obatan, isi bensin, bayar e-toll (kalau ada), dan sebagainya. Pengeluaran tadi harus dikumpulkan buktinya, baik itu berupa struk, karcis, atau kuitansi. Bukan apa-apa, bukti-bukti tadi kan bisa diklaim dan diganti oleh negara.
Kedelapan, harus membuat laporan kegiatan. Sebagai akhir tugas peperangan ini, setiap PNS pasti akan diminta laporan kegiatan. Meski narasinya tinggal copy paste dari template yang sudah ada, tapi lumayan butuh effort juga karena harus mengumpulkan dokumentasi foto-foto, bukti-bukti pengeluaran, dan sebagainya.
Kesembilan, harus tanda tangan SPJ. Sekembalinya ke Indonesia, para PNS tadi harus menandatangani SPJ yang sudah dibuat oleh bagian keuangan. Ini adalah rangkaian akhir dalam pertanggungjawaban administrasi. Setelah uangnya ditransfer, sepertinya bakal cepat habis karena dipakai untuk bayar cicilan KPR.
Nah, begitulah keriweuhan terjadi kalau seandainya PNS dikirim ke Ukraina untuk berperang lawan Rusia. Saya yakin, anggaran negara bakalan jebol dan bukan nggak mungkin malah nambah utang negara. Sudahlah, mending yang lain saja yang dikirim ke Ukraina untuk berperang. Lagipula, peran PNS masih banyak dibutuhkan di dalam negeri untuk menyukseskan program-program pemerintah. Borong tiket MotoGP Mandalika, misalnya.
Penulis: Andri Saleh
Editor: Audian Laili
